TRIBUNNEWS.COM - Pernyataan Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi, yang menyebut bisa memberi uang Rp10 juta per kepala keluarga (KK) jika menjadi Gubernur DKI Jakarta dikomentari oleh Sekretaris Komisi E DPRD DKI Jakarta, Justin Adrian Untayana.
Politisi PSI itu menyambut baik gagasan tersebut karena menggiurkan bagi warga Jakarta.
Namun, Justin mengatakan gagasan Dedi bisa terealisasi jika ada pemotongan pagu anggaran pada APBD Jakarta.
Dikutip dari Tribun Jakarta, dia menjelaskan, menurut data dari Badan Pusat Statistik (BPS) pada 2023, total jumlah rumah tangga di Jakarta berjumlah 2,8 juta KK.
Sehingga, ketika dihitung secara kasar, maka total anggaran yang dibutuhkan untuk merealisasikan gagasan Dedi sebesar Rp28 triliun.
Agar usulan tersebut terealisasi, Justin menuturkan perlu adanya pemangkasan APBD Jakarta, khususnya yang membutuhkan porsi anggaran besar seperti belanja pegawai.
Dia mengatakan Pemprov DKI Jakarta menggelontorkan anggaran mencapai Rp19,1 triliun hanya untuk menggaji pegawai di tahun 2024.
Selain itu, pos anggaran lain yang perlu dipangkas yaitu di sektor pendidikan yang menelan anggaran APBD mencapai Rp19,4 triliun di tahun yang sama.
"Artinya, untuk mewujudkan gagasan ini, kita harus siap memangkas besar-besaran dari sektor lain yang tidak kalah vital, atau mengorbankan pelayanan publik yang sudah berjalan," tutur Justin pada Rabu (14/5/2025).
Namun, Justin menganggap gagasan Dedi tersebut tidak menimbulkan efek ganda bagi warga DKI Jakarta.
Pasalnya, anggaran sebesar Rp28 triliun hanya untuk bantuan tunai yang dianggapnya tidak menimbulkan efek ganda.
Dia lantas mencontohkan Pemprov DKI Namarta yang bisa membangun satu sekolah dengan anggaran Rp50-100 miliar.
Dengan pembangunan sekolah tersebut, maka dapat menimbulkan efek ganda karena diharapkan anak-anak yang bersekolah dapat mengangkat derajat keluarganya.
"Anak-anak ini kelak menjadi kepala keluarga sendiri, dengan penghasilan yang berpotensi jauh melebihi Rp10 juta per tahun," tuturnya.
"Bandingkan dengan jika Rp100 miliar hanya digunakan untuk bantuan tunai, itu mungkin hanya akan menjangkau 10.000 KK dan manfaatnya hanya dirasakan dalam waktu singkat," sambungnya.
Justin juga mengatakan hal tersebut berlaku untuk sektor transportasi publik di mana ketimbang warga mendapat subsidi, maka lebih baik dilakukan perbaikan kualitas layanan.
"Ketika warga bisa bepergian dengan murah, aman, dan cepat, maka efeknya terasa pada produktivitas ekonomi, penghematan biaya harian, hingga kualitas udara," kata Justin.
Dengan demikian, Justin menilai warga Jakarta bisa mendapatkan lebih dari sekedar uang tunai Rp10 juta.
"Jadi pada intinya, dengan pengelolaan yang tepat, efisien, dan transparan, maka warga DKI berhak dan layak mendapatkan lebih dari sekedar nilai Rp10 juta," ucapnya.
Sebelumnya, Dedi mengatakan bisa memberikan Rp10 juta per KK jika menjadi Gubernur DKI Jakarta ketika memberikan sambutan dalam acara Musyawarah Nasional (Munas) Asosiasi DPRD Provinsi Seluruh Indonesia (ADPSI) di Bandung, Jawa Barat pada Selasa (6/5/2025) kemarin.
Awalnya, Dedi memberi hitung-hitungan perbandingan antara besaran APBD dengan jumlah penduduk di sejumlah provinsi.
Mulanya, KDM menyinggung besaran APBD dan jumlah penduduk di Kalimantan Timur (Kaltim).
Menurutnya, Pemprov Kaltim seharusnya bisa memberikan gaji warganya Rp5 juta per bulan.
Kemudian, KDM pun menyinggung besaran APBD DKI Jakarta yang menyentuh angka Rp90 triliun, sedangkan penduduknya kurang dari 10 juta jiwa.
"Jakarta ini pak, penduduknya di bawah 10 juta, APBD-nya Rp 90 triliun. Kalau di Jakarta itu dari 10 juta (pendudukan) ada 2 juta kepala keluarga, itu orang Jakarta bisa digaji per kepala keluarga Rp10 juta."
"Karena Rp 10 juta dikali 2 juta (KK) hanya Rp20 triliun. Kalau saya (jadi gubernurnya), bagi," kata KDM.
Ia lantas membandingkan dengan Jawa Barat dimana jumlah penduduknya mencapai angka 50 juta jiwa. Sedangkan, besaran APBD-nya hanya berkisar di angka Rp36 triliun.
"Beda kalau di Jabar 50 juta pendudukan," tuturnya.
(Yohanes Liestyo Poerwoto/Rifqah)(Tribun Jakarta/Dionisius Arya Bima Suci)
