TRIBUN-MEDAN.COM - Viral di media sosial video yang menampilan pengusaha dan ormas di kota Cilegon minta jatah proyek pekerjaan Rp 5 triliun ke investor asing.
Pengusaha lokal ini meminta jatah proyek tanpa lelang. Sontak, kelakuan pengusaha lokal ini membuat geram warganet dan pemerintah pusat.
Kelakuan pengusaha lokal ini menghambat investasi di Indonesia.
Pada video yang beredar, ketika itu perwakilan China Chengda Engineering Co., Ltd (CCE) menggelar audiensi dengan pengusaha yang tergabung dalam Kamar Dagang Indonesia (Kadin) Kota Cilegon pada Jumat (9/5/2025).
"Tanpa ada lelang, porsinya harus jelas tanpa ada lelang, Rp 5 triliun untuk Kadin (atau) Rp 3 triliun untuk Kadin tanpa ada lelang lagi," kata salah satu anggota Kadin dikutip dari video, Selasa (13/5/2025).
Menanggapi adanya permintaan itu, perwakilan CEE menyampaikan akan memberi pekerjaan, tapi belum mengetahui pekerjaan apa yang akan diberikan.
"Sebenarnya bagaimana cara mengatakan, bagaimana cara melakukan subkontrak, saya akan berbagi dengan Anda. Namun bagaimana cara mengatakan untuk membuktikan apa yang dapat Anda lakukan," kata perwakilan CEE.
Sementara, anggota Kadin mengungkapkan pembangunan CAA yang menjadi proyek strategis nasional (PSN) mencapai Rp17 triliun.
"Kegiatan yang diberikan total Rp 1 triliun kurang lebih, artinya masih ada Rp15 triliun. Dari Rp15 triliun, berapa yang untuk lokal? Poinnya saja," sambung Salim.
Sementara, Gubernur Banten, Andra Soni, menyayangkan aksi yang dilakukan Kadin Kota Cilegon tersebut.
Andra mengatakan sudah melihat rekaman video suasana audensi antara PT Chandra Asri Alkali dengan pengusaha lokal yang viral di media sosial.
"Saya sangat menyayangkan teman-teman Kadin adalah organisasi resmi yang mestinya paham tentang regulasi dan harus mendukung terlaksananya proyek strategis nasional," kata Andra saat dihubungi Kompas.com melalui telepon, Selasa (13/5/2025).
Andra mengaku sudah menjadi perhatian dari Menteri Investasi dan Hilirisasi, Rosan Perkasa Roeslani.
Bahkan, pada Rabu (14/5/2025) besok, Andra diundang untuk membahas permasalahan adanya permintaan jatah proyek Rp5 triliun oleh pengusaha lokal.
"Rencananya besok diundang oleh menteri investasi membahas soal permasalahan ini. Nanti saya kabari hasilnya," ujar dia.
Andra menjelaskan, pembangunan pabrik yang akan memproduksi 400.000 ton soda kaustik padat dan 500.000 ton ethylene dichloride (EDC) per tahun itu masuk dalam PSN. "Nantinya pabrik ini memproduksi bahan baku untuk kebutuhan baterai mobil listrik," tandas dia.
Ditreskrimum Polda Banten menyelidiki dugaan permintaan jatah proyek senilai Rp 5 triliun kepada pihak yang diduga berasal dari Chengda Engineering Co.
Permintaan proyek itu disampaikan oleh seorang pengusaha yang diduga berasal dari Kadin Kota Cilegon.
“Iya, benar sedang dalam penyelidikan,” ujar Kabid Humas Polda Banten, Kombes Pol Didik Hariyanto.
Didik membenarkan, penyelidikan tersebut dilakukan setelah video minta jatah proyek kepada perusahaan kontraktor asal China tersebut viral di media sosial (medsos).
“Dasarnya karena viral itu (dilakukan penyelidikan),” kata mantan Kapolres Pacitan tersebut.
Ditanya soal adanya dugaan pengancaman dalam permintaan proyek tersebut, Didik belum dapat menyimpulkannya. Sebab, penyelidik baru memulai proses penyelidikan.
“Sedang proses (penyelidikan), hasilnya nanti disampaikan,” kata alumnus Akpol 1999 ini.
Berdasarkan video yang beredar di medsos, terdapat pertemuan antara pihak yang diduga berasal dari Chengda Engineering Co dan pengusaha.
Dalam pertemuan yang juga turut dihadiri penerjemah itu, seorang yang mengenakan baju berwarna putih dan di belakangnya bertuliskan KADIN KOTA CILEGON dengan gamblang meminta jatah proyek.
“Tanpa ada lelang, porsinya harus jelas, Rp 5 triliun untuk Kadin, Rp 3 triliun untuk (tidak terdengar jelas), dibagi,” katanya.
Ia mengatakan, proyek pembangunan pabrik kimia chlor alkali-ethylene dichloride (CA-EDC) yang akan dibangun PT Chandra Asri Petrochemical Tbk itu sangat besar.
Proyek yang digarap Chengda Engineering Co itu bahkan disebut bernilai Rp 15 triliun.
“Dari kegiatan Chengda ini besar sekali, triliunan. Kita bagi ajalah, masih ada Rp 15 triliun, berapa untuk lokal,” tuturnya.
Ketua Umum Kadin Indonesia Anindya Bakrie segera membentuk tim verifikasi untuk menyikapi isu tersebut.
“Ini pas nih, jadi intinya kita di Kadin sedang membentuk dan sudah mulai tim verifikasi dan etis untuk melihat keluhan dan pertanyaan masyarakat di Cilegon,” kata Anindya Bakrie.
Ia menegaskan, pihaknya telah membentuk tim verifikasi dan etik guna merespons berbagai pertanyaan dan keluhan masyarakat terkait dinamika organisasi Kadin di wilayah Cilegon.
“Kebetulan saya juga di sini bersama WKUK Pangan (Wakil Ketua Umum Koordinator Bidang Pangan Kadin Indonesia Mulyadi Jayabaya) yang juga dari Banten, sehingga kita juga melihat dengan seksama,” ujarnya.
Kadin, menurut dia, terus fokus mendorong perdagangan dan investasi nasional dengan menjunjung tinggi kepastian hukum serta menolak segala bentuk tindakan melawan hukum dan pendekatan yang represif.
Sebagai langkah cepat, Kadin akan menggelar pertemuan dengan perwakilan Gubernur Banten, BKPM dan aparat penegak hukum untuk menginvestigasi persoalan yang mencuat di wilayah Kota Cilegon.
Ia menilai insiden tersebut lebih bersifat oknum dan berada di level kabupaten/kota, sehingga penyelesaiannya akan dilakukan melalui sinergi Kadin daerah, provinsi dan Kadin Indonesia pusat.
“Intinya kita mengerti 8 persen itu mesti dicapai dan juga pertumbuhan ekonomi mesti tercapai, investasi mesti masuk dan Kadin tugasnya untuk mengawal. Jadi kalau ada hal-hal seperti itu, itu lebih ke arah oknum dan itu levelnya kan kabupaten/kota,” jelasnya.
Dia mengatakan WKU Bidang Hukum dan Organisasi Kadin akan turut diterjunkan untuk menyikapi persoalan secara bijak, cepat, dan tepat sesuai nilai-nilai tata kelola organisasi yang sehat dan profesional.
Anindya mengingatkan insiden seperti itu bisa merusak kepercayaan investor, terlebih Kadin selama ini aktif melakukan promosi investasi keluar negeri demi memperkuat ekonomi nasional.
Ia menambahkan Kadin selalu bersikap pro-bisnis, pro-lapangan kerja, dan pro-pemberdayaan daerah, dengan tetap mengedepankan ketegasan dalam menjaga nama baik organisasi di tingkat nasional.
“Tapi kita juga tidak hanya ingin melihat di sosial media, kita ingin bertemu langsung. Dan memang Kadin itu besar,” kata Anindya.
(*/tribun-medan.com)
Artikel sudah tayang di kompas.com
