Ketua Komisi II DPR Ingin Daerah Dengan PAD Tinggi Tak Bergantung APBN
kumparanNEWS April 30, 2025 06:40 PM
Komisi II DPR RI menggelar rapat bersama gubernur hingga bupati wali kota untuk membahas perkembangan pembangunan di daerah masing-masing, Rabu (30/4).
Dalam rapat ini, Ketua Komisi II DPR RI Rifqinizamy Karsayuda mengusulkan agar daerah yang memiliki pendapatan asli daerah (PAD) tinggi untuk tidak terlalu bergantung dengan APBN. Ia menyebut kondisi ini dengan sebutan daerah ‘merdeka fiskal’.
“Untuk ke depan, kita perlu susun formula yang lebih berkeadilan, berkebhinekaan. Kira-kira bisa enggak kita buat terminologi beberapa provinsi itu ‘merdeka fiskal’,” ujar Rifqinizamy dalam rapat Rabu (30/4).
Dengan begitu, negara bisa mengalokasikan anggaran lebih untuk daerah-daerah yang masih lemah ekonominya.
“Dengan PAD-nya, kalau kita exercise APBD-nya, itu cukup kok untuk melakukan pembangunan. Sehingga ‘kue’ dari APBN, walaupun persentasenya kecil tapi nilainya besar, bisa dihajatkan untuk provinsi lain yang lebih membutuhkan,” kata politikus NasDem tersebut.
Sebagai contoh Provinsi Jakarta sebagai salah satu provinsi yang masuk dalam kategori merdeka fiskal. Setiap tahunnya Jakarta hanya bergantung 29 persen pada dana transfer dari pusat.
Perbesar
Komisi II DPR RI rapat dengar pendapat dengan Gubernur, Rabu (30/4/2025). Foto: Haya Syahira/kumparan
Hanya saja 29 persen dari seluruh APBD Jakarta bukan angka yang kecil, nilainya bisa menyentuh puluhan triliun. Selain Jakarta, daerah lain yang juga masuk dalam kategori merdeka fiskal adalah Banten, Jawa Barat, dan Jawa Tengah.
4 daerah tentunya bukan capaian yang maksimal, artinya negara masih dibebani oleh 34 provinsi lainnya yang harus disuntik anggaran dari pusat secara penuh.
“Hanya beberapa daerah yang PAD-nya di atas 60 persen, (yakni) Banten, Jakarta, Jawa Barat, dan Jawa Tengah. Sisanya dalam posisi tengah,” kata Rifqi.
“Kita tahu lebih dari 70 persen daerah di Indonesia, baik provinsi maupun kabupaten/kota, ketergantungan terhadap APBN-nya tinggi. Kami menganggap ketergantungan tinggi kalau PAD-nya di bawah 40 persen,” ungkap Rifqinizamy.
Oleh karena itu, dia berharap rapat kerja ini bisa menjadi solusi bagi setiap daerah untuk mengurangi beban APBN.
“Yang paling penting ini menjadi koreksi kita bersama dan upaya kita bersama yang PAD-nya di bawah 10 persen. Ada yang cuma 4 persen, ada yang cuma 5 persen, ada yang 6 persen. Itu artinya ketergantungan APBN-nya sangat tinggi,” tuturnya.
Perbesar
