TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Koordinator Komite Pemilih Indonesia, Jeirry Sumampow, menilai usulan penambahan dana bantuan untuk partai politik (parpol) tidak menunjukkan empati terhadap kondisi keuangan negara. 

Menurutnya, usulan itu tidak tepat dan berpotensi menggerus kepercayaan publik terhadap pemerintah.

"Negara kita saat ini sedang mengalami tekanan kesulitan keuangan. Belanja dievaluasi agar lebih efisien dan tepat sasaran," ujar Jeirry dalam keterangannya, Kamis (22/5/2025).

"Dalam situasi seperti ini, usulan menambah dana partai politik mestinya tak menjadi prioritas sebab justru bisa menimbulkan ketidakpercayaan publik pada pemerintah,” ia menambahkan. 

Jeirry juga menekankan ihwal anggaran negara seharusnya difokuskan pada sektor-sektor yang berdampak langsung bagi kesejahteraan masyarakat.

Bukan untuk membiayai partai politik yang belum menunjukkan perbaikan tata kelola internal.

Menurut Jeirry, dalam situasi keuangan yang serba terbatas seperti saat ini, partai politik juga semestinya menunjukkan empati dan tidak mendahulukan kepentingannya sendiri.

“Bukankah partai juga harusnya berempati terhadap situasi keuangan negara yang sulit ini?” pungkasnya.

Sebagai informasi, Partai Gerindra mengusulkan bantuan negara untuk partai politik naik menjadi Rp10 ribu per suara.

Saat ini, parpol hanya menerima bantuan Rp1000 per suara.

Sekretaris Jenderal Partai Gerindra Ahmad Muzani menyatakan, angka Rp10 ribu per suara dinilai ideal.

"Menurut saya, angka itu kisaran (idealnya) sekitar Rp 10.000," kata Muzani di Kantor DPP Partai Gerindra, Jakarta, Rabu (21/5/2025).