TRIBUNNEWS.COM - Dana hibah untuk Universitas Harvard dikebiri lagi.
Pada Senin (19/5/2025) kemarin, Departemen Kesehatan dan Layanan Kemanusiaan Amerika Serikat (HHS) mengumumkan menghentikan dana hibah senilai 60 juta dolar untuk kampus bergengsi tersebut.
Pemerintah mengaku mengambil langkah ini karena menilai Harvard gagal mengatasi pelecehan anti-Semit dan diskriminasi rasial di kampus.
"Karena Universitas Harvard terus gagal mengatasi pelecehan anti-Semit dan diskriminasi rasial, HHS menghentikan sejumlah pemberian hibah multi-tahun – dengan total sekitar 60 juta dolar selama durasi penuhnya," kata pernyataan HHS di platform X, seperti dilansir Al Jazeera.
Pemerintah menegaskan diskriminasi tidak akan ditoleransi di lingkungan pendidikan.
"Dana federal harus mendukung institusi yang melindungi semua mahasiswa," tambah HHS.
Ini bukan pemotongan pertama terhadap Harvard.
Pemerintahan Trump sebelumnya telah membekukan lebih dari 2,2 miliar dolar dana federal untuk kampus tersebut, sebagian besar untuk pendanaan riset.
Sekretaris Departemen Pendidikan Linda McMahon juga menegaskan bahwa Harvard tak akan lagi menerima dana publik karena dianggap telah menyalahgunakan otonomi akademik.
“Harvard tidak akan lagi menjadi institusi yang didanai publik,” tulis McMahon dalam surat resmi kepada Harvard, seperti dikutip dari The Guardian.
Sebagai tanggapan, Universitas Harvard telah mengajukan gugatan terhadap pemerintah AS.
Mereka menuding pemotongan dana tersebut melanggar Amandemen Pertama Konstitusi serta hukum federal yang membatasi intervensi presiden terhadap audit lembaga pendidikan.
Presiden Harvard Alan Garber menyatakan bahwa pihaknya akan mengalihkan dana internal sebesar 250 juta dolar untuk mendukung proyek riset yang terdampak.
Ketegangan antara pemerintah Trump dan Harvard bermula sejak Maret 2025, saat universitas-universitas di AS menghadapi gelombang protes pro-Palestina atas perang di Gaza.
Trump menuduh protes tersebut sebagai tindakan anti-Semit dan mendorong diberlakukannya aturan baru terhadap kampus yang mengizinkan demonstrasi semacam itu.
Harvard menolak tuntutan pemerintah untuk membubarkan program keberagaman dan mengizinkan audit eksternal terhadap inisiatif kampus.
Perseteruan ini semakin mempertegas konflik antara kebijakan Trump, kebebasan akademik, dan isu hak asasi manusia yang mencuat dalam konteks konflik Israel-Palestina.
(Tribunnews.com, Andari Wulan Nugrahani)
