TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Gubernur Jakarta Pramono Anung menegaskan Pemerintah Provinsi Jakarta tidak akan memberikan keringanan atau pemutihan penunggak pajak kendaraan.
Pramono Anung mengatakan para pengendara telah menikmati sejumlah fasilitas sehingga akan tetap mengejar para penunggak pajak kendaraan.
"Kalau orang yang enggak mau bayar pajak kendaraan, saya kejar. Dia sudah mendapatkan fasilitas bisa beli mobil, enggak mau bayar, saya kejar," kata Pramono dikutip dari TribunJakarta pada Senin (28/4/2025).
Sebelumnya, Pramono mengatakan para penunggak pajak kendaraan memiliki kendaraan bermotor lebih dari satu.
"Penunggak pajak kendaraan bermotor, menurut kami, rata-rata memiliki kendaraan kedua atau ketiga. Mereka tidak layak mendapatkan bantuan," ujar Pramono, Rabu (26/3/2025).
Pramono juga menjelaskan bahwa Pemprov Jakarta lebih mengutamakan masyarakat yang membutuhkan, terutama warga miskin.
Diketahui, Pemerintah Jakarta tengah menggelar program pemutihan ijazah bagi warga yang ijazahnya tertahan karena masalah biaya.
Pramono Anung mengaku terkejut dengan banyaknya jumlah ijazah yang belum diambil, bahkan dari berbagai jenjang pendidikan, termasuk perguruan tinggi.
"Saya sendiri juga kaget, ternyata jumlahnya banyak banget, memang banyak yang belum terlaporkan,"
Pramono menuturkan, dirinya akan menghadiri langsung program pemutihan ijazah pada tahap kedua.
Pramono menegaskan, program pemutihan ijazah ini menjadi prioritas utama Pemprov DKI Jakarta, terutama bagi warga yang berasal dari keluarga tidak mampu.
Sementara Wakil Gubernur Rano Karno akan hadir dalam program pemutihan di tahap ketiga.
Ia pun berharap program ini akan mendapat perhatian luas dari masyarakat.
Ia menekankan, ijazah merupakan hak setiap orang yang telah menyelesaikan pendidikan.
Karena itu, pemerintah harus hadir membantu warga yang tidak mampu menebus ijazahnya.
"Jadi kemarin ketika saya menerima Wakil Direktur UIN Syarif Hidayatullah, ternyata di Syarif Hidayatullah yang tidak diambil ijazahnya juga banyak. Nah yang seperti-seperti ini enggak boleh terjadi. Orang sekolah itu kan untuk mendapatkan ijazah," ujarnya.
Untuk diketahui, Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta bekerja sama dengan Baznas Bazis DKI menyerahkan bantuan pendidikan untuk penebusan ijazah tertahan Tahap I kepada 117 lulusan dengan total nilai mencapai Rp596.422.200.
Penyerahan bantuan dilaksanakan pada Jumat (25/4) di Auditorium Ki Hajar Dewantara, Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta.
Staf Khusus Gubernur/Wakil Gubernur DKI Jakarta, Cyril Raoul Hakim atau akrab disapa Chico menyampaikan, program penebusan ijazah ini merupakan bentuk kepedulian nyata Pemprov DKI terhadap masa depan anak-anak Jakarta.
“Ijazah adalah hak setiap lulusan dan merupakan pintu pertama menuju kesempatan kerja maupun pendidikan lanjutan. Melalui program ini, kami ingin memastikan tidak ada anak Jakarta yang kehilangan peluang hanya karena kendala ekonomi,” ujar Chico.
Program bantuan penebusan ijazah ini menyasar para lulusan dari keluarga tidak mampu yang ijazahnya masih tertahan di sekolah karena belum mampu melunasi kewajiban administrasi.
Dengan bantuan ini, para lulusan dapat segera mengakses dunia kerja maupun pendidikan yang lebih tinggi.
Chico menyebut, program ini akan dilanjutkan dengan Tahap II.
“Rencananya, bantuan tahap kedua akan menyasar sekitar 250 lulusan lainnya dan akan diserahkan paling lambat pada minggu kedua bulan Mei 2025,” ungkapnya.
Penulis: Yolanda Putri Dewanti
