SURYA.CO.ID, PACITAN - Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Pacitan, Jawa Timur (Jatim), kembali meraih Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI) untuk tahun anggaran 2024.

Prestasi tertinggi dari lembaga audit negara ini, diserahkan langsung oleh BPK RI Perwakilan Jawa Timur kepada Bupati Pacitan, Indrata Nur Bayuaji di Kantor BPK RI Perwakilan Jawa Timur, Sidoarjo pada Jumat (2/5/2025) .

Ini bukan kali pertama Kabupaten Pacitan raih Opini WTP. Namun sudah 14 kali. Bahkan, 12 di antaranya diraih secara berturut-turut tanpa jeda.

“Terima kasih kepada DPRD, aparatur pemkab, pihak terkait dan seluruh masyarakat Pacitan atas dukungannya,” ungkap Bupati Pacitan, Indrata Nur Bayuaji atau Mas Aji.

Ia mengatakan, bahwa penghargaan ini tak lepas dari kerja keras bersama.

Terutama Aparatur Sipil Negara (ASN) yang menjaga integritas dalam pengelolaan keuangan daerah. 

Mas Aji menegaskan, bahwa prestasi ini akan menjadi motivasi untuk terus meningkatkan kinerja pemerintah daerah ke depan.

“Opini WTP ini bukan tujuan akhir, tetapi cerminan bahwa kita telah berada di jalur yang benar,” ujar Mas Aji ketika dikonfirmasi.

Dia berjanji, akan terus berbenah dan  berkomitmen memberikan pelayanan terbaik bagi masyarakat Pacitan. 

“Maturnuwun sanget bantuan semua pihak,” tambahnya.

Sementara, Ketua DPRD Pacitan, Arif Setia Budi, menilai bahwa Opini WTP yang kembali diraih merupakan bukti nyata komitmen pemerintah daerah. 

Di mana, Pemkab Pacitan bisa mewujudkan tata kelola keuangan yang transparan, akuntabel dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

“Kami sangat mengapresiasi kerja keras seluruh jajaran Pemkab Pacitan,” papar politisi Partai Demokrat ini.

Arif mengklaim, bahwa raihan WTP merupakan sinergi antara eksekutif dan legislatif terus terjaga dengan baik dalam rangka menghadirkan tata kelola pemerintahan yang baik. 

“Kami di legislatif, akan terus mendukung kebijakan yang berorientasi pada peningkatan kualitas pelayanan publik dan pembangunan daerah yang berkelanjutan,” tambahnya.

Arif menyebut, bahwa Opini WTP ini bukan hanya soal pengelolaan anggaran yang tertib administrasi, tapi juga menyangkut tanggung jawab moral kita terhadap publik. 

“Kami di DPRD akan terus melakukan fungsi pengawasan dengan tegas namun konstruktif, agar tata kelola keuangan daerah benar-benar berpihak pada kepentingan rakyat,” pungkasnya.