Grid.ID -Dedi Mulyadi diketahui membuat kebijakan soal Pendidikan militer yang saat ini menjadi kontroversi. Sang Gubernur Jabar kini malah bakal terapkan jam malam bagi pelajar.
Sosok Dedi Mulyadi kini sedang menjadi perbincangan. Bagaimana tidak, kebijakan sang Gubernur Jawa Barat itu sering kali menimbulkan kontroversi di kalangan publik.
Kebijakan kontroversi Dedi Mulyadi yakni mengirim siswa nakal ke barak militer. Sang Gubernur Jawa Barat sampai dilaporkan ke Komnas HAM.
Setelah membauat kebijakan soal Pendidikan militer, Dedi Mulyadi Kembali membuat gebrakan baru soal menerapkan jam malam bagi pelajar. Gagasan ini muncul usai Pemerintah Provinsi Jawa Barat menandatangani kerja sama dengan Polda Jabar dan Polda Metro Jaya dalam rangka menumpas aksi premanisme serta meningkatkan rasa aman di tengah masyarakat.
"Jam tertentu mungkin saya akan berlakukan. Pada hari belajar, tidak boleh lagi nongkrong di atas jam 8 (malam) misalnya, karena kan mereka harus di rumah, di luar godaannya terlalu banyak," ujar Dedi, Sabtu (17/5/2025), dikutip dari TribunJabar.id.
Dedi menyampaikan bahwa kolaborasi antara Pemprov Jabar dan pihak kepolisian diharapkan mampu membentuk generasi muda yang lebih tertib serta disiplin di jalan raya. Termasuk juga upaya untuk menanggulangi berbagai persoalan yang bisa merusak masa depan remaja.
"Narkoba, obat terlarang, minuman oplosan yang tersebar dimana-mana dan pengetatan pengawasan anak sekolah," katanya.
Sebelumnya, Pemerintah Provinsi Jawa Barat menggandeng Polda Jabar dan Polda Metro Jaya dalam upaya menghapus praktik premanisme yang dianggap meresahkan warga dan menghambat investasi. Sebagai wujud keseriusan dalam menumpas aksi premanisme, Dedi Mulyadi menandatangani nota kesepahaman (MoU) bersama Kapolda Jabar, Kapolda Metro, para Wali Kota/Bupati, serta Kapolres se-Jawa Barat di Gedung Pakuan, Bandung, Jumat (16/5/2025).
Kesepakatan tersebut mencakup banyak hal, mulai dari peningkatan sistem keamanan di wilayah Jawa Barat hingga penciptaan iklim investasi yang sehat.
"Kemudian melahirkan banyak tenaga kerja dan didalamnya ada upaya yang dilakukan, memperkuat basic keamanan tiap kawasan dan zona industri dan menumbuhkan iklim ekonomi yang kondusif, melindungi UMKM.
Ada ketentraman di pasar dan berbagai tempat lainnya," ujar Dedi.
Berencana akan menerapkan jam malam bagi pelajar, Dedi Mulyadi kini buka suara soal kebijakan Pendidikan militer yang saat ini menjadi kontroversi publik. Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi, menyampaikan apresiasi atas masukan dari Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) terkait program pendidikan karakter yang melibatkan anak-anak dengan perilaku khusus ke dalam pelatihan di barak militer.
Menurutnya, KPAI adalah lembaga yang memiliki kapasitas, kualitas, dan kemampuan tinggi dalam melindungi hak-hak anak di Indonesia.
"Tindakan-tindakan yang kami lakukan itu lebih didorong oleh rasa kemanusiaan dan tanggung jawab karena begitu kompleksnya permasalahan anak di Jawa Barat," kata Dedi dalam keterangan tertulisnya, Sabtu (17/5/2025), dikutip dari Kompas.com.
Ia menambahkan, banyak orang tua kini sudah kehilangan kemampuan untuk membimbing anak-anak mereka. Dalam situasi buntu seperti itu, peran kepala daerah seperti gubernur, bupati, atau wali kota diperlukan untuk memberikan solusi, meski harus melalui jalur darurat.
Dedi mengilustrasikan kondisi tersebut layaknya penanganan korban bencana. Kadang kala, korban ditangani bukan oleh dokter spesialis, tetapi hanya oleh mantri atau perawat.
"Kami mohon dengan sangat KPAI untuk menangani, masih banyak anak-anak yang hari ini tak tertangani oleh Pemprov Jabar, bupati wali kota se-Jawa Barat, masih banyak," tegas Dedi.
Ia mengajak KPAI untuk turut terlibat aktif menangani masalah anak-anak, karena masih banyak yang belum terjangkau oleh pemerintah provinsi maupun pemerintah kabupaten/kota di Jawa Barat. Dengan keterlibatan KPAI, Dedi yakin beban pemerintah daerah bisa lebih ringan.
Ia juga menekankan bahwa KPAI perlu menyadari masalah yang lebih besar. Setiap hari, ia menerima laporan kasus kekerasan seksual terhadap anak.
"Saya kerjasama dengan seluruh kapolres untuk melakukan tindakan, penyelidikan, penyidikan, bahkan penahanan terhadap orang-orang yang melakukan pelecehan seksual pada anak-anak di bawah umur," ujarnya.
Sebelumnya, KPAI menyampaikan kekhawatiran terhadap program pendidikan karakter Pancawaluya Jawa Barat Istimewa yang dijalankan oleh Gubernur Dedi Mulyadi. KPAI menilai program pengiriman pelajar ke barak militer berpotensi melanggar hak anak, sebab tidak ada keterlibatan psikolog profesional dalam memberikan rekomendasi sebelum anak-anak dikirim ke barak.
