Hasiolan EP/Tribunnews.com
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Wakil Ketua Umum Partai Golkar dan Wakil Ketua Umum KADIN Indonesia, Bambang Soesatyo, mendesak jajaran menteri ekonomi di kabinet untuk segera mengambil langkah konkret dalam mengatasi lonjakan angka pengangguran nasional.
Ia mengingatkan, ketidaksiapan pemerintah dalam merespons kondisi ini berisiko menimbulkan krisis sosial ekonomi yang lebih luas, terutama karena sebagian besar pengangguran berasal dari kelompok usia produktif.
“Sudah sepatutnya para menteri ekonomi untuk tidak lagi bersikap reaktif, tetapi proaktif dan segera berkoordinasi dalam merancang program-program solutif yang dapat menahan laju peningkatan pengangguran. Negara tidak bisa pasif ketika angkatan kerja baru terus bermunculan setiap tahun,” ujar Bamsoet di Jakarta, Sabtu (10/5/2025).
Bamsoet menyoroti data Badan Pusat Statistik (BPS) yang menunjukkan jumlah pengangguran per Februari 2025 mencapai 7,28 juta orang, meningkat dibanding periode yang sama tahun lalu.
Angka ini bertolak belakang dengan proyeksi Dana Moneter Internasional (IMF) dalam World Economic Outlook 2025, yang menyebutkan tingkat pengangguran Indonesia menurun dari 5,2 persen menjadi 5%.
“Fakta ini menunjukkan ada ketimpangan antara pertumbuhan ekonomi secara makro dan realitas keseharian masyarakat pekerja. Artinya, ada yang tidak beres dalam distribusi manfaat pertumbuhan ekonomi kita,” jelas Ketua MPR RI ke-15 itu.
Menurutnya, Indonesia menghadapi penambahan sekitar 3,3 juta calon tenaga kerja baru setiap tahun, dan total angkatan kerja telah menembus 149 juta orang.
Tanpa intervensi kebijakan yang jelas, terutama untuk mendukung sektor informal dan UMKM, peningkatan jumlah pengangguran hanya tinggal menunggu waktu.
“Pemerintah tidak perlu menunggu investasi besar masuk, karena itu sering kali terhambat birokrasi. Solusi paling realistis adalah menghidupkan kembali produktivitas UMKM, sektor yang terbukti tangguh di masa krisis,” tegas Ketua DPR RI ke-20 itu.
Bamsoet juga mengkritik kebijakan perdagangan yang justru menekan pelaku usaha kecil, seperti praktik dumping produk impor murah yang membanjiri pasar domestik.
“Ketika UMKM gulung tikar akibat dihantam produk dumping, otomatis akan terjadi pemutusan hubungan kerja. Itu sebabnya kita tidak bisa membiarkan pasar dalam negeri dibanjiri produk asing murah yang tidak sebanding dengan biaya produksi lokal,” tegasnya.
Ia menambahkan bahwa para pengambil kebijakan tidak bisa lagi hanya mengandalkan laporan statistik tanpa respons nyata di lapangan.
“Suara kegelisahan masyarakat sudah terlalu jelas untuk diabaikan. Ini saatnya para menteri ekonomi duduk bersama dan bertindak cepat. Kita tidak bisa terus menunggu, apalagi saat ancaman pengangguran mulai menyentuh lapisan masyarakat paling rentan. Waktunya berpihak pada sektor yang nyata-nyata mampu menghidupi rakyat,” pungkas Bamsoet.
