TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Wakil Kepala Staf Kepresidenan (KSP) M Qodari mengusulkan pemisahan antara Kementerian Komunikasi dan Kementerian Digital, menyusul pesatnya perkembangan dunia digital yang dinilai membutuhkan fokus kerja tersendiri.
Menurutnya, beban kerja Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) saat ini terlalu besar jika hanya ditangani oleh satu kementerian.
"Peran komunikasi yang dulu dijalankan oleh Kominfo lebih bergema daripada sekarang ini makanya saya sampai di ide bahwa Komdigi itu harus dipisahkan. Jadi ada Kementerian Komunikasi, ada Kementerian Digital," ujar Qodari dalam kanal YouTube Bikin Terang, Rabu (14/5/2025).
Qodari menekankan, kompleksitas isu digital seperti pengelolaan konten, pembangunan ekosistem, infrastruktur digital, hingga sistem pengawasan, menuntut perhatian lebih besar dari pemerintah. Ia menilai, semua isu tersebut tak bisa hanya ditangani oleh satu direktorat jenderal dalam struktur yang sekarang.
"Dulu ketika perkembangan digital masih agak terbatas, mungkin bisa dibarengkan, itu jadi satu badan dua fungsi," jelasnya.
Selain kebutuhan untuk kementerian digital yang berdiri sendiri, Qodari juga menyoroti lemahnya komunikasi publik pemerintah saat ini. Ia menyebut bahwa fungsi komunikasi publik telah berkurang drastis dibanding masa lalu, bahkan kini hanya dikelola oleh satu direktorat jenderal.
"Mungkin di masa lalu ini diperankan oleh beberapa dirjen, mungkin juga anggarannya lebih besar ketimbang sekarang ini," kata mantan Direktur Riset LSI itu.
Lebih jauh, Qodari membandingkan peran Kementerian Komunikasi saat ini dengan Departemen Penerangan pada era Presiden Soeharto, yang dinilai lebih fokus dalam menyampaikan informasi kepada masyarakat secara menyeluruh dan transparan.
"Ya, bisa saja (seperti Departemen Penerangan), tapi jangan berdebat dulu soal nama. Poin saya begini, pemerintah itu harus memberikan informasi, memberikan penerangan, kasih terang ke masyarakat. Kasih terang itu apa? Ada dua yakni satu data, dua perspektif. Ini saja kerjaannya Kementerian Komunikasi," ujarnya.
Usulan pemisahan Kementerian Komunikasi dan Kementerian Digital ini muncul seiring meningkatnya kebutuhan tata kelola digital nasional yang lebih modern, adaptif, dan fokus. Qodari menilai langkah ini penting untuk memperkuat peran negara dalam menghadapi tantangan era digital dan memenuhi hak publik atas informasi yang terang dan terpercaya.
