TIMESINDONESIA, PROBOLINGGO – Jalan penghubung vital antarwilayah di Kabupaten Probolinggo, Jatim, kembali dikeluhkan warga. Melalui forum Klinik Aspirasi Komisi III DPRD setempat, Rabu (30/4/2025), masyarakat dari Desa Sumberrejo dan Purut menyampaikan buruknya kondisi jalan Ambulu–Purut yang dinilai membahayakan keselamatan.

Jalan sepanjang hampir 9 kilometer tersebut menjadi akses utama bagi warga di Kecamatan Tongas, Sumberasih, hingga Lumbang. Namun, kerusakan di sejumlah titik kian parah. Aspal terkelupas, sebagian badan jalan amblas, dan selalu tergenang air saat hujan turun.

“Kasihan warga, terutama ibu hamil yang harus dibawa ke fasilitas kesehatan. Ini sangat berbahaya,” ujar Arifin, warga Desa Sumberrejo, Kecamatan Tongas, kepada Ketua Komisi III DPRD Mochammad Al Fatih.

Arifin menyebut, kerusakan jalan sudah berlangsung lama, bahkan sempat disurvei beberapa kali oleh dinas terkait. Namun, sampai kini belum ada realisasi perbaikan.

“Waktu itu Pak Wakil Bupati Timbul (Timbul Prihanjoko) sempat meninjau langsung, tapi sampai sekarang belum juga ada pembangunan. Jalanan ini sudah minta ampun rusaknya,” tegasnya. Arifin juga diketahui menjabat Ketua MWCNU Tongas.

Senada, Syamsuddin, tokoh agama dari Desa Purut, Kecamatan Lumbang, mengungkapkan keresahan yang sama. Ia menilai minimnya respons pemerintah sangat mengecewakan.

“Kami bahkan menganjurkan jamaah untuk tidak hadir ke majelis jika hujan turun karena jalanan sangat berbahaya,” ucapnya.

Menanggapi aspirasi tersebut, Ketua Komisi III DPRD Kabupaten Probolinggo, Mochammad Al Fatih, menjelaskan bahwa pihaknya sudah mengantongi data kondisi jalan itu. Namun, jalan Ambulu–Purut belum masuk prioritas pembangunan karena nilai lalu lintas harian rata-rata (LHR) yang masih rendah.

“Ruas ini belum teranggarkan dalam APBD yang didok pada 2024. Kami upayakan bisa masuk di perubahan anggaran keuangan (PAK) atau paling lambat di awal 2026,” katanya.

Ia menyebut, perbaikan total membutuhkan anggaran sekitar Rp 8,5 miliar, termasuk pembangunan drainase. Jika masuk PAK 2025, maka fokus perbaikan akan dimulai dari titik terparah sepanjang 1,5 kilometer, dengan estimasi biaya Rp 2 miliar.

Sementara itu, anggota Komisi III dari Dapil VI, Armo Eko Purwanto, yang juga mantan Kepala Desa Sumberrejo, menegaskan komitmennya untuk terus memperjuangkan aspirasi tersebut.

“Kami terus mendorong agar pemerintah hadir. Infrastruktur yang layak adalah hak seluruh warga,” ujarnya.

Melalui forum aspirasi ini, warga berharap bukan hanya didengarkan, tetapi juga segera merasakan kehadiran nyata pemerintah dalam bentuk perbaikan jalan yang telah lama dinanti. (*)