Pak Prabowo, Tolongin Rakyatnya Rela Jual Data Mata Demi Rp200.000, Ada 21 Ribu Pekerja Sudah di-PHK
Seno Tri Sulistiyono May 08, 2025 12:39 PM

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Sulitnya mencari kerja membuat masyarakat mudah tergiur oleh iming-iming mendapatkan uang.

Satu di antaranya, Siti (20), warga Tambun Utara, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, mengaku tergiur dengan imbalan uang Rp 200.000 jika melakukan pemindaian data retina mata ke WorldID. 

"Saya daftar di World App katanya biar dapat uang. Katanya dapat Rp 200.000-an," kata Siti saat ditemui di gerai WorldID Jalan Ir H Juanda, Bekasi Timur, Kota Bekasi, dikutip dari Kompas.com, Kamis (8/4/2025).

World ID adalah identitas digital global dan terenkripsi yang dikembangkan sebagai bukti keunikan manusia. 

World ID bertindak sebagai paspor digital yang dapat digunakan secara online.

Untuk mendapatkan World ID, pengguna harus menjalani pemindaian biometrik iris mata melalui Orb. 

Data biometrik ini kemudian diubah menjadi kode terenkripsi yang tidak dapat dikembalikan menjadi gambar iris (zero-knowledge proof).

Ia mengaku mendapatkan informasi layanan WorldID dari seorang teman yang lebih dulu mengikuti pemindaian data dan mengantongi uang ratusan ribu rupiah.  

Siti kemudian tertarik lantaran ia membutuhkan uang. Apalagi, Siti hingga kini masih kesulitan mencari pekerjaan. 

"Sekarang lagi nyari kerja, lumayan sulit," ucap dia.

Tanpa pikir panjang, Siti mengunduh aplikasi World App sebagai tahapan awal sebelum memverifikasi data retina mata langsung ke gerai WorldID Setelah mengunduh aplikasi, Siti langsung mengisi data diri, seperti nama lengkap, alamat tempat tinggal, hingga nomor identitas kependudukan. 

Tak lama, ia mendapat jadwal pemindaian data mata pada Selasa (6/5/2025) dengan lokasi gerai di Jalan Ir H Juanda.
 
Siti lantas mendatangi gerai dengan maksud menyerahkan data retina matanya tanpa mengetahui akan digunakan untuk apa. 

Setibanya di lokasi, Siti baru tahu bahwa gerai sudah tutup setelah layanan dibekukan pemerintah karena belum mengantongi izin operasional. 

"Enggak tahu, tapi dibekukan sudah tahu. Tadi baca-baca. Tapi tetap penasaran mau ke sini," ujar Siti. 

Siti mengaku curiga dengan layanan WorldID karena belakangan dibekukan oleh pemerintah. 

Di sisi lain, Siti bersyukur belum sempat memindai data dirinya karena gerai WorldID sudah terlanjur tutup. Ia tak ingin data pribadinya disalahgunakan. 

"Takut sih, takut disalahgunakan," ungkap dia.

Dibekukan

Kementerian Komunikasi dan Digital membekukan sementara Tanda Daftar Penyelenggara Sistem Elektronik (TDPSE) layanan Worldcoin dan World ID.

Dua perusahaan yang menaungi kegiatan tersebut, yakni PT Terang Bulan Abadi dan PT Sandina Abadi Nusantara akan dimintai klarifikasi atas dugaan pelanggaran ketentuan penyelenggaraan sistem elektronik.

Direktur Jenderal Pengawasan Ruang Digital Kementerian Komunikasi dan Digital Alexander Sabar, mengatakan upaya ini merupakan langkah yang diambil pemerintah menyusul laporan masyarakat mengenai aktivitas mencurigakan yang berkaitan dengan layanan Worldcoin dan World ID.

"Pembekuan ini merupakan langkah preventif untuk mencegah potensi risiko terhadap masyarakat. Kami juga akan memanggil PT Terang Bulan Abadi untuk klarifikasi resmi dalam waktu dekat," ungkap Alexander dalam keterangan, Minggu (4/4/2025).

Hasil penelusuran awal menunjukkan bahwa PT Terang Bulan Abadi belum terdaftar sebagai Penyelenggara Sistem Elektronik (PSE) dan tidak memiliki TDPSE sebagaimana diwajibkan dalam peraturan perundang-undangan.

Di sisi lain, layanan Worldcoin tercatat menggunakan TDPSE atas nama badan hukum lain, yaitu PT Sandina Abadi Nusantara.

"Layanan Worldcoin tercatat menggunakan TDPSE atas nama badan hukum lain, yakni PT Sandina Abadi Nusantara," jelas Alexander.

Sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik serta Peraturan Menteri Kominfo Nomor 10 Tahun 2021 tentang Penyelenggara Sistem Elektronik Lingkup Privat, setiap penyelenggara layanan digital wajib terdaftar secara sah dan bertanggung jawab atas operasional layanan kepada publik.

"Ketidakpatuhan terhadap kewajiban pendaftaran dan penggunaan identitas badan hukum lain untuk menjalankan layanan digital merupakan pelanggaran serius," ucap Alexander.

Kementerian Komdigi berkomitmen untuk mengawasi ekosistem digital secara adil dan tegas demi menjamin keamanan ruang digital nasional. Dalam hal ini, peran aktif masyarakat juga sangat dibutuhkan.

"Kami mengajak masyarakat untuk turut menjaga ruang digital yang aman dan terpercaya bagi seluruh warga negara. Komdigi juga mengimbau agar masyarakat tetap waspada terhadap layanan digital yang tidak sah, serta segera melaporkan dugaan pelanggaran melalui kanal resmi pengaduan publik," terangnya.

World atau juga dikenal World App merupakan teknologi yang diciptakan oleh Sam Altman yang juga merupakan bos ChatGPT.

World Network, awalnya Worldcoin, adalah proyek mata uang kripto nirlaba yang menggunakan biometrik iris mata yang dikembangkan oleh Tools for Humanity yang berbasis di San Francisco dan Berlin.

Berharap Terus Beroperasi

Pihak World telah merespon pembekuan operasional oleh Komdigi, yang mana perusahaan telah menghentikan sementara layanan verifikasi di Indonesia secara sukarela dan saat ini tengah mencari kejelasan terkait persyaratan izin dan lisensi yang relevan.

"Kami berharap dapat terus melanjutkan dialog konstruktif dan suportif yang telah terjalin selama setahun terakhir dengan pihak pemerintah terkait. Jika terdapat kekurangan atau kesalahpahaman terkait perizinan kami, kami tentu akan menindaklanjutinya," tulis World dalam keterangan tertulisnya, Senin (5/5/2025).

World menyebut, teknologi baru sering kali disambut dengan skeptisisme dan kekhawatiran sebelum akhirnya diterima oleh masyarakat luas dan pemangku kepentingan.

Perusahaan mengumpamakan ponsel, mobil dan komputer yang sempat mendapat reaksi keras saat pertama kali diperkenalkan. Tetapi seiring waktu, terbukti membawa manfaat besar bagi masyarakat.

"Hal ini yang menjadi alasan Tools for Humanity (TFH), sebagai perusahaan yang membangun protokol World, sangat berhati-hati dalam memperkenalkan World di Indonesia," ungkapnya.

World akan melakukan diskusi yang berkelanjutan dan mendalam dengan pemerintah, memastikan kepatuhan terhadap seluruh regulasi yang berlaku, serta menginformasi masyarakat melalui konferensi pers, acara publik dan kampanye edukatif sebelum meluncurkan layanan kami.

"Perlu kami tegaskan kembali bahwa kami memanfaatkan teknologi untuk memverifikasi keunikan individu di era AI, terlebih ketika mis-informasi dan disinformasi, termasuk pencurian identitas dan deep fake, merajalela. Proses ini dilakukan tanpa menyimpan data pribadi siapa pun dan sebaliknya, kami menyerahkan kendali penuh atas informasi tersebut kepada sang pengguna. Informasi ini tidak dapat diakses oleh World maupun pihak kontributor seperti Tools for Humanity," jelas perusahaan.

Sebagai informasi, World atau juga dikenal World App ataupun World Network memulai dengan Worldcoin, yang merupakan proyek mata uang kripto nirlaba yang menggunakan biometrik iris mata yang dikembangkan oleh Tools for Humanity yang berbasis di San Francisco dan Berlin.

World App sendiri merupakan teknologi yang diciptakan oleh Sam Altman yang juga adalah bos pembuat ChatGPT.

21 Ribu Pekerja di PHK

Berdasarkan data Kemnaker, sepanjang Februari 2025 pekerja yang terkena PHK mencapai 18.610 orang. Angkanya naik lima kali lipat dari Januari sebanyak 3.325 orang.

Penyebab utama dari PHK pada bulan kedua 2025 ini masih disebabkan oleh kondisi ekonomi global yang masih dinamis.

"Penyebabnya macam-macam, sama kayak kemarin-kemarin. Lebih kepada kondisi global," ungkap Direktur Jenderal Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja (PHI-JSK) Kementerian Ketenagakerjaan Indah Anggoro Putri.

Menurut catatan Kemenaker, Provinsi Jawa Tengah menjadi wilayah yang paling banyak melakukan PHK, yakni 10.677 orang pada Februari lalu.

Penyebabnya diperkirakan akibat tumbangnya industri tekstil besar PT Sritex yang berlokasi di Sukoharjo, dengan melakukan PHK kepada 10.000 pekerja.

Provinsi kedua yang paling banyak memutuskan hubungan kerja adalah Riau, dengan melakukan PHK terhadap 3.530 pekerja dan ketiga DKI Jakarta 2.650 pekerja.

 

 

© Copyright @2025 LIDEA. All Rights Reserved.