TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Bupati Tapanuli Tengah yang juga politikus PDI Perjuangan (PDIP), Masinton Pasaribu, meminta agar pemberian gelar pahlawan untuk Presiden ke-2 Soeharto tak dilakukan.

Hal ini disampaikan Masinton seusai acara 'Sarasehan Aktivis Lintas Generasi Memperingati Reformasi 1998' di Hotel JS Luwansa, Jakarta Selatan (Jaksel), Rabu (21/5/2025).

Masinton meminta aktivis 1998 untuk merenung kembali mengenai rencana pemberian gelar pahlawan untuk Soeharto.

"Kalau Pak Harto diberikan gelar pahlawan ya, nah terus yang memperjuangkan aktivis gerakan reformasi itu pada saat itu, ya berarti pengkhianatan?" kata Masinton.

Oleh karena itu, Masinton meminta agar pemberian gelar pahlawan terhadap Soeharto tak dilakukan.

"Sejarah ini kan kita berjalan terus bahwa reformasi, perubahan itu kan menjadi tuntutan zaman dan tuntutan sejarah hingga saat ini,"

Dia menegaskan bahwa gerakan reformasi pada tahun 1998 adalah gerakan untuk memperjuangkan demokrasi dan perubahan di Indonesia.

"Maka ketika muncul polemik pemberian gelar, ya menurut saya ya itu jangan diteruskan ya gitu lah lah ya," ungkap Masinton.

Sebelumnya, Kementerian Sosial bersama Tim Peneliti dan Pengkaji Gelar Pusat (TP2GP) tengah membahas daftar nama calon penerima gelar Pahlawan Nasional tahun 2025. 

Terdapat 10 nama yang masuk dalam daftar usulan. Nama Soeharto pun termasuk di dalamnya, yang memicu penolakan dari berbagai kelompok masyarakat.