TIMESINDONESIA, TASIKMALAYA – Puluhan mahasiswa HMI Tasikmalaya gelar aksi kritik di Depan Balai Kota. Mereka menyoroti delapan masalah krusial dalam 100 Hari Pemerintahan Wali Kota Viman dan Wakil Wali Kota Dicky.

Meski hujan deras mengguyur Kota Tasikmalaya, puluhan mahasiswa dari HMI Cabang Tasikmalaya tetap berdiri tegak di depan gerbang Gedung Pemerintah Kota Tasikmalaya, Kamis (21/5/2025). Mereka menyuarakan kekecewaan terhadap kinerja 100 hari pertama pemerintahan Wali Kota Viman Alfarizi dan Wakil Wali Kota Dicky Chandra.

Ahmad Riza Hidayat, Wasekbid PTKP HMI Cabang Tasikmalaya saat menyampaikan keterangan  kepada awak media, Rabu (21/5/2025). (FOTO: Harniwan Obech/TIMES Indonesia)

Satu per satu mahasiswa bergantian menyampaikan orasi, menyoroti berbagai persoalan yang dinilai belum tersentuh secara serius oleh pemangku kebijakan.

Dalam aksi yang dikawal ketat aparat keamanan ini, HMI secara simbolik memberikan "rapor merah" sebagai bentuk evaluasi atas janji kampanye yang mereka nilai belum direalisasikan.

Dalam pernyataan resminya, HMI membeberkan beberapa poin yang menjadi dasar aksi protes, diantaranya belum Terlaksananya Janji Politik 100 Hari Kerja
Viman-Dicky dinilai gagal memenuhi target yang mereka janjikan saat kampanye. HMI menyebut tidak ada terobosan konkret selama tiga bulan lebih masa kerja.

Mandeknya proses rotasi dan mutasi ASN, proses ini dinilai lamban dan tidak transparan, sehingga berpengaruh pada kinerja birokrasi pemerintahan yang dinilai belum optimal.

Kemudian, minimnya keseriusan dalam pengelolaan sampah yang terus menumpuk di sejumlah titik menjadi bukti kurangnya perhatian terhadap isu lingkungan dan kurangnya fokus pada pengentasan kemiskinan HMI mencatat belum ada program konkret yang menyasar langsung akar persoalan kemiskinan di masyarakat.

Lemahnya pengawasan terhadap PAD dari Sektor Retribusi Pendapatan Asli Daerah (PAD) dianggap belum dimaksimalkan secara efektif dan efisien, serta buruknya pelayanan publik dimana banyak warga mengeluhkan lambannya pelayanan di sektor administrasi, kesehatan, dan perizinan.

Dalam sektor pendidikan,
ketimpangan akses dan mutu pendidikan masih menjadi masalah, terutama di wilayah pinggiran kota. Dan yang menjadi sorotan lagi adalah tidak berjalannya konsep pentahelix meskipun Wali Kota Viman kerap menyebut pentingnya sinergi antara pemerintah, akademisi, pelaku usaha, komunitas, dan media, HMI menilai bahwa dalam praktiknya, kolaborasi ini nihil dan hanya jargon semata.

Ahmad Riza Hidayat, Wasekbid PTKP HMI Cabang Tasikmalaya kepada awak media menyampaikan bahwa lemahnya koordinasi antara eksekutif dan legislatif serta antara Wali Kota dengan dinas-dinas teknis menjadi penghambat utama perwujudan visi pembangunan kota.

“Kebijakan yang diambil Viman-Dicky lebih bersifat seremonial dan tidak menunjukkan pemikiran jangka panjang dalam menyelesaikan persoalan-persoalan kota,” tegas Ahmad Riza. (*)