TIMESINDONESIA, BONDOWOSO – Akibat kebijakan efisiensi, pos anggaran untuk semua sektor dikepras, tak terkecuali untuk pembangunan infrastruktur jalan. Hal ini terjadi di semua daerah termasuk di Kabupaten Bondowoso.

Bahkan untuk Kabupaten Bondowoso, tidak ada Dana Alokasi Khusus (DAK) tahun 2025 dari pemerintah pusat. 

Hal itu akibat sanksi karena Pemkab Bondowoso tidak berhasil menyerap anggaran infrastruktur pariwisata di tahun 2022 dan 2023.

Di lain sisi, pembangunan infrastruktur jalan merupakan bagian dari janji politik Bupati Abdul Hamid Wahid dan Wakilnya As'ad Yahya Syafi'i. 

Bupati Bondowoso Abdul Hamid Wahid menegaskan, telah berusaha semaksimal mungkin. Salah satunya dengan jaringan yang dia miliki untuk membantu perbaikan infrastruktur. 

Dia tidak memungkiri, kondisi anggaran infrastruktur juga terkena efisiensi sehingga mengurangi kemampuan anggaran. 

Selain itu, kata dia, upaya yang dilakukan adalah pokok-pokok pikiran (Pokir) partai koalisi sepakat untuk infrastruktur jalan. 

"Yang non koalisi silakan yang mau ikut juga. Ada juga," jelas dia saat dikonfirmasi. 

Menurutnya, jika berbicara infrastruktur jalan tidak pernah cukup. Apalagi per tahun sebelum efisiensi, hanya mampu membangun 50 kilometer sekian dengan anggaran. Ditambah saat ini berkurang karena penghematan anggaran. 

Namun, menurut Bupati Hamid, efisiensi menjadi tantangan untuk survive. Bahkan dirinya tengah memaksimalkan jaringan agar bisa turut membantu menyelesaikan permasalahan infrastruktur.

Salah satunya kata dia, saat bertemu Ketua MPR RI di Bondowoso. Ketua MPR mendorong pengajuan usulan untuk perbaikan jalan dan pembangunan rumah sakit di perbatasan. "Itu jaringan, itu kan kecepatan tambah lagi," imbuh dia. 

Sementara, Plt Dinas BSBK Anshori tidak memungkiri, kerusakan jalan hampir terjadi hampir di 23 kecamatan.

Intensitas kerusakan pun bervariasi. Mulai rusak berat, sedang, dan ringan. "Bukan hanya berlubang, tapi ada beberapa yang sudah parah," paparnya. 

Menurutnya, beberapa kerusakan jalan parah seperti terjadi di Kecamatan Prajekan dan Tamanan. 

Dengan kerusakan yang masih banyak ini, Anshori mengatakan, pihaknya tahun ini baru bisa memperbaiki sekitar 13-15 kilometer. "Karena efisiensi, kita berkurang jauh," tandasnya. (*)