TIMESINDONESIA, JAKARTA – Pengurus Besar Himpunan Mahasiswa Islam (PB HMI)  mendesak Kapolri segera mengevaluasi Kapolda Lampung.

Desakan ini muncul setelah beredar informasi soal maraknya pungutan liar (pungli) terhadap mobil angkutan   dan angkutan batubara di sepanjang Jalan Lintas Sumatera - Lampung

Menurut laporan yang beredar di Kabupaten Waykanan mobil angkutan batubara kerap menjadi sasaran pungli di beberapa pos jalan, dengan nominal pungutan bervariasi antara Rp50.000 hingga Rp350.000 perunit mobil kendaran yang terdiri dari 14 titik Pos.

Oknum-oknum pelaku dugaan pungli tersebut disebut-sebut mendapat perlindungan dari Oknum Polres setempat bahkan dugaannya juga Polda Lampung

Bahkan, disebutkan bahwa dugaannya sekitar 30 persen dari hasil pungli mengalir kepada oknum polisi yang membekingi aktivitas ilegal tersebut

Wakil Sekretaris Jenderal PB HMI Maulana Taslam mendesak agar Kapolri bertindak cepat menindaklanjuti kasus ini.

“Kami mendesak Kapolri segera mengevaluasi Kapolda Lampung, apabila tidak mampu menertibkan jajarannya Jika dibiarkan, ini akan mencederai kepercayaan masyarakat terhadap institusi kepolisian,” ujar Maulana Taslam dalam keterangannya.

Polri yang saat ini menjadi salah satu institusi yang mendapatkan perhatian khusus oleh masyarakat, sangat disayangkan jika persoalan pungli tidak dapat diselesaikan secepat mungkin, akan berdampak makin buruknya citra polri dihadapan masyarakat luas khususnya daerah Provinsi Lampung.

"Pungli yang merupakan perbuatan ilegal serta sangat merugikan masyarakat khususnya para pelaku bisnis, jika tidak segera diselesaikan menunjukan institusi Kepolisian terkhusus di Polda Lampung tidak mampu bekerja sesuai dengan amanat UU serta arahan Kapolri yang mengusung kata PRESISI dalam menjaga ketertiban dan kenyamanan bagi masyarakat, sehingga tidak ada lagi alasan untuk dapat dipertahankan posisi serta jabatannya selaku pimpinan tertinggi di Polda Lampung" ujar Maulana Taslam.