TRIBUNNEWS.COM, TANGERANG SELATAN — Presiden RI Prabowo Subianto menegaskan pejabat-pejabat yang tidak adaptif dengan perubahan zaman dan justru memperumit regulasi akan disingkirkan dari pemerintahan.

Hal itu disampaikannya saat membuka Konvensi dan Pameran ke-49 Indonesian Petroleum Association (IPA) di ICE BSD, Tangerang Selatan, Banten, Rabu (21/5/2025).

“Dunia berubah. Yang lamban, yang malas, yang punya pemikiran-pemikiran aneh-aneh harus pinggir. Dan kita akan pinggirkan mereka-mereka yang tidak bekerja dengan baik,” ujar Prabowo.

Ia mengkritik budaya birokrasi yang justru membuat regulasi semakin rumit, bahkan untuk kepentingan nasional sekalipun.

Menurutnya, hal ini menghambat investasi dan kerja nyata untuk rakyat.

“Saya minta dirubah budaya, ‘kalau bisa dibikin susah kenapa dibikin gampang’. Ubah cara berpikir seperti itu. Cara berpikir seperti itu tidak boleh lagi kita biarkan di republik kita yang kita cintai ini,” ucapnya.

Presiden juga mengingatkan bahwa pejabat publik seharusnya berperan sebagai pelayan masyarakat, bukan menjadi penghambat.

Ia meminta semua proses birokrasi disederhanakan untuk menciptakan iklim investasi yang sehat.

“Pejabat pemerintah, regulator adalah melayani masyarakat, mendukung, membantu semua pihak yang ingin bekerja di Indonesia. Kita butuh hasil yang cepat untuk rakyat kita,” ujarnya.

Dalam kesempatan itu, Prabowo juga menyebut bahwa Indonesia memiliki potensi energi sangat besar dan peluang untuk menjadi negara yang tidak hanya mandiri energi, tapi juga penyuplai energi ke dunia.

Namun, hal itu menurutnya hanya bisa tercapai dengan kerja cepat, kolaborasi, dan pembaruan sikap dari para pemangku kepentingan.

“Kalau kita tergantung dari impor terus, kita keluarkan hampir 40 miliar dolar tiap tahun. Yang hal ini bisa sebenarnya dan seharusnya digunakan untuk membantu rakyat kita di bidang-bidang strategis,” ucapnya.

Prabowo menyatakan bahwa pemerintahan di bawah kepemimpinannya akan terus mendorong percepatan investasi energi, baik dari dalam maupun luar negeri, dan siap menindak tegas pejabat yang tidak mendukung upaya itu.

“Kita akan buat iklim sebaik mungkin. Sederhanakan semua proses. Kita tidak bisa lamban,” tutupnya.