Grid.ID - Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi dilaporkan orang tua murid terkait kebijakan kontroversialnya yang mengirimkan siswa bermasalah ke barak militer untuk pembinaan.

Seorang orang tua murid melaporkan Dedi Mulyadi ke Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM). Ortu siswa tersebut menilai bahwa kebijakanitumelanggar HAM serta menyimpang daripada tujuan pendidikan.

Dedi Mulyadi dilaporkan oleh orang tua murid bernama Adhel Setiawan yang merupakan pengacara dari kantor hukum De Facto & Partners Law Office. Dikutip Grid.ID dari Kompas.com,ia secara terbuka menyatakan keberatannya terhadap program pendidikan militer untuk siswa yang bermasalah. Adhel menganggap bahwa Dedi Mulyadi tidak memahami falsafah pendidikan.

"Saya selaku orang tua murid di Jawa Barat tidak setuju dengan kebijakan ini. Saya ingin kebijakan itu dihentikan karena kami menilai kebijakan ini syarat dengan dugaan pelanggaran HAM," kata Adhel, pada Jumat (9/5/2025).

Adhel Setiawan kemudian menjelaskan tiga alasan utama mengapa dirinya menolak program dari Dedi Mulyadi ini. Alasan pertama yaitu karena dia menilai pendekatan militer bertentangan dengan esensi pendidikan yang seharusnya memanusiakan manusia.

"Alasannya adalah saya melihat Dedi Mulyadi ini enggak atau enggak paham dengan falsafah pendidikan. Pendidikan itu kan tujuannya memanusiakan manusia, artinya anak didik itu bukan tanah liat atau benda yang harus dibentuk. Tapi anak didik itu subjek atau manusia yang harus dibimbing atau ditumbuhkan potensi tumbuh kembang atau bakatnya," ucap Adhel.

Lalu dia juga menyebut bahwa kenakalan siswa itu sering kali muncul karena mereka tidak mendapatkan ruang untuk didengar. Menurut Adhel hal ini merupakan tugas guru dan orangtua serta pemerintah yang memegang kebijakan terkait pendidikan.

"Bukan ujug-ujug dibawa ke militer," sambung Adhel.

Alasan keduanya yaitu, Adhel mempertanyakan kurikulum yang digunakan dalam pelatihan militer untuk anak-anak tersebut. Dia khawatir akan ada tindak kekerasan atau intimidasi selama proses pelatihan berlangsung.

Dia juga ingin mengetahui apakah ada jaminan bahwa kebijakan ini akan menyelesaikan permasalahan kenakalan remaja. Terakhir, Adhel menyoroti hal ini sebagai bentuk penyalahgunaan kewenangan oleh Dedi Mulyadi karena tidak ada payung hukum yang memperbolehkan militer terlibat langsung dalam pendidikan siswa.

"Enggak ada satu pun payung hukum yang memperbolehkan militer ikut andil menyelesaikan permasalahan kenakalan remaja. Itu enggak ada satupun pasalnya," kata Adhel.

"Dilihat dari sini, kami menduga Dedi Mulyadi ini sudah melakukan penyalahgunaan wewenang. Paling tidak melampaui kewenangannya sebagai Gubernur karena mengeluarkan kebijakan yang tidak berdasar hukum dan cenderung melanggar HAM," tambah Adhel.

Dikutip Grid.ID dari Tribun-Medan.com, berdasarkan laporan orang tua ke Komnas HAM tersebut, kemudian Dedi Mulyadi memberikan reaksi bahwa laporan itu sebagai risiko dari usahanya memperbaiki generasi muda. Gubernur Jawa Barat tersebut kemudian mengajak orangtua murid untuk berdiskusi mencari solusi lebih baik daripada memasukkan anak bermasalah ke barak militer.

Dedi Mulyadi dilaporkan orangtua murid tidak membuat dirinya kemudian menghentikan program kerjanya tersebut. Dalam unggahan Instagramnya, pada Sabtu (10/5/2025), Dedi Mulyadi berterima kasih terhadap semua pihak yang mendukung programnya, dan untuk segala kritik dan pelaporan merupakan bagian dari risiko yang dihadapinya demi masa depan anak-anak di Jawa Barat.

"Terima kasih ya bagi semua pihak yang memberikan perhatian khusus terhadap upaya Pemerintah Provinsi Jawa Barat untuk mengatasi anak-anak di Jawa barat, remaja yang berperilaku khusus," tulis Dedi Mulyadi.

"Saya yakin seluruh kritik, saran, tuduhan, dan pelaporan sebagai gubernur yang melanggar HAM dan hak anak, bagi saya ini adalah bagian risiko yang harus saya hadapi di tengah konsen dan upaya saya yang harus saya hadapi di tengah konsen dan upaya saya agar anak-anak di Jawa barat memiliki masa depan yang baik," tambah Dedi Mulyadi dalam unggahan Instagramnya, pada Sabtu (10/5/2025).

Dedi menilai bahwa laporan ini merupakan bagian dari perhatian khusus semua pihak terhadap upaya Pemprov Jawa Barat dalam mengatasi anak-anak, remaja yang berperilaku khusus. Dedi kemudian mengajak semua pihak untuk bersama-sama menyelesaikan permasalahan anak-anak berperilaku khusus.

"Saya yakin seluruh kritik, saran dan pelaporan itu berdasarkan pada concern dan keberpihakan pada anak-anak dan remaja di Jawa Barat. Kami dengan tangan terbuka mengajak untuk bersama menyelesaikan (soal masalah anak-anak bermasalah ini)," kata Dedi Mulyadi.

Jika memang ada orang tua yang keberatan soal kegiatan ini, maka Dedi Mulyadi tak ingin memaksakan. Hal ini karena, jika memang keluarga masih bisa mengatasi masalah tersebut, maka tugas gubernur juga akan semakin ringan.

"Agar tugas pemprov dan gubernur, walikota, bupati ringan, saya sangat berharap bapak dan ibu untuk menerima anak-anak ini, (silakan) dididik, diarahkan dengan pola yang dimiliki bapak ibu semua yang jauh lebih baik dibanding pola yang kami miliki. Saya bisa terkonsentrasi untuk menyelesaikan tugas-tugas yang lain," tegas Dedi Mulyadi.

Secara terbuka, Dedi menyatakan akan menerima uluran tangan pihak terkait seperti yayasan atau lembaga pendidikan jika bisa turut membantu menyiapkan tempat pendidikan bakal anak berperilaku khusus tersebut.