TRIBUNNEWS.COM - Pengamat Politik Rocky Gerung ikut menanggapi soal desakan dari forum purnawirawan atau pensiunan TNI yang ingin agar Gibran Rakabuming Raka dimakzulkan dari jabatannya sebagai Wakil Presiden RI.
Salah satu sosok Purnawirawan TNI yang ikut mendukung usulan pemakzulan Gibran ini adalah Try Sutrisno.
Diketahui, selain merupakan pensiunan Jenderal TNI, Try Sutrisno juga pernah menjabat sebagai Wapres RI.
Menanggapi adanya desakan pemakzulan Gibran ini, Rocky menilai ini sebagai bentuk kekhawatiran para pensiunan TNI bahwa Gibran bisa menggantikan Prabowo sebagai Presiden RI.
Padahal menurut mereka Gibran ini tak kompeten menjadi presiden untuk menggantikan Prabowo.
Rocky juga menilai tuntutan Forum Purnawirawan TNI bertujuan memperbaiki konstitusi yang salah.
Diingatkan kembali, Gibran dinilai melanggar konstitusi dalam pencalonannya sebagai Wakil Presiden dengan perubahan aturan di Mahkamah Konstitusi (MK).
"Menganggap tetap ada problem legitimasi ketika Prabowo menang Pemilu tetap ikut di dalamnya Gibran, yang diketahui melanggar konstitusi, arah moral dari tuntutan Purnawirawan memperbaiki sesuatu yang salah dalam ketatanegaraan yaitu Gibran yang dipaksakan oleh ayahnya yang saat itu menjabat sebagai presiden," kata Rocky dalam kanal YouTube resminya, yang tayang pada Jumat (25/4/2025), dilansir WartaKotalive.com.
Rocky juga menilai, para Purnawirawan TNI ini juga telah memiliki perhitungan sendiri dalam menyampaikan tuntutannya, termasuk tuntutan untuk mencopot Gibran dari jabatan Wapres.
"Mereka juga memperhitungkan dengan tepat apa pak presiden bisa membaca dengan bijak apa yang mereka tuntutkan?"
"Pasti ada kalkulasi di situ, mekanismenya, mekanisme legal atau ekstra konstitusional," imbuhnya.
Lebih lanjut, Rocky juga menilai, para Pensiunan TNI ini telah memprediksi bahwa nantinya Gibran bisa naik menjadi Presiden menggantikan Prabowo.
Hal itu menjadi kekhawatiran Purnawirawan TNI karena mereka melihat kapasitas Gibran yang belum layak menjadi presiden dan memimpin Indonesia.
"Gibran dipersiapkan untuk suatu saat menerima fakta bahwa dia akhirnya harus memimpin Indonesia, di luar hal normal."
"Jika ada sesuatu pada presiden, maka dengan sendirinya Gibran yang memimpin negeri ini."
"Itu yang dikhawatirkan justru karena mereka menganggap kapasitas Gibran tidak cukup memimpin Indonesia," tegasnya.
Ketua DPP PDI Perjuangan (PDIP) Komarudin Watubun meminta Presiden Prabowo Subianto membentuk tim independen untuk mengkaji desakan pencopotan Gibran Rakabuming Raka sebagai wakil presiden.
Komarudin mengatakan, usulan tersebut perlu dihormati karena berasal dari para purnawirawan yang memiliki jasa besar bagi bangsa.
"Itu harus ada kajian tadi saya bilang karena ini usulan para purnawirawan yang sudah mengabdikan seluruh hidup mereka untuk
Bangsa ini. Mereka tidak mau lihat bangsa ini rusak ke depan," kata Komarudin di kompleks parlemen, Senayan, Senin (28/4/2025).
Karenanya, anggota Komisi II DPR RI ini mendorong Prabowo membentuk tim independen untuk menilai desakan tersebut dari sudut pandang konstitusi.
"Oleh karena itu, ada kesadaran itu presiden harus mempersiapkan sebuah tim yang betul-betul independen untuk menguji dari sisi konstitusi," ujarnya.
Namun, Komarudin berpendapat bahwa desakan pencopotan Gibran sebenarnya agak terlambat.
Dia menyebut, dalam Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024 lalu, hanya PDIP yang konsisten mengangkat persoalan dugaan pelanggaran konstitusi.
"Memang kita sudah agak lambat si. Kemarin cuman PDIP sendiri yang bicara soal tabrak konstitusi itu ya itu masalah. Kalau kemarin sama-sama ngomong kan enak," Komarudin.
Sementara itu, Penasihat Khusus Presiden Bidang Politik dan Keamanan, Wiranto mengatakan, Prabowo tidak bisa langsung merespons delapan usulan yang disampaikan Forum Purnawirawan TNI-Polri, termasuk usulan mencopot Gibran.
"Sebagai Kepala Negara, Kepala Pemerintahan, Panglima Tertinggi TNI, tidak bisa serta-merta menjawab itu. Spontan menjawab tidak bisa," kata Wiranto di Istana Kepresidenan, Jakarta pada Kamis (24/4/2025).
Menurut Wiranto, Prabowo perlu mempelajari seluruh isi dari usulan yang diajukan secara terbuka tersebut.
"Yang pertama, kan beliau perlu pelajari dulu isi dari statement itu, isi dari usulan-usulan itu. Dipelajari satu per satu, karena itu masalah-masalah yang tidak ringan, masalah yang sangat fundamental," kata dia.
Wiranto juga mengingatkan bahwa dalam sistem ketatanegaraan Indonesia yang menganut prinsip trias politica, kekuasaan presiden memiliki batasan.
"Artinya kekuasaan beliau, kekuasaannya terbatas juga. Dalam negara yang menganut trias politika, ada pemisahan antara eksekutif, legislatif, dan yudikatif, tidak bisa saling mencampuri di situ. Maka usulan-usulan yang yang bukan bidangnya presiden, bukan domain presiden, tentu ya presiden tidak akan menjawab atau merespon itu," jelasnya.
Lebih lanjut, Wiranto menekankan bahwa setiap keputusan yang diambil Presiden Prabowo harus mempertimbangkan masukan dari banyak pihak.
"Presiden mendengarkan, tapi tidak hanya satu sumber kemudian presiden mengambil keputusan, mengambil kebijakan. Harus banyak sumber-sumber lain yang beliau dengarkan," ucapnya.
(Faryyanida Putwiliani/Fersianus Waku)(WartaKotalive.com/Valentino Verry)
