TRIBUNNEWS.COM - Tia Fitriani, anggota DPRD Jawa Barat (Jabar) dari fraksi Partai Nasdem, disorot setelah meminta Gubernur Jabar Dedi Mulyadi dipanggil ke Gedung DPRD Jabar agar bisa bertemu dengan para legislator.
Tia menyampaikan permintaan itu saat rapat paripurna guna membahas Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) bersama Wakil Gubernur Jabar Erwan Setiawan di Gedung DPRD Jabar, Jumat, (16/5/2025).
Pada momen itu Tia menyebut hubungan antara DPRD Jabar dan Dedi Mulyadi ibarat pasangan suami istri yang tidak harmonis.
"Izin pimpinan, Tia Fitriani dari fraksi Nasdem, sejauh ini Pak Wagub yang hadir di sini terus terang kalau kita ibaratnya suami istri, kayaknya kita ini enggak baik-baik saja," ujar Tia dalam rapat tersebut.
"Selama periode saya ke-3 ini, DPRD Provinsi Jawa Barat, baru merasakan bahwa tidak ada hubungan yang harmonis sehingga kami ini sulit untuk menginformasikan keadaan di dapil," lanjutnya.
Tia ingin agar pimpinan rapat bisa memfasilitasi kedua belah pihak supaya bisa bertemu.
"Kami tidak bisa mendengarkan. Jadi, mohon bisa difasilitasi bertemu dengan gubernur, tapi jangan juga kami harus mendatangi rumah beliau."
Dia kemudian menyarankan agar Dedi Mulyadi dipanggil ke Gedung DPRD Jabar supaya pertemuan itu bisa terlaksana.
"Kita bertemu di sini saja pimpinan, di lembaga DPRD, di gedung DPRD, rumah rakyat rumah aspirasi. Tempat yang kita disumpah untuk memperjuangkan aspirasi masyarakat di dapil masing-masing.
"Gitu saja, cocok? Alhamdulilah. Terima kasih, pimpinan," katanya.
Dikutip dari laman resmi DPRD Jabar, Tia Fitriani lahir di Kabupaten Subang, Jawa Barat, tanggal 10 Januari 1966.
Dia berasal dari Partai Nasdem dan menjabat sebagai anggota Komisi 2 (bidang perekonomian) DPRD Jabar pada periode 2019-2924.
Di samping itu, dia tercatat menjadi anggota Badan Musyawarah dan Badan Pembentukan Peraturan Daerah.
Adapun daerah pemilihan (dapil) dia ialah Dapil 2 (Kabupaten Bandung).
Menurut laman Jariungu, Tia meraup suara 53.574 pada Pemilu 2024 sehingga dia kembali menjadi legislator di Jabar.
Dia beralamat di Jalan Kebon Waru Tengah No. 5, Desa Kacapiring, Kecamatan Batunuggal, Kota Bandung.
Sementara itu, Dedi Mulyadi mengkritik sikap DPRD Jabar.
Saat ini terjadi perseteruan antara Dedi Mulyadi dan DPRD Jabar. Salah satu pemicunya adalah ketidakhadiran semua anggota DPRD saat Musyawarah Rencana Pembangunan (Musrenbang) di Kabupaten Cirebon tanggal 7 Mei 2025.
Lewat video di kanal YouTube Kang Dedi Mulyadi Channel yang diunggah hari Sabtu, (17/5/2025), Dedi mengungkapkan kekecewaanya.
Menurut dia, para legislator tidak memperlihatkan sikap saling menghargai sebagai sesama pemangku kebijakan.
"Musrenbang forum yang sakral, diundang tak mau datang. Ingin dihargai, tapi tak pernah menghargai. Ingin dilibatkan, tapi tidak pernah mau terlibat," kata Dedi dalam videonya, dikutip dari Tribun Jabar.
Dia juga mengkritik sikap DPRD Jabar yang menurut dia kerap bertentangan dengan upaya eksekutif dalam membangun daerah.
Menurut Dedi, sejumlah program pro rakyat malah dianggap melanggar konstitusi.
"Ngaku berpihak kepada rakyat, berjuang untuk rakyat, giliran anggaran dibuat untuk kepentingan rakyat, tak terima, dianggap melanggar konstitusi," katanya.
(Tribunnews/Febri/Tribun Jakarta/Satrio Sarwo/Tribun Jabar/Salma Dinda Regina)
