TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Anggota Komisi XI DPR RI Fraksi Partai Demokrat Marwan Cik Asan mendorong pemerintah mengambil langkah yang nyata dan terukur merespons pertumbuhan ekonomi Indonesia yang melemah pada kuartal I 2025.

Pertumbuhan ekonomi Indonesia pada kuartal I 2025 hanya mencapai 4,87 persen secara tahunan. 

Pelemahan itu terlihat bila dibandingkan dengan capaian pada kuartal IV 2024 yakni 5,02 persen maupun kuartal I 2024 yaitu 5,11 persen. 

Marwan bilang, situasi Ini menjadi alarm penting bagi pemerintah, terutama karena capaian ini terjadi pada tiga bulan pertama masa pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.

"Ini saatnya pemerintah mengambil langkah nyata dan terukur," kata Marwan kepada wartawan, Rabu (7/5/2025).

Ia menjelaskan, hal yang cukup mengkhawatirkan dari pelemahan ini ialah terjadi di kuartal I yang biasanya mendapatkan dorongan musiman dari konsumsi masyarakat, seperti momen Ramadhan dan Tahun Baru. 

Menurut Marwan, hal ini mengartikan bahwa daya beli masyarakat, khususnya kelas menengah, mengalami tekanan yang cukup berat.

"Ini sejalan dengan data BPS yang menyebut populasi kelas menengah mengalami penurunan," kata Sekretaris Fraksi Partai Demokrat DPR RI itu.

Di sisi lain, lanjut Marwan, kinerja ekspor tumbuh 6,78 persen. Namun, Marwan mengingatkan keberlanjutan kontribusinya dipertanyakan di tengah ketegangan geopolitik global dan kebijakan tarif tinggi dari Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump yang berdampak langsung pada mitra dagangnya, termasuk Indonesia.

Jika perang dagang terus memburuk dan penundaan tarif baru berakhir, Marwan menilai, maka tekanan terhadap ekspor Indonesia sangat mungkin meningkat.

Ia juga menyoroti realisasi belanja pemerintah yang terkontraksi pada awal tahun ini. Menurutnya, hal ini menandakan APBN belum mampu menjalankan fungsi stimulatifnya secara optimal. 

Menurut Marwan, belanja negara semestinya menjadi motor penggerak ekonomi di tengah tekanan global dan lemahnya konsumsi domestik.

"Pada kuartal dua kondisi ini harus segera dibenahi melalui percepatan realisasi anggaran, terutama untuk program prioritas nasional sebagaimana tertuang dalam Asta Cita," ujarnya.

Atas dasar itu, menurutnya, salah satu strategi yang bisa diadopsi oleh Prabowo adalah menghidupkan kembali keep buying strategy, sebuah pendekatan yang terbukti efektif diterapkan pada era Presiden keenam Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) saat menghadapi krisis global 2008–2009. 

Ia menjelaskan, strategi itu fokus pada upaya menjaga keberlangsungan daya beli masyarakat di tengah tekanan ekonomi melalui perluasan subsidi langsung, pemberian insentif konsumsi, serta penjaminan harga bahan pokok tetap stabil.

"Keep buying strategy pada masa itu terbukti mampu menahan konsumsi rumah tangga agar tidak anjlok drastis dan tetap menjadi jangkar pertumbuhan ekonomi," katanya.

"Dalam konteks saat ini, strategi ini bisa diterjemahkan dalam bentuk optimalisasi belanja sosial yang bersifat langsung, perluasan bantuan bagi UMKM yang menyasar konsumsi kelas menengah ke bawah, serta insentif fiskal bagi sektor perdagangan dan jasa yang menjadi penopang ekonomi domestik," imbuh Marwan.

Selain itu, Sekretaris Dewan Pakar Partai Demokrat itu menyebut, pemerintah harus segera mengakselerasi realisasi belanja pembangunan prioritas, memperkuat strategi hilirisasi industri, serta memastikan insentif yang diberikan benar-benar menyasar sektor terdampak langsung perlambatan global.

Menurutnya, kerja sama lintas sektor juga mutlak diperlukan untuk menangkap peluang relokasi industri global dari Tiongkok dan AS ke Indonesia.

"Diplomasi ekonomi harus diperkuat, pasar ekspor perlu didiversifikasi, dan ketergantungan pada komoditas primer harus dikurangi melalui hilirisasi dan penguatan manufaktur domestik," ujarnya.

Marwan menambahkan, pelemahan pertumbuhan ekonomi yang terjadi bukan hanya soal angka, tetapi cerminan dari masih belum sinergisnya instrumen kebijakan dan lemahnya efektivitas program pembangunan.