TRIBUNNEWS.COM – Letjen TNI (Purn.) Suharto, eks Komandan Korps Marinir, mengungkapkan alasan sejumlah purnawirawan TNI mengusulkan agar Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka dimakzulkan.
Menurut Suharto, usulan itu didasari oleh rasa sayang para purnawirawan kepada Presiden Prabowo Subianto.
“Kami usulkan dia untuk dilengserkan karena kami sayang dengan Prabowo,” kata Suharto dalam video program acara Suara Rakyat yang ditayangkan di kanal YouTube iNews hari Selasa, (6/5/2025).
Lalu, Suharto mengatakan turut mendirikan Partai Gerindra yang saat ini dipimpin oleh Prabowo.
“Saya bawa 26 pati (perwira tinggi) dan kolonel untuk memenangkan Gerindra untuk Gerindra bisa duduk di Senayan. Tidak untuk Gibran. Tidak,” ujarnya.
Dia lalu menyinggung pendidikan Gibran.
“Gibran sangat jauh dengan anak saya. Tua anak saya. Katanya (Gibran) punya ijazah di UTS (University of Technology Sydney). Anak saya S-2 di UTS. Saya sampai coba (bilang) cari sana ada enggak nama itu? Tidak ada.”
“Saya inginnya tetap Prabowo silakan jadi Presiden.”
Suharto mengatakan sebenarnya dia sudah menyiapkan resume mengenai bagaimana kesalahan sampai-sampai Gibran bisa diangkat menjadi wapres. Namun, dia lupa membawanya ke acara itu.
Usul pemakzulan Gibran itu disampaikan ratusan purnawirawan TNI dalam acara Silaturahmi Purnawirawan Prajurit TNI dengan Tokoh Masyarakat di Kelapa Gading, Jakarta Utara, Kamis, (17/4/2025).
Sejumlah jenderal purnawirawan yang ikut mendukung pernyataan sikap tersebut di antaranya Jenderal (Purn.) TNI Fachrul Razi, Jenderal (Purn.) TNI Tyasno Sudarto, Laksamana (Purn.) TNI Slamet Soebijanto, Marsekal (Purn) TNI Hanafie Asnan, hingga Jenderal (Purn) TNI Try Sutrisno.
Ada delapan sikap yang sudah disepakati Forum Purnawirawan TNI, yaitu sebagai berikut.
1. Kembali ke UUD 1945 asli sebagai Tata Hukum Politik dan Tata Tertib Pemerintahan.
2. Mendukung Program Kerja Kabinet Merah Putih yang dikenal sebagai Asta Cita, kecuali untuk kelanjutan pembangunan IKN.
3. Menghentikan PSN PIK 2, PSN Rempang dan kasus-kasus yang serupa dikarenakan sangat merugikan dan menindas masyarakat serta berdampak pada kerusakan lingkungan.
4. Menghentikan tenaga kerja asing Cina yang masuk ke wilayah NKRI dan mengembalikan tenaga kerja Cina ke Negara asalnya.
5. Pemerintah wajib melakukan penertiban pengelolaan pertambangan yang tidak sesuai dengan aturan dan Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 33 Ayat 2 dan Ayat 3.
6. Melakukan reshuffle kepada para menteri, yang sangat diduga telah melakukan kejahatan korupsi dan mengambil tindakan tegas kepada para Pejabat dan Aparat Negara yang masih terikat dengan kepentingan mantan Presiden ke-7 RI Joko Widodo.
7. Mengembalikan Polri pada fungsi Kamtibmas (keamanan dan ketertiban masyarakat) di bawah Kemendagri.
8. Mengusulkan pergantian Wakil Presiden kepada MPR karena keputusan MK terhadap Pasal 169 Huruf Q Undang-Undang Pemilu telah melanggar hukum acara MK dan Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman.
Tidak semua purnawirawan TNI mendukung usul pemakzulan Gibran.
Kubu pro-pemerintah yang diwakili oleh pernyataan dari Plt. Ketua umum Persatuan Purnawirawan TNI Angkatan Darat (PPAD), Mayjen (Purn.) Komaruddin Simanjuntak, mengumumkan dukungannya terhadap program Prabowo-Gibran.
Hal ini sempat disampaikannya dalam sebuah acara yang digelar di kawasan Jakarta Selatan pada Jumat (2/5/2025) lalu.
Komaruddin awalnya mengungkapkan hanya organisasi-organisasi tertentu yang diakui sebagai wadah resmi purnawirawan TNI.
Tak hanya TNI, dia juga berkata tentang wadah bagi para pensiunan Polri yang resmi seperti Persatuan Purnawirawan Polri (PP Polri).
"Wadah purnawirawan TNI-Polri yang resmi adalah PEPABRI, LVRI, PPAD, PPAL, PPAU, PP Polri, dan PERIP," ujar Komaruddin.
Ia juga menyoroti pentingnya kekompakan antara TNI dan Polri sebagai benteng terakhir pertahanan bangsa.
"Soliditas TNI-Polri merupakan jaminan bagi tetap tegaknya dan utuhnya NKRI. Untuk itu, konsolidasi di antara kedua institusi harus terus dilakukan," katanya.
(Tribunnews/Febri/Yohanes Liestyo)
