TRIBUNNEWS.COM - Ratusan ribu driver ojek online (ojol) akan menggelar aksi demonstrasi serentak di beberapa wilayah Indonesia pada Selasa (20/5/2025) besok.
Aksi demo ini dilakukan driver ojol untuk memprotes adanya kebijakan perusahaan aplikasi yang melakukan pemotongan jasa aplikasi lebih dari 20 persen.
Menanggapi hal tersebut, Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan Presidential Communication Office (PCO), Hasan Nasbi, menegaskan Kementerian Perhubungan sudah menyatakan keterbukaannya untuk menerima aspirasi dari para driver ojol.
Termasuk, kata dia, aspirasi soal perbaikan aturan dalam operasional ojek online ini.
"Kementerian Perhubungan sudah kasih statement bahwa mereka terbuka untuk aspirasi-aspirasi perbaikan aturan dan segala macam itu," kata Hasan dalam keterangan persnya, Senin (19/5/2025).
Lebih lanjut, Hasan berharap ke depannya agar bisnis ojek online ini bisa berjalan baik sejalan dengan pelayanan baik dari ojol ke masyarakat dan kesejahteraan para driver ojol.
"Supaya ini semuanya baik, jadi bisnis bisa baik, masyarakat juga bisa terlayani dengan baik. Kemudian juga teman-teman ojol juga bisa hidupnya lebih baik lagi."
"Jadi kita cari win-win solution-nya lah. Tapi teknisnya ini ada di teman-teman Kementerian Perhubungan," jelas Hasan.
Dalam demo ojol pada Selasa besok, diperkirakan sebanyak 500 ribu driver ojol akan mematikan aplikasi massal sebagai bentuk protes mereka.
Diketahui hal tersebut adalah bagian dari unjuk rasa besar bertajuk Aksi 205 yang akan berlangsung serentak di berbagai wilayah di Indonesia.
Di antaranya di Jakarta, Medan, Palembang, Bandung, Semarang, Surakarta, Surabaya, Balikpapan, Makassar, Manado, dan Ambon.
Menurut Ketua Umum Asosiasi Pengemudi Ojek Online Garda Indonesia, Raden Igun Wicaksono, off bid massal ini dilakukan untuk memberi tekanan kepada aplikator yang dinilai melanggar regulasi dan merugikan pengemudi online roda dua dan roda empat.
Terkait aksi ini, Garda Indonesia pun mengungkapkan permohonan maafnya akan potensi terganggunya aktivitas harian masyarakat.
"Maka masyarakat Jakarta dan Indonesia agar memaklumi aksi off bid ini sebagai pembelajaran kami kepada pihak aplikator-aplikator pelanggar regulasi,” terangnya.
Wakil Ketua Badan Aspirasi Masyarakat (BAM) DPR RI, Adian Yunus Yusak Napitupulu, menyoroti soal pentingnya peningkatan kesejahteraan driver ojol.
Hal itu disampaikan Adian saat menggelar Focus Group Discussion (FGD) terkait penataan ulang regulasi transportasi online yang berkeadilan, di Kota Bekasi, Jawa Barat, Rabu (14/5/2025).
"Sebenarnya yang mereka (driver online) inginkan hari ini, mendengar bagaimana nasib anak kami, bagaimana nasib istri kami, bagaimana sekolah anak kami."
"Itu artinya bicara bukan nama, bukan istilah, tapi pendapatan," tegas Adian.
(Faryyanida Putwiliani/Erik S/Nuryanti)
