Grid.ID - Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi dilaporkan wali murid ke Komnas HAM imbas kirim siswa nakal ke barak TNI. Dilaporkan wali murid, Dedi Mulyadi beri reaksi tak terduga.

Seperti diketahui, Dedi Mulyadi telah mencanangkan program baru di wilayah provinsi Jawa Barat. Program yang dicanangkan Dedi Mulyadi itu adalah program pendidikan karakter ala militer.

Program itu ditujukan untuk siswa-siswa nakal agar mendapat pendidikan karakter di barak TNI. Di barak itu, siswa-siswa itu akan dibina dan dilatih kedisiplinan.

Namun sayang, program itu dikritik banyak pihak. Bahkan baru-baru ini Dedi Mulyadi dilaporkan wali murid ke Komnas HAM imbas kirim siswa nakal ke barak TNI.

Seorang wali murid yang nekat melaporkan Gubernur Jawa Barat itu bernama Adhel Setiawan. Melansir Kompas.com, Adhel melaporkan Dedi ke Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM), karena menurutnya kebijakan tersebut melanggar HAM dan menyimpang dari tujuan pendidikan.

Pria yang berprofesi sebagai pengacara dari kantor hukum Defacto & Partners Law Office itu menyatakan keberatannya terhadap program Dedi Mulyadi. Ia menilai sang gubernur kurang memahami filosofi pendidikan.

"Saya selaku orang tua murid di Jawa Barat tidak setuju dengan kebijakan ini. Saya ingin kebijakan itu dihentikan karena kami menilai kebijakan ini syarat dengan dugaan pelanggaran HAM," ungkap Adhel, Jumat (9/5/2025).

Adhel memberi perspektifnya mengenai kenakalan yang terjadi pada remaja. Menurutnya, pengiriman siswa nakal ke barak TNI bukan solusi yang tepat untuk mengatasi masalah tersebut.

"Alasannya adalah saya melihat Dedi Mulyadi ini enggak ngerti atau enggak paham dengan falsafah pendidikan."

"Pendidikan itu kan tujuannya memanusiakan manusia, artinya anak didik itu bukan tanah liat atau benda yang harus dibentuk. Tapi anak didik itu subjek atau manusia yang harus dibimbing atau ditumbuhkan potensi tumbuh kembang atau bakatnya, bukan ujug-ujug dibawa ke militer," sambungnya.

Selain itu, ia juga khawatir muncul kekerasan atau intimidasi selama proses pendisiplinan di barak TNI tersebut. Ia menilai Dedi telah menyalahgunakan wewenangnya.

"Enggak ada satu pun payung hukum yang membolehkan militer ikut andil menyelesaikan permasalahan kenakalan remaja. Itu enggak ada satupun pasalnya," ujar Adhel.

"Dilihat dari sini, kami menduga Dedi Mulyadi ini sudah melakukan penyalagunaan wewenang. Paling tidak melampaui kewenangannya sebagai Gubernur karena mengeluarkan kebijakan yang tidak berdasar hukum dan cenderung melanggar HAM," kata Adhel menambahkan.

Buntut dari hal itu, Dedi Mulyadi dilaporkan wali murid ke Komnas HAM. Terkait hal tersebut, baru-baru ini Dedi Mulyadi memberi tanggapan.

Tak marah atau khawatir, Dedi justru berterima kasih pada pihak-pihak yang mengkritik dan melaporkannya. Menurutnya, hal itu adalah risiko atas keputusan yang ia ambil untuk masa depan para remaja di Jawa Barat.

"Terima kasih ya bagi semua pihak yang memberikan perhatian khusus terhadap upaya Pemerintah Provinsi Jawa Barat untuk mengatasi anak-anak di Jawa Barat, remaja yang berperilaku khusus."

"Saya yakin seluruh kritik, saran, tuduhan dan pelaporan sebagai gubernur yang melanggar HAM dan hak anak, bagi saya ini adalah bagian risiko saya yang harus saya hadapi di tengah konsen dan upaya saya agar anak-anak di Jawa Barat memiliki masa depan yang baik," kata Dedi Mulyadi dalam unggahannya di Instagram dilansir pada Minggu (11/5/2025).

Ia menilai kritik-kritik dan pelaporan itu adalah bentuk perhatian pada Pemrov Jawa Barat, khususnya masalah kenakalan remaja. Oleh karena itu, Dedi mengajak pihak-pihak itu untuk menyelesaikan masalah bersama.

"Saya yakin seluruh kritik, saran dan pelaporan itu didasarkan pada concern dan keberpihakan pada anak-anak dan remaja di Jawa Barat," lanjut Dedi Mulyadi.

"Kami dengan tangan terbuka mengajak untuk bersama menyelesaikan (soal masalah anak-anak berperilaku khusus ini)," ujar Dedi Mulyadi.

Dedi sendiri mengaku tak memaksakan orang tua untuk mengirim anak ke barak militer. Menurutnya, jika orang tua bisa mengatasi masalah anaknya, tak perlu dikirim ke barak TNI.

"Agar tugas pemprov dan gubernur, wali kota, bupati ringan, saya sangat berharap bapak dan ibu untuk menerima anak-anak ini, (silakan) dididik, diarahkan dengan pola yang dimiliki bapak ibu semua yang jauh lebih baik dibanding dengan pola yang kami miliki."

"Saya bisa terkonsentrasi untuk menyelesaikan tugas-tugas yang lain," jelas Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi usai dilaporkan wali murid ke Komnas HAM imbas kirim siswa nakal ke Barak TNI.

"(Pihak terkait) Yang tinggal di Depok selesaikan (permasalahan anak berperilaku khusus) di Depok, yang tinggal di Bekasi selesaikan yang di Bekasi, yang tinggal di Kota Bandung selesaikan yang di Kota Bandung. Tugas akan selesai manakala ditanggung secara bersama," tegas Dedi Mulyadi.