BANJARMASINPOST.CO.ID- Target pendapatan APBN di Kalimantan Selatan pada tahun 2025 ditetapkan sebesar Rp22,02 triliun. Sampai Maret 2025 kinerja APBN dari sisi pendapatan telah terealisasi sebesar Rp2,05 triliun atau 9,32 persen dari target. 

Syafriadi, Kepala Kanwil Dirjen Perbendaharaan (DJPb) Kalsel, menyatakan, capaian tersebut di atas mengalami kontraksi 44,72% dibandingkan periode yang sama
tahun lalu. 

"Penerimaan Perpajakan mendominasi pendapatan negara. Walaupun secara keseluruhan penerimaan negara terkontraksi, penerimaan dari kepabeanan dan cukai sudah melampaui target dan tumbuh positif 479,29 persen," ujarnya.

Penjelasan lebih rinci untuk pendapatan negara teridiri dari tiga jenis penerimaan. Pertama, perpajakan, yaitu penerimaan PPh Non Migas sebesar Rp1,61 triliun, mengalami kontraksi sebesar 11,16%. 

"Penerimaan PBB sebesar Rp9,99 miliar, mengalami kontraksi sebesar 91,15 persen.  Kontraksi di penerimaan PBB ini dikarenakan setiap awal tahun banyak SPPT PBB yang belum diterbitkan karena wajib pajak belum mengembalikan SPOP sehingga belum ada pembayaran dari PBB, jika ada pembayaran PBB itu adalah setoran PBB di tahun lalu yang jatuh tempo di tahun ini," jelas Syafriadi.

Penerimaan PPN dan PPn BM sebesar -Rp485,49 miliar, mengalami kontraksi sebesar 141,12%, karena restitusi yang meningkat dibandingkan periode yang sama pada tahun lalu. 

"Penerimaan dari Pajak Lainnya sebesar Rp192,26 millar, tumbuh sebesar 6219,35 persen dari penerimaan tahun lalu," katanya.

Kedua, penerimaan dari Kepabeanan dan Cukai sampai dengan Maret 2025 yait penerimaan Kepabeanan dan Cukai direalisasikan sebesar Rp271,17 M dan Penerimaan Lainnya yang dipungut oleh DJBC sebesar Rp1.240,80 M. 

Penerimaan Bea dan Cukai ditopang oleh peningkatan yang cukup signifikan pada Bea Keluar sebesar 599,97% yoy. 

Pajak Dalam Rangka Impor (PDRI) terealisasi Rp557,40 M terdiri dari PPh Impor Rp105,5 M dan PPN Impor Rp451,9 M.

Ketiga, Realisasi PNBP mengalami kontraksi 13,9% yang dikontribusikan oleh penurunan PNBP Lainnya 20,36%. PNBP yang dikelola oleh DJKN antara lain PNBP Aset, Piutang Negara, dan Lelang dengan total kontribusi terhadap pendapatan negara sebesar Rp5,96 M.

Dari sisi belanja negara, dari pagu sebesar Rp37, 82 trliun, telah terealisasi sebesar Rp8,54 triliun atau 22,57?ri pagu. Realisasi belanja negara tersebut terdiri dari Belanja Pemerintah Pusat (BPP) sebesar Rp1,53 triliun atau 15,39?ri pagu, sedangkan Belanja Transfer ke Daerah (TKD) sebesar Rp7,01 triliun atau 25,13%.

Pada tahun 2025, pagu untuk belanja APBN di Kalsel menurun 9,39%. Penurunan pagu tersebut turut berkontribusi pada melambatnya pertumbuhan belanja APBN di Kalsel sampai Maret 2025. 

Jenis Belanja TKD masih mendominasi struktur belanja APBN di Kalsel dengan kontribusi 84,89?ri total belanja APBN. 

Di tengah implementasi kebijakan efisiensi anggaran, kinerja penyerapan belanja
APBN terus dijaga agar terus memberi dampak positif bagi perekonomian Kalsel.

Adapun detail rincian realisasi BPP terdiri dari, pertama, realisasi Belanja Pegawai s.d. Maret 2025 meningkat dari 2024 dipengaruhi oleh rapelan TPG Non PNS pada Kemenag dan LLDIKTI, kenaikan gaji pokok pegawai, dan peningkatan jumlah PPPK. 

Secara agregat, belanja gaji dan tunjangan naik 8,72% yoy dan belanja tunkin naik 14,64% yoy, honor serta lembur naik 20,21% yoy

Kedua, realisasi Belanja Barang s.d. Maret 2025 menurun dari 2024 dipengaruhi oleh adanya efisiensi belanja, dan belum adanya realisasi dari satker pagu terbesar (Rp2 T) untuk program swasembada pangan. 

Penurunan belanja terutama pada belanja Barang Non Operasional, belanja Perjalanan Dinas, dan Belanja Barang Jasa.

Ketiga, realisasi Belanja Modal sampai Maret 2025 menurun dari 2024 dipengaruhi oleh adanya efisiensi belanja. 

Penurunan belanja Terutama pada Belanja Modal Jalan, Irigasi, dan Jaringan, Belanja Modal Peralatan dan Mesin, serta Belanja Modal Fisik Lainnya.

 (banjarmasinpost.co.id/salmah saurin)