Lemahnya sistem peringatan dini dan mitigasi bencana di Indonesia menjadi sorotan Komisi V DPR.

Anggota Komisi V DPR RI, Daniel Muttaqien, menegaskan, Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) harus berperan lebih dari sekadar penyedia informasi cuaca.

“BMKG harus menjadi barometer mitigasi bencana nasional, bukan sekadar alarm cuaca. Distribusi informasi peringatan dini masih lemah, terbukti dari seringnya kejadian bencana berulang di lokasi yang sama tanpa antisipasi yang memadai,” tegas Daniel dikutip Rabu (7/5/2025).

Ia mencontohkan banjir bandang di Pelabuhan Ratu, Sukabumi, Jawa Barat.

Bencana terjadi dua kali dalam rentang waktu hanya empat bulan, Desember 2024 dan Maret 2025 dengan dampak yang semakin parah. 

Pada kejadian kedua, satu orang dilaporkan meninggal dunia dan tujuh lainnya hilang.

Menurut Daniel, kondisi ini menunjukkan bahwa informasi peringatan dini belum tersampaikan secara efektif dan belum ditindaklanjuti secara sistematis oleh para pemangku kebijakan di daerah.

“Sebagai lembaga yang mengamati cuaca, iklim, dan geofisika, BMKG seharusnya menjadi tombol mitigasi bencana nasional. Artinya, data yang dimiliki harus bisa diterjemahkan dalam langkah konkret pencegahan di lapangan,” ujarnya.

Daniel juga menekankan perlunya inovasi dalam penyebarluasan informasi.

Dirinya menyebut tantangan terbesar saat ini adalah tingkat kesadaran masyarakat terhadap pentingnya informasi peringatan dini.

“BMKG harus lebih agresif dalam sosialisasi dan edukasi publik. Informasi harus mudah diakses, dipahami, dan dirasakan manfaatnya oleh masyarakat, terutama yang tinggal di daerah rawan bencana,” pungkasnya.

Dengan indeks risiko bencana yang tinggi di banyak wilayah Indonesia, Daniel menyerukan kolaborasi lintas sektor untuk membangun sistem mitigasi bencana yang responsif dan efektif.