TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Dalam beberapa hari terakhir ini muncul deklarasi Forum Purnawirawan TNI-Polri yang merekomendasikan delapan poin.
Diantaranya soal tenaga kerja asing, penolakan terhadap pembangunan Ibu Kota Negara (IKN) hingga dan usulan reshuffle terhadap menteri-menteri yang diduga terlibat dalam korupsi.
Namun satu diantara poin yang mengundang pro dan kontra adalah usul pergantian Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka yang kabarnya akan disampaikan kepada MPR RI.
Forum Purnawirawan TNI-Polri ini mengklaim berisi 103 purnawirawan jenderal, 73 laksamana, 65 marsekal, dan 91 kolonel.
Diantaranya ada Wakil Presiden ke-6 Try sutrisno, Jenderal TNI (Purn) Fachrul Razi, Jenderal TNI (Purn) Tyasno Soedarto, Laksamana TNI (Purn) Slamet Soebijanto, dan Marsekal TNI (Purn) Hanafie Asnan.
Jelang Pilpres 2024 lalu juga muncul Forum Komunikasi Purnawirawan TNI-Polri untuk Perubahan dan Persatuan (FKP3).
Catatan Tribunnews.com, forum ini mendukung salah satu calon presiden yang maju di Pilpres 2024 kala itu.
Fachrul Razi, eks Menteri Agama era Presiden Jokowi ini, termasuk satu diantara anggota FKP3.
Bahkan beberapa anggota FKP3 kala itu sempat menemui calon presiden dimaksud di kediamannya untuk memberikan dukungan.
Tak lama berselang setelah munculnya Forum Purnawirawan TNI-Polri yang mengusulkan Gibran dimakzulkan, kini Persatuan Purnawirawan TNI-Polri memberikan dukungan kepada pemerintahan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka.
Kelompok ini menyatakan dukungan terhadap pemerintahan, termasuk dengan Gibran Rakabuming sebagai wakil presiden.
Ini merupakan wadah purnawirawan TNI-Polri yang dianggap resmi.
Terdiri dari PEPABRI, LVRI, PPAD, PPAL, PPAU, PP Polri dan PERIP.
Plt Ketua Umum Persatuan Purnawirawan TNI Angkatan Darat (PPAD), Mayjen TNI (Purn) Komaruddin Simanjuntak mengatakan ini adalah wadah resmi purnawirawan TNI-Polri.
Dukungan terhadap Prabowo-Gibran menjadi satu dari lima poin yang menjadi sikap dari persatuan purnawirawan TNI-Polri yang disampaikan pada Jumat (2/5/2025).
Komaruddin mengatakan soliditas TNI-Polri merupakan jaminan bagi tetap tegak dan utuhnya NKRI, oleh karena itu diperlukan konsolidasi yang terus menerus.
"Purnawirawan TNI-Polri walaupun sudah purna tugas, tetapi belum purna pengabdian dan tetap berpedoman pada Sapta Marga, Sumpah Prajurit, dan Tri Brata. Sehingga purnawirawan TNI-Polri tetap setia dan taat kepada konstitusi," ujarnya dikutip dari Kompas.TV.
Dalam konferensi pers itu hadir Jenderal (Purn) Wiranto, Agum Gumelar, Laksamana (Purn) Siwi Sukma Adji, Marsekal (Purn) Yuyu Sutisna, Letjen (Purn) H.B.L Mantiri, dan Jenderal (Purn) Bambang Hendarso Danuri.
Selain itu, Persatuan Purnawirawan TNI Angkatan Darat (PPAD) juga bertemu dengan Presiden RI Prabowo Subianto di Istana Negara, Jakarta, pada 30 April 2025 lalu.
PPAD mengeklaim mereka sepenuhnya hanya melaporkan dan membahas rencana acara halal bihalal para purnawirawan TNI-Polri yang rencananya akan mengundang Prabowo.
Menurut Komaruddin, pertemuan dengan Prabowo juga turut dihadiri oleh panitia acara halal bihalal, seperti Ketua Panitia Letjen TNI (Purn) Dodik Widjanarko dan Wakil Ketua Panitia Jenderal TNI (Purn) Agustadi Sasongko Purnomo.
Komaruddin menegaskan, dalam pertemuan dengan Prabowo itu, panitia hanya memaparkan waktu pelaksanaan halal bihalal, lokasi, dan siapa saja yang diundang.
Acara halal bihalal ini, kata Komaruddin, akan digelar pada 6 Mei 2025 di Balai Kartini.
Sejumlah 1.200 orang diundang dalam acara ini, mulai dari purnawirawan TNI-Polri, keluarga besar TNI-Polri, para gubernur, bupati, anggota DPR, dan beberapa menteri di Kabinet Merah Putih.
"Lain dari halal bihalal tidak ada yang kami bicarakan di sana," ujar Komaruddin dikutip dari Kompas.com.
Sementara itu, terkait pernyataan sikap, Komaruddin menegaskan tidak akan menyampaikan ulang lagi karena sudah pernah dilakukan sebelumnya.
Dia mengajak semua pihak untuk saling menyejukkan situasi, saling menghormati, dan menjaga netralitas.
Sumber: Kompas.com/Kompas.TV
