TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Presiden Prabowo Subianto mengeluarkan Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 2025 yang menekankan efisiensi dalam pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) serta Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).
Salah satu langkah konkret dalam kebijakan ini adalah pemangkasan anggaran perjalanan dinas hingga 50 persen, yang berpotensi menghemat dana negara hingga Rp20 triliun dari total anggaran perjalanan dinas sebesar Rp44 triliun.
Langkah ini disambut sebagai angin segar dalam upaya reformasi belanja negara yang lebih produktif dan akuntabel. Namun, penghematan semacam ini hanya akan efektif bila disertai dengan mekanisme pengawasan dan transparansi yang kuat.
Menanggapi kebijakan tersebut, Opsigo, startup teknologi di sektor perjalanan dinas, mengusulkan pemanfaatan sistem digital untuk mencegah pemborosan dan mengefisienkan pengelolaan perjalanan dinas di instansi pemerintah.
“Potensi inefisiensi paling sering terjadi di tiket, hotel, hingga transportasi lokal. Sistem transparan bisa menghindari pembengkakan biaya karena pemilihan vendor yang tidak tepat,” ujar Edward Nelson Jusuf, CEO Opsigo, dalam keterangannya, Rabu (23/4/2025).
“Ada harga tiket yang tidak tepat, hotel yang tidak sesuai dengan kelasnya dan lain sebagainya. Bisa dibayangkan bila ini terjadi pada ribuan orang di sejumlah badan usaha atau kantor pemerintahan setiap bulan atau setiap tahun,” ujar CEO Opsigo, Edward Nelson Jusuf, dalam keterangannya, Rabu (23/4/2025).
Dijelaskannya, platform pengelolaan perjalanan dinas ini dirancang khusus untuk perusahaan dan instansi pemerintah dengan volume perjalanan tinggi. Sistem ini memungkinkan proses pengajuan, persetujuan, budgeting, hingga pelaporan biaya perjalanan dinas dilakukan secara terintegrasi dan terdokumentasi.
Platform ini juga terhubung langsung ke sistem maskapai dan hotel melalui agen perjalanan resmi, sehingga mencegah markup dan mempermudah audit.
“Semua proses terdigitalisasi. Mulai dari pemesanan tiket hingga pencatatan biaya langsung masuk ke sistem. Ini bukan hanya efisiensi, tapi juga akuntabilitas,” jelas Edward.
Opsicorp saat ini telah digunakan oleh sejumlah perusahaan besar dan BUMN seperti Pertamina, BRI, Antam, Pegadaian, hingga beberapa perusahaan multinasional.
Dari sisi market share, menurut Edward, Opsigo saat ini baru mencapai 3 persen, sedangkan untuk Opsicorp masih jauh lebih kecil, sehingga kemungkinan perkembangan lanjutan masih sangat besar potensinya. Market lokal masih sangat luas yang belum digarap.
Di luar travel agent, yang sedang digarap adalah perusahaan asuransi perjalanan dan juga korporasi.
“Market B2B korporasi masih sangat luas. Kami juga sedang mempersiapkan untuk ekspansi ke negara-negara ASEAN terutama Malaysia, Filipina, Thailand dan Vietnam,” ujar Edward.
Sebelumnya, Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan Hasan Nasbi, langkah efisiensi anggaran ini bertujuan untuk meningkatkan produktivitas nasional serta menghidupkan sektor ekonomi. Dari total Rp44 triliun anggaran perjalanan dinas pemerintah sebesar 50 persen dari total Rp44 triliun per tahun dapat menghasilkan penghematan sekitar Rp20 triliun.
Langkah untuk efisiensi itu bisa diawali dari transparansi perjalanan dinas itu sendiri. Potensi pemborosan dapat terjadi pada pembelian tiket, akomodasi dan transportasi di daerah tujuan.
