Deputi Bidang Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM, Edy Junaedi buka-bukaan sederet masalah yang kerap menghambat masuknya investasi. Sementara, pemerintah memasang target tinggi tahun ini yakni investasi sebesar Rp 1.905 triliun.
Salah satu yang disinggung Edy adalah persoalan lahan. Selain masalah pembebasan lahan, harga tanah di Indonesia dinilai lebih mahal dibanding negara Asia Tenggara lainnya.
"Jadi kalau dibandingkan harga lahan kita, harga tanah, baik untuk industri maupun juga investasi, dibandingkan negara-negara ASEAN itu memang masih relatif lebih tinggi," katanya dalam Indonesia Investment Talk Series di Jakarta, Senin (19/5/2025).
Indonesia Investment Talk Series diselenggarakan oleh detikcom dan disponsori oleh PT Indonesia Morowali Industrial Park (IMIP).
Lebih lajut, Edy mengatakan masalah lainnya menyangkut perizinan yang berbelit dan bisa memakan waktu hingga berbulan-bulan. Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM sendiri berencana menerapkan fiktif positif dalam proses perizinan.
Dengan fiktif positif, izin usaha otomatis terbit jika kementerian teknis tidak menerbitkan izin sesuai tenggat waktu yang disepakati. Di sisi lain, Edy menyebut pihaknya juga akan menyempurnakan OSS sebagai sistem perizinan berusaha secara terintegrasi secara elektronik.
Persoalan lainnya datang saat proses eksekusi investasi, misalnya gangguan premanisme dari oknum organisasi masyarakat (ormas). Aksi premanisme ormas yang belakangan disorot publik terjadi pada pabrik BYD di Subang, Jawa Barat.
"Dan yang sudah mulai eksekusi itu mulai ada juga, seperti yang kemarin beberapa hari lalu, cukup menarik perhatian misalnya ada gangguan ya, dari ormas dan juga masyarakat yang di sekitar lokasi. Tapi itu merupakan tantangan buat kita," tutur Edy.
Sementara itu, Direktur Eksekutif Segara Research Institute, Piter Abdullah Rejalam menilai aksi premanisme terjadi karena kurang ditegakkannya hukum di Indonesia. Tidak ditegakkannya hukum dan perubahan secara cepat pada akhirnya menimbulkan ketidakpastian.
"Saya terakhir-terakhir ini banyak ditanya juga terkait misalnya premanisme premanisme kan sebenarnya adalah hasil atau atau indikasi yang disebabkan oleh tidak ditegakkan hukum kemudian di sisi ini hukum ya masalah pendekatan hukum," tutup Piter.
