Penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memanggil empat saksi untuk mengusut kasus dugaan Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) mantan Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo (SYL).

Empat saksi yang dipanggil yakni:

Sandra Willia Gusman, Kepala Sekretariat AKN IV Auditor Utama Keuangan Negara IV pada Badan Pemeriksa Keuangan (BPK);  Heru Tri Widarto, Setditjen Perkebunan Ditjen Perkebunan Kementan yang kini juga menjabat Plt. Dirjen Perkebunan; Ebi Rulianti, eks Kepala Bagian Penganggaran Ditjen Perkebunan Kementan;  Rayhan Rizki Nata, advokat pada Visi Law Office.

"Pemeriksaan dilakukan di Gedung Merah Putih KPK," ujar Juru Bicara KPK Tessa Mahardhika Sugiarto, dalam keterangannya, Selasa (22/4/2025).

Belum diketahui keterkaitan para saksi yang dipanggil hari ini dengan perkara pencucian uang Syahrul Yasin Limpo.

Diketahui penyidik KPK telah menggeledah kantor hukum Visi Law Office Rabu, 19 Maret 2025.

Firma hukum yang didirikan oleh Febri itu digeledah untuk mencari alat bukti tambahan terkait kasus TPPU SYL.

Tim penyidik KPK pun menyita sejumlah alat bukti, yakni dokumen dan barang bukti elektronik (BBE).

Direktur Penyidikan KPK Asep Guntur Rahayu menjelaskan, pihaknya menduga SYL melakukan pencucian uang yang kemudian salah satunya dipergunakan untuk membayar jasa Visi Law Office.

"Kami sedang menangani perkara TPPUnya SYL. Di perkara TPPU itu tentu kita akan melacak ke mana saja uang yang dicurigai hasil tindaktindak korupsi itu mengalir," kata Asep di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta Selatan, Kamis (20/3/2025).

"Nah salah satunya karena Visi Law Office ini dihire oleh SYL sebagai konsultan hukumnya, waktu itu ya penasihat hukumnya, nah kami menduga bahwa uang hasil tindak korupsi SYL itu digunakan untuk membayar, jadi kita cek ke situ," ujarnya lagi.

Berdasarkan informasi, penyidik turut menyita dokumendokumen perkara yang ditangani KPK.

Satu di antaranya dokumen kasus dugaan korupsi pengadaan alat pelindung diri (APD) Covid19 di Kementerian Kesehatan (Kemenkes) RI yang disebut merugikan keuangan negara sejumlah Rp319 miliar. 

Penyidik KPK nantinya akan mengonfirmasi temuan dokumen dan BBE kepada saksisaksi yang akan diperiksa dalam proses penyidikan berjalan.

Sebelumnya, KPK menyatakan sedang mendalami kepemilikan aset SYL diduga bersumber dari hasil korupsi lewat pemeriksaan sejumlah saksi.

Para saksi dimaksud di antaranya ialah putri SYL yang merupakan anggota DPR RI Fraksi NasDem, Indira Chunda Thita dan cucu SYL bernama Andi Tenri Bilang Radisyah Melati alias Bibie serta Pegawai Negeri Sipil pada Badan Karantina Indonesia Fardianto Eko Saputro.

Pada Jumat, 28 Februari 2025, Mahkamah Agung (MA) menolak kasasi SYL dengan perbaikan mengenai redaksi pembebanan uang pengganti.

Majelis hakim kasasi menghukum SYL untuk membayar uang pengganti sebesar Rp44.269.777.204 (Rp44 miliar) ditambah 30.000 dolar Amerika Serikat (AS) dikurangi dengan jumlah uang yang disita dalam perkara ini yang selanjutnya dinyatakan dirampas untuk negara.

Apabila tidak mampu membayar uang pengganti, maka akan diganti dengan pidana lima tahun penjara.

Sementara untuk pidana badan, SYL tetap divonis dengan 12 tahun penjara ditambah denda Rp500 juta subsider empat bulan kurungan.

Perkara nomor: 1081 K/PID.SUS/2025 ini diperiksa dan diadili oleh ketua majelis Yohanes Priyana dengan hakim anggota Arizon Mega Jaya dan Noor Edi Yono. Panitera Pengganti Setia Sri Mariana.