TRIBUNWOW.COM - Perseteruan Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi dan anggota DPRD Fraksi PDIP, kian memanas.
Terbaru, Dedi Mulyadi membalas sindiran anggota fraksi PDIP yang mengkritiknya saat Rapat Paripurna, Jumat (16/5/2025).
Dedi Mulyadi menyindir DPRD Fraksi PDIP dengan sulitnya memberikan anggaran untuk kepentingan rakyat, padahal ngakunya berpihak pada rakyat.
Balasan ini disampaikan Dedi Mulyadi lewat kanal YouTubenya, Kang Dedi Mulyadi Channel, Sabtu (17/5/2025).
Diketahui, sebelumnya, DPRD Fraksi PDIP Jabar mengkritik Dedi Mulyadi terkait pidatonya dalam Musyawarah Rencana Pembangunan di Kabupaten Cirebon, pada 7 Mei 2025.
"Musrenbang forum yang sakral, diundang tak mau datang. Ingin dihargai, tapi tak pernah menghargai. Ingin dilibatkan, tapi tidak pernah mau terlibat," tutur Dedi Mulyadi, dikutip Tribunnews.com.
Sindiran menohok pun kembali dilayangkan Dedi.
Menurut Dedi, DPRD Jabar tak mencerminkan sebagaimana mestinya wakil rakyat.
Dedi mengatakan DPRD Jabar justru menyebutnya melanggar konstitusi terkait program-program untuk rakyat.
"Ngaku berpihak kepada rakyat, berjuang utk rakyat, giliran anggaran dibuat untuk kepentingan rakyat, tak terima, dianggap melanggar konstitusi," sindirnya.
Ia pun mengajak semua pihak merenungi, untuk siapa sebenarnya mereka bekerja.
"Mari kita renungi, kita ini bekerja buat siapa dan untuk siapa?" pungkas Dedi.
Sebelumnya, Rapat Paripurna DPRD Jabar, Jumat, diwarnai aksi walk out dari sejumlah anggota Fraksi PDIP.
Aksi ini diawali pernyataan anggota DPRD Jabar Fraksi PDIP, Doni Maradona Hutabarat, terkait pidato Dedi saat Musrenbang di Cirebon.
Doni menilai pidato Dedi telah mendiskreditkan DPRD Jabar.
"Sembilan hari yang lalu, Gubernur di acara sakral, ada pernyataan Gubernur yang menurut saya ini perlu kita sikapi."
"Beliau menyampaikan dan saya berpikiran Beliau mendiskreditkan DPRD Jabar. Gubernur ini sepertinya tidak membutuhkan pendapat teman-teman DPRD," kata Doni, Jumat, dikutip dari TribunJabar.id.
Lebih lanjut, Doni menyindir Dedi. Ia mengatakan, Dedi sebagai Gubernur Jawa Barat, tidak bisa berjalan sendiri dalam melaksanakan program-programnya.
Apabila Dedi kekeh tak melibatkan DPRD, kata Doni, maka anggaran-anggaran program Gubernur tak perlu dibahas di DPRD Jabar.
"Negara dibentuk berdasarkan trias Politika, dia (Dedi) tidak bisa berjalan sendiri. Bagaimanapun sesama lembaga harus ada etika, saling menghargai, tidak bisa berjalan sendiri," tutur Doni.
"Kalau memang tidak butuh DRPD, ya udah tidak dibahas Raperda di DPRD," tegasnya.
Masih dalam kesempatan yang sama, Doni Maradona Hutabarat mendesak Dedi Mulyadi untuk mengklarifikasi pidatonya saat Musrenbang di Cirebon.
Ia mengancam, Fraksi PDIP ogah terlibat apapun dengan Dedi, sebelum mantan Bupati Purwakarta itu memberikan penjelasannya.
"Kalau Gubernur tidak klarifikasi, apapun yang Gubernur ajukan untuk dibicarakan di DPRD, Fraksi PDIP tidak mau terlibat," ujar Doni.
Diketahui, pada 7 Mei 2025, Dedi menghadiri Musrenbang di Cirebon.
Dalam kesempatan itu, ia membahas soal pembangunan di hadapan para Kepala Desa (Kades) se-Jabar.
Dedi mengungkapkan, selama menjalankan kebijakan, ia tidak pernah memikirkan soal anggaran.
Yang paling penting menurutnya adalah program itu bisa berjalan dan terlaksana.
"Duit mah nuturkeun (mengikuti). Rezeki mah mengikuti karena saya punya keyakinan memimpin tidak harus selalu ada duit," ujar Dedi.
Ia kemudian menyinggung pembangunan di masa lalu yang tak membutuhkan persetujuan DPR.
"Para raja dulu tidak menyusun APBD. VOC membangun negara di Cirebon ini, tidak ada persetujuan DPR," tutur Dedi.
Lebih lanjut, Dedi mengatakan kolaborasi dalam memimpin jangan hanya dimaknai berkumpul untuk rapat membahas pleno satu, dua, maupun tiga.
Menurut pendapatnya, kolaborasi adalah semua pihak bekerja sama saat ada tindakan darurat untuk kemanusiaan, keadilan, dan rakyat.
"Minimal mendoakan, atau minimal diam, atau kalau mau ngomong silahkan ngomong sepuas hati," kata dia.
(Pravitri Retno W, TribunJabar.id/Nazmi Abdurrahman)
