Meski tren prevalensi stunting terus menurun dalam satu dekade terakhir, angka stunting nasional pada tahun 2023 masih berada di 21,5 persen, belum mencapai target ideal WHO sebesar 20%.

Merespons kondisi ini, Asosiasi Dinas Kesehatan (Adinkes) mendorong penguatan upaya pengentasan stunting melalui inovasi, pemanfaatan teknologi, serta penggunaan dana desa secara tepat sasaran.

Dalam Lokakarya Nasional 2025 bertajuk Praktik Baik Implementasi Pengendalian Stunting di Indonesia di Bali itu, Wakil Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal Ahmad Riza Patria memiliki pandangan yang sama.

Ia menegaskan penggunaan dana desa harus lebih berpihak pada upaya menurunkan angka stunting, terutama melalui pemenuhan gizi ibu hamil dan balita.

“Kesehatan ibu hamil dan balita harus menjadi prioritas. Gizi yang cukup akan membuat anakanak tumbuh sehat dan cerdas. Ini investasi untuk masa depan bangsa,” ujarnya saat membuka acara akhir pekan lalu.

Riza Patria menekankan pentingnya keseriusan semua perangkat desa dalam mendukung kebijakan nasional terkait stunting, karena desa memiliki peran strategis sebagai garda terdepan pelayanan dasar masyarakat.

“Kementerian Desa berkomitmen untuk menyiapkan dan mengarahkan dana desa agar benarbenar digunakan untuk menurunkan angka stunting serta berbagai penyakit lainnya,” lanjutnya.

Plt Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Bali, I Wayan Sumarjaya, turut menggarisbawahi perlunya desadesa menjadikan isu kesehatan sebagai poros utama pembangunan.

“Kami mendorong hadirnya desa peduli kesehatan, yakni desa yang menempatkan kesehatan sebagai prioritas dalam program pembangunan dan pemberdayaan masyarakat,” kata I Wayan.

Ia menjelaskan bahwa tantangan kesehatan di desa sangat kompleks, mulai dari akses terbatas ke layanan dasar, minimnya tenaga medis, hingga tingginya angka penyakit menular, gizi buruk, dan stunting.

Menurutnya, sosialisasi berbasis kearifan lokal, kolaborasi lintas sektor, dan penggunaan dana desa untuk layanan kesehatan dasar menjadi langkah strategis menuju masyarakat desa yang sehat dan mandiri.

Dari sisi teknis, dr Rudi Agus dari Dinas Kesehatan Samarinda memaparkan pentingnya strategi intervensi spesifik, salah satunya melalui Pangan Olahan untuk Keperluan Gizi Khusus (PKGK).

PKGK mencakup PKMK (untuk kondisi medis khusus) dan PDK (diet khusus), yang terbukti efektif bagi balita berisiko tinggi mengalami stunting.

“Salah satu kunci menurunkan stunting adalah asupan protein hewani yang cukup. PKGK jadi strategi gizi yang sangat penting dalam hal ini,” jelasnya.

Ketua Umum Adinkes, M. Subuh, menambahkan bahwa Adinkes tengah mendorong inovasi penanggulangan stunting melalui peluncuran beberapa program baru, seperti penghargaan Generasi Maju Bebas Stunting 2025, yang diberikan dalam tiga kategori Inovasi pengolahan pangan lokal dan PKGK,

Dikatakan Subuh, kolaborasi lintas sektor dan pemanfaatan teknologi informasi, edukasi ASI dan pelaksanaan rujukan berjenjang dan aplikasi Nutrical untuk pemantauan status gizi anak.

“Melalui berbagai program ini, kami ingin mendorong desa menjadi bagian aktif dari solusi, bukan sekadar penonton. Kolaborasi antara pemerintah, masyarakat, dan swasta adalah kunci untuk melahirkan generasi Indonesia yang bebas stunting,” kata Subuh.