TIMESINDONESIA, LOMBOK UTARA – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Lombok Utara (DPRD KLU) periode 2024-2029 menjadi sorotan positif sebagai lembaga legislatif yang aktif dan produktif. Terbukti, dalam rentang waktu September 2024 hingga April 2025, DPRD KLU aktif menerima kunjungan kerja dari DPRD berbagai daerah di Indonesia.
Ketua DPRD KLU, Agus Jasmani, mengungkapkan, tingginya frekuensi kunjungan ini merupakan bentuk apresiasi serta ketertarikan lembaga legislatif daerah lain terhadap pola kerja dan program DPRD KLU yang dinilai inovatif.
Wakil Ketua I DPRD KLU, Hakamah menerima kunjungan DPRD dari daerah lain. (FOTO: Sekretariat DPRD KLU)
"Sejak kami dilantik pada 13 Agustus 2024, kami langsung bekerja secara maksimal. Dan kunjungan dari DPRD daerah lain datang untuk sama-sama belajar," ujarnya kepada TIMES Indonesia, Senin (5/5/2025).
Ia menambahkan, kunjungan-kunjungan tersebut sebagian besar bertujuan untuk studi banding terkait penguatan fungsi legislasi, anggaran, dan pengawasan. Beberapa topik utama yang menjadi perhatian adalah pengelolaan anggaran desa, strategi pemberdayaan masyarakat, serta kemitraan dengan eksekutif dalam pembangunan daerah.
"Ada juga yang berkunjungan ini karena kami sudah berkunjung sebelumnya," katanya.
Wakil Ketua II DPRD KLU, I Made Kariyasa menerima kunjungan DPRD dari daerah lain. (FOTO: Sekretariat DPRD KLU)
Berikut daftar kunjungan lembaga DPRD dari daerah lain dalam kurun kerja sebelum setahun ini. Di antaranya Anggota dan Sekretariat DPRD kab. Gianyar, DPRD Kolaka Utara, Sekretariat DPRD Bangli, DPRD Karangasem, DPRD Indramayu, DPRD Kota priaman Sumbar, DPRD Sumbawa Barat, DPRD Klungkung, DPRD Barito Selatan.
"Ada juga beberapa lembaga DPRD beberapa kali kunjungan ke sini sesuai komisinya," jelasnya.
Dari beberapa kunjungan ini, ada yang bicara tentang strategi pengentasan kemiskinan berbasis potensi kearifan lokal. Dan juga terkait Raperda hukum adat. Peran DPRD dalam pengawasan dan optimalisasi pajak daerah dan retribusi daerah.
Kemudian berbicara optimalisasi di bidang pelayanan perizinan guna menopang PAD. Tekad pengelolaan dan pembangunan pariwisata, Studi banding terkait pola pembahasan LKPJ, Sistem pengelolaan parkir dalam rangka peningkatan PAD.
Selanjutnya, penataan pariwisata dalam rangka peningkatan PAD. Permasalahan pasar modern berjaring dengan kemajuan tekhnologi dan dampak terhadap masyarakat tradisional. Upaya pemerintah daerah atau dkungan dalam rangka mensukseskan pendistribusian makanan bergizi gratis (MBG).
Mekanisme penerapan siswa gratis, Optimalisasi pelayanan dan kepesertaan BPJS, Pengawasan DPRD terhadap tupoksi satpol pp dalam melaksanakan perda tentang retrisbusi pajak.
"Dalam kunjungan-kunjungan lembaga DPRD lain. Kami juga memanfaatkan kesempatan untuk bertukar pikiran dengan mereka untuk bisa diterapkan di KLU," jelasnya.
Fokus pada Pelayanan dan Kolaborasi
DPRD KLU mengedepankan prinsip kolaboratif antara legislatif dan eksekutif demi mewujudkan pelayanan publik yang optimal. Hal ini pula yang menarik perhatian DPRD dari daerah lain.
"Kami tidak hanya fokus menyusun regulasi, tetapi juga bagaimana implementasinya bisa langsung dirasakan masyarakat," tambah Agus Jasmani.
Pada penyusunan regulasi atau peraturan daerah (Perda). Badan pembentukan daerah (Bapemperda) DPRD KLU pada tahun anggaran 2025 akan membahas 24 draft raperda usulan eksekutif dan inisiatif dewan.
Bapemperda setiap masa sidang bisa menuntaskan 3 buah raperda, bila dihitung selama empat sidang, maka bisa tuntas 10-12 buah Raperda.
"Maka kami juga tidak hanya menjalankan tiga tupoksi namun bagaimana membangun kolaborasi positif dengan eksekutif dan lembaga lainnya," imbuhnya.
Pengaruh Positif Bagi Lombok Utara
Ramainya kunjungan antar-daerah ini juga memberikan dampak positif bagi KLU, terutama dalam memperluas jaringan kerja sama antarlembaga serta memperkenalkan potensi daerah ke skala nasional.
"Dengan adanya kunjungan lembaga DPRD dari daerah lain menjadi semangat kami untuk berbenah dan meningkatkan kinerja untuk kepentingan masyarakat," tutupnya politisi PKB ini. (*)
