Usulan ratusan purnawirawan TNI meminta pemakzulan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka masih menjadi sorotan.

Belakangan, salah satu senior Presiden Prabowo Subianto di matra TNI Angkatan Darat ikut bersuara.

Menurutnya, tuntutan purnawirawan TNI untuk mengganti Gibran melalui mekanisme Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) kurang tepat.

Sementara senior TNI AD lainnya jauh dari angkatan Prabowo, mengungkap, presiden dikatakan menghormati usulan dari Forum Purnawirawan TNI tersebut.  

Namun, pihaknya menyebut Prabowo bakal mempelajari setiap detail tuntutan para purnawirawan.

Kemudian sosok ketiga juga merupakan senior jauh Prabowo dalam satu almamater TNI AD.

Berbeda dari dua lainnya yang berada dalam Kabinet Merah Putih, satu sosok ini berada di luar kabinet.

Ia cenderung merespons usulan purnawirawan TNI dengan tanggapan netral.

Baginya usulan purnawirawan TNI tersebut adalah wajar sebagai kebebasan menyampaikan aspirasi.

Adapun tiga sosok senior Prabowo yang ikut merespons tuntutan yang sedang ramai saat ini yakni Wiranto, Luhut Binsar Pandjaitan, dan AM Hendropriyono.

Pertama, Wiranto adalah senior jauh Prabowo di TNI AD.

Untuk diketahui, Prabowo mendaftar di Akademi Angkatan Bersenjata Republik Indonesia (ABRI), sekarang Akademi Militer (Akmil) di Kota Magelang pada tahun 1970, ia lulus pada tahun 1974.

Berikut rangkuman sosok ketiga senior Prabowo yang berkomentar terhadap usulan purnawirawan TNI minta pemakzulan Gibran:

1. Wiranto

Wiranto  lulus dari Akademi Militer Nasional (AMN) pada tahun 1968.

Ia kemudian melanjutkan pendidikannya di Sekolah Staf dan Komando Angkatan Darat (Seskoad) dan lulus pada tahun 1984. 

Wiranto saat ini adalah Penasihat Khusus Presiden Bidang Politik dan Keamanan pada Kabinet Merah Putih.

Pensiunan berpangkat Jenderal TNI ini adalah orang yang pertama kali mengungkap bahwa Prabowo telah menerima delapan tuntutan yang dilayangkan oleh purnawirawan TNI.

Prabowo, terang Wiranto, menghormati usulan dari Forum Purnawirawan TNI tersebut.

"Yang pertama, kan beliau perlu pelajari dulu isi dari statement itu, isi dari usulanusulan itu."

"Dipelajari satu per satu, karena itu masalahmasalah yang tidak ringan, masalah yang sangat fundamental," kata Penasihat Khusus Presiden Bidang Politik dan Keamanan, Wiranto, dalam konferensi pers usai bertemu Prabowo, di Kantor Presiden, Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Kamis (24/4/2025). 

2. Luhut Binsar Pandjaitan LUHUT BERTEMU JOKOWI Ketua Dewan Ekonomi Nasional, Luhut Binsar Pandjaitan bertamu ke kediaman Joko Widodo (Jokowi) yang beralamat di Kelurahan Sumber, Kecamatan Banjarsari, Kota Solo, Senin (31/3/2025) siang. Luhut mengaku telah merencanakan untuk bersilaturahmi dengan Jokowi. (Tribun Solo/Andreas Chris Febrianto)

Kemudian sosok kedua senior dari Prabowo adalah Luhut Binsar Pandjaitan berpangkatn Jenderal TNI (Purn).

Ia juga senior jauh Prabowo, pada tahun 1967 masuk Akademi Angkatan Bersenjata Republik Indonesia (AKABRI) bagian Darat dan 3 tahun kemudian meraih predikat sebagai Lulusan Terbaik pada tahun 1970, sehingga mendapatkan penghargaan Adhi Makayasa.

Luhut saat ini bagian dari Kabinet Merah Putih pimpinan Prabowo, menjabat Ketua Dewan Ekonomi Nasional.

Luhut menilai usulan tersebut kampungan, di tengah keadaan dunia yang saat ini banyak dinamika. 

"Ah itu apa sih. Kita itu harus kompak, gitu aja sekarang. Ini keadaan dunia begini, ributribut begitu kan kampungan itu," kata Luhut di Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin (5/5/2025).

Luhut memilih meminta seluruh pihak bersinergi mendukung pemerintahan dengan baik. 

"Kita harus fokus bagaimana mendukung pemerintahan dengan baik," imbuhnya.

3. A.M Hendropriyono

A.M. Hendropriyono yang berpangkat Jenderal TNI (Hor), juga berkomentar terhadap ramainya usulan purnawirawan TNI.

Hendropriyono juga senior jauh dari Prabowo, ia lulusan Akademi Militer Nasional (AMN) Magelang pada tahun 1967.

Bahkan lebih senior dari Wiranto dan Luhut.

Dalam usulan pemakzulan Gibran, Mantan Kepala Badan Intelijen Negara (BIN), Hendropriyono mengungkap para purnawirawan TNI tersebut memiliki hak untuk menyuarakan aspirasinya.​

"Katanya negeri bebas? Jadi, mereka menyampaikan aspirasinya boleh dong? Soal itu benar atau tidaknya, itu kan terserah masyarakat, bangsa Indonesia. Boleh saja sampaikan aspirasi," ujar Hendropriyono usai menghadiri peluncuran dan bedah buku autobiografi karya mantan Wakasad Letjen TNI (Purn) Kiki Syahnakri berjudul Hingga Salvo Terakhir di Hotel Borobudur Jakarta pada Sabtu (26/4/2025).​

Baginya, usulan tersebut sahsah saja.

"Enggak apaapa. Menurut saya itu sahsah saja. Kan kita harus bebas berekspresi, berbicara. Apalagi kalau purnawirawan yang berbicara mestinya itu kan sudah terukur, jadi tidak akan keluar dari bingkai ideologi, dari Pancasila, dari UUD 45."​

Hendropriyono juga menekankan pentingnya menjaga stabilitas nasional dan disiplin sosial.

"Yang penting kalau harapan saya selalu kita menjaga stabilitas nasional. Itu saja, dan disiplin sosial tetap harus ditegakkan," papar dia.

Sjafrie Sjamsoeddin

Yang pertama adalah Menteri Pertahanan Letjen TNI (Purn) Sjafrie Sjamsoeddin yang masuk Akmil pada tahun 1971 tapi lulus pada 1974 bersama Prabowo.

Ia mengaku menghormati usulan para purnawirawan tersebut.

"Kita menghormati apa yang menjadi pemikirannya para sesepuh (orang yang dituakan)," kata Menhan di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (30/4/2025).

HUTAN JADI SAWIT Menteri Pertahanan sekaligus Ketua Pengarah Satuan Tugas Penertiban Kawasan Hutan (Satgas PKH), Sjafrie Sjamsoeddin di Gedung Kejaksaan Agung, Jakarta, Rabu (26/3/2025). Ia menyatakan 1 juta kawasan hutan yang dikuasai kembali dari hasil sitaan proses hukum akan dioptimalkan menjadi produksi sawit.  (Tribunnews.com/Rahmat Fajar Nugraha)

Sjafrie mengatakan, usulan mencopot Gibran dari Wakil Presiden harus dikaji secara mendalam.

"Mana yang produktif dan mana yang mungkin, belum bisa kita adakan pembahasan lebih lanjut," ujarnya.

Lebih lanjut, Sjafrie menegaskan usulan itu tidak mengganggu soliditas jalannya pemerintahan PrabowoGibran.

Ia berpendapat saat ini rakyat tidak memikirkan usulan dari purnawirawan prajurit TNI itu.

"Soliditas pemerintahan itu sudah terlihat di mana rakyat bersatu, rakyat yang penting itu adalah urusan pangan papan dan sandang sudah selesai," ujarnya.

Soenarko

Mayjen TNI (Purn) Soenarko merupakan pensiunan tentara lulusan Akmil saat masih bernama Angkatan Bersenjata Republik Indonesia (Akabri) tahun 1978.

Diberitakan sebelumnya, Soenarko salah satu yang mendukung adanya usulan purnawirawan TNI untuk memakzulkan Gibran.

Mantan Komandan Jenderal Komando Pasukan Khusus (Kopassus) ini membeberkan alasan Forum Purnawirawan TNI mengusulkan pemakzulan alias penggantian Gibran Rakabuming Raka dari jabatannya sebagai Wakil Presiden RI.

Mantan Danjen Kopassus Mayjen Soenarko saat memimpin demo di Gedung KPU terkait Pemilu yang dinilai curang. Soenarko menyebut Indonesia tidak boleh dipimpin kumpulan penipu dan rampok (Wartakotalive.com/ramadhan LQ)

Menurut Forum Purnawirawan TNI, kata Soenarko, Gibran tak punya kualitas sebagai pemimpin negara.

Soenarko menyebut Forum Purnawirawan TNI ragu, bagaimana Gibran akan memimpin Indonesia ke depannya.

"Setelah enam bulan (menjabat sebagai Wapres), kita melihat lagi, kualitas Gibran ini meragukan untuk bisa memimpin bangsa besar, sebesar ini," kata Soenarko dalam YouTube Diskursus Net yang tayang pada Jumat (2/5/2025).

"Kita kalau nggak buruburu bersuara menyampaikan masukan kepada Presiden, biar didengar oleh pemerintah," lanjut dia.

Soenarko menjelaskan, kualitas pemimpin yang tak dimiliki Gibran bukan hanya satu atau dua aspek, melainkan banyak.

Ia mengatakan Gibran tidak memenuhi persyaratan dari sisi intelektualitas, karakter, hingga moral.

"Sudah nggak memenuhi persyaratan dari sisi intelektualitas, karakter, di sisi hukum, di sisi moral," tegas Soenarko.

Pemakzulan Gibran

Sebelumnya, Forum Purnawirawan Prajurit TNI menyampaikan surat terbuka berisi delapan sikap yang disampaikan kepada Presiden Prabowo Subianto.

Pernyataan sikap tersebut ditandatangani 103 purnawirawan jenderal, 73 laksamana, 65 marsekal, dan 91 kolonel.

Mereka yang ikut meneken surat tersebut Yakni:

Wapres ke6 RI periode 19931998 sekaligus Panglima Angkatan Bersenjata Republik Indonesia (ABRI) periode 19881993 Jenderal TNI (Purn) Try Sutrisno, menteri agama (menag) periode 20192020 dan wakil panglima TNI periode 19992000 Jenderal TNI (Purn) Fachrul Razi, KSAD periode 19992000 Jenderal TNI (Purn) Tyasno Soedarto, KSAL periode 20052007 Laksamana TNI (Purn) Slamet Soebijanto, KSAU periode 19982002 Marsekal TNI (Purn) Hanafie Asnan.

Delapan sikap forum tersebut yakni :

TUNTUTAN GANTI GIBRAN Foto mantan Panglima ABRI, sekaligus eks Wakil Presiden, Jenderal Purn TNI Try Sutrisno. Sebanyak 103 purnawirawan jenderal, 73 laksamana, 65 marsekal, dan 91 kolonel, mendukung pencopotan Gibran dan sudah membubuhkan tanda tangan. (Kolase Tribunnews.com)

1. Kembali ke UUD 1945 asli sebagai Tata Hukum Politik dan Tata Tertib Pemerintahan.

2. Mendukung Program Kerja Kabinet Merah Putih yang dikenal sebagai Asta Cita, kecuali untuk kelanjutan pembangunan IKN.

3. Menghentikan PSN PIK 2, PSN Rempang dan kasuskasus yang serupa dikarenakan sangat merugikan dan menindas masyarakat serta berdampak pada kerusakan lingkungan.

4. Menghentikan tenaga kerja asing Cina yang masuk ke wilayah NKRI dan mengembalikan tenaga kerja Cina ke Negara asalnya.

5. Pemerintah wajib melakukan penertiban pengelolaan pertambangan yang tidak sesuai dengan aturan dan UndangUndang Dasar 1945 Pasal 33 Ayat 2 dan Ayat 3.

6. Melakukan reshuffle kepada para menteri, yang sangat diduga telah melakukan kejahatan korupsi dan mengambil tindakan tegas kepada para Pejabat dan Aparat Negara yang masih terikat dengan kepentingan mantan Presiden ke7 RI Joko Widodo.

7. Mengembalikan Polri pada fungsi Kamtibmas (keamanan dan ketertiban masyarakat) di bawah Kemendagri.

8. Mengusulkan pergantian Wakil Presiden kepada MPR karena keputusan MK terhadap Pasal 169 Huruf Q UndangUndang Pemilu telah melanggar hukum acara MK dan UndangUndang Kekuasaan Kehakiman.