Laporan Wartawan TribunJakarta.com Elga Hikari Putra

TRIBUNJAKARTA.COM - Ketua Umum Komite Politik Nasional Partai Buruh, Rivaldi Haryo Seno berharap Prabowo Subianto mau menindaklanjuti tuntutan buruh yang akan disuarakan dalam perayaan Hari Buruh Internasional atau May Day 2025.

Rivaldi mengatakan ada enam aspirasi yang bakal disuarakan kelompoknya dalam aksi May Day esok.

Tuntutan utama dari pihaknya yakni agar pemerintah segera mengesahkan RUU Perampasan Aset yang tujuannya untuk memiskinkan para koruptor.

"Karena kalau tanpa UU Perampasan Aset, koruptor itu tidak akan pernah jera," kata dia saat mengisi diskusi di Jakarta, Rabu (30/4/2025).

Aspirasi kedua, ujar Rivaldi yakni meminta segera disahkannya RUU Pekerja Rumah Tangga.

"Kemudian yang ketiga, kami meminta agar pemerintah mengesahkan UU Ketenagakerjaan yang pro terhadap buruh," tuturnya.

Rivaldi melanjutkan, untuk aspirasi keempat yakni terkait reformasi sistem politik yang meliputi revisi UU Parpol dan UU Pemilu.

"Kelima kami meminta agar pemerintah mencabut Omnibus Law Cipta Kerja dan yang terakhir pemerintah harus mengambil alih saham perusahaan di sektor perkebunan dan juga mineral sebanyak 51 persen," tuturnya.

Berbeda dengan lokasi May Day 2025 yang akan dihadiri Prabowo di Monas, Rivaldi mengatakan pihaknya yang tergabung dalam Komite Politik Nasional dan Gebrak akan menggelar aksinya di depan DPR RI.

Rivaldi menyebut pihaknya masih optimistis Prabowo mau mendengar aspirasi buruh.

Sebab, di awal pemerintahannya, Prabowo telah menaikkan upah buruh sebesar 6,5 persen di tahun.

"Dan keputusan itu disampaikan langsung oleh beliau. Kami tetap apresiasi kenaikan 6,5 persen upah meskipun tentu harapan buruh jauh lebih dari itu," tuturnya.

Terlebih, ia menyebut sebenarnya program yang ditawarkan oleh Presiden Prabowo sebenarnya cukup baik.

Diantaranya terkait program makanan bergizi gratis hingga koperasi merah putih.

"Program Pak Prabowo sebenarnya banyak yang bagus dan revolusioner dalam teorinya tapi sayangnya riskan dijadikan biang korupsi," kata Rivaldi.

Karenanya, ia menilai perlu adanya pengawasan antar lembaga agar program yang niatnya baik ini bisa terlaksana dengan baik tanpa adanya penyelewengan.