TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Program pemenuhan nutrisi anak sebagai bagian dari agenda nasional menuju Indonesia Emas 2045 perlu menyesuaikan diri dengan kondisi geografis, sosial, dan ekonomi daerah. Hal ini disampaikan dalam diskusi interaktif bertajuk

“Kehadiran Program MBG Sebagai Pemenuhan Nutrisi Anak Bangsa Menuju Indonesia Emas 2045” yang digelar oleh Pusat Kajian Strategis Indonesia (Pustaka Institute Indonesia) di Caffe Titan, Tebet, Jakarta Selatan.

Diskusi ini menghadirkan berbagai narasumber dari latar belakang berbeda, antara lain Wawan Sugianto (Sekjen Pejuang Muda Demokrat), Andra Bani Sagalane (akademisi), Hadi Suprapto Rusli (pengamat politik), dan Nandang Sudrajat (Sekjen DPP PAPERA).

Dalam paparannya, Wawan Sugianto menyampaikan bahwa kehadiran program makanan bergizi merupakan wujud nyata pelaksanaan sila ke-5 Pancasila, yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

“Ini adalah jalan agar anak-anak Indonesia, khususnya dari kalangan menengah ke bawah, bisa merasakan makanan bergizi untuk kebutuhan pangan mereka,” ujarnya.

Wawan, yang juga merupakan eks Tim Fanta Prabowo-Gibran dalam Pilpres 2024, menyoroti masih adanya penolakan terhadap program ini di wilayah Indonesia Timur, khususnya Papua.

Ia menilai hal ini disebabkan kurang harmonisnya hubungan antara pemerintah pusat dan daerah.

“Program ini sangat penting untuk anak-anak Indonesia di wilayah Timur karena merupakan agenda pemerataan pangan bergizi. Pemerintah harus betul-betul memperhatikan distribusinya,” tegasnya.

Sementara itu, Andra Bani Sagalane menambahkan bahwa program ini memiliki landasan hukum yang kuat dan merupakan turunan dari Undang-Undang Dasar 1945.

“Hari ini pemerintah membuktikan bahwa masyarakat harus makan dan bergizi. Berkat perangkat hukum yang ada, program ini menjadi penting untuk kehidupan bangsa Indonesia,” jelasnya.

Ia juga menekankan pentingnya Peraturan Presiden (Perpres) 2024 sebagai dasar pelaksanaan kebijakan ini dalam rangka menyongsong Indonesia Emas 2045 serta mengentaskan stunting.

Nandang Sudrajat memandang program pangan bergizi juga berdampak positif terhadap perputaran ekonomi masyarakat.

“Distribusi pasokan kebutuhan program ini adalah salah satu jalan agar kehidupan perekonomian Indonesia tetap berjalan. BPS dan Kementerian Pertanian harus memetakan distribusi dengan tepat agar program ini tepat sasaran,” ujarnya.

Sementara itu, Hadi Suprapto Rusli menekankan bahwa manfaat program ini bukan hanya pada aspek nutrisi, tetapi juga pada peningkatan kualitas sumber daya manusia.

“Program ini harus bisa menjadi pelopor agar Indonesia bisa bersaing dengan negara maju di tahun 2045,” ucapnya.

Namun, ia juga mengingatkan bahwa pertumbuhan ekonomi yang tidak merata harus diimbangi dengan pemerataan pelaksanaan program.

“Program sebaik ini harus dieksekusi dengan benar dan tidak boleh dimanfaatkan oleh oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab,” tutupnya.