Laporan Koresponden Tribunnews.com, Richard Susilo dari Jepang

TRIBUNNEWS.COM, TOKYO – Pemerintah Jepang resmi mencabut pembekuan aset terhadap satu individu yang sebelumnya masuk dalam daftar orang yang diduga terlibat aktivitas terorisme. Keputusan ini mulai berlaku hari ini, Jumat (23/5/2025).

"Seorang individu akan dihapus dari daftar pembekuan aset dan tindakan lainnya berdasarkan Undang-Undang Valuta Asing dan Perdagangan Luar Negeri, melalui pemberitahuan resmi dari Kementerian Luar Negeri Jepang tertanggal 23 Mei 2025," ungkap sumber Tribunnews.com di Tokyo.

Jepang selama ini memberlakukan pembekuan aset terhadap individu dan entitas yang dianggap berafiliasi dengan kelompok teroris, sebagai bagian dari implementasi Resolusi Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa (DK PBB) seperti 1267, 1333, 1373, 1390, 1988, 1989, 2253, dan 2255. Total, ada 541 individu dan entitas yang tercatat dalam daftar tersebut.

Dengan pencabutan ini, jumlah tersebut berkurang menjadi 540.

Individu yang dicabut dari daftar adalah Yassine Chekkouri, pria kelahiran Safi, Maroko, 6 Oktober 1966.

Namanya masuk daftar sejak 31 Agustus 2002 oleh Kementerian Keuangan Jepang, atas dugaan keterlibatan dalam aktivitas terorisme serta afiliasi dengan kelompok seperti ISIL/ISIS (Da’esh) dan Al‑Qaida.

Ia juga pernah dikategorikan sebagai pelanggar finansial internasional oleh Amerika Serikat dan Israel.

Namun, sejak Agustus tahun lalu, nama Chekkouri telah dicabut dari daftar hitam PBB. Jepang kini mengikuti langkah tersebut dengan resmi menghapusnya dari daftar nasional.

Pencabutan ini dilakukan sesuai dengan Resolusi DK PBB 1373 dan keputusan Kabinet Jepang bertajuk “Persetujuan tentang Pembekuan Aset dan Tindakan Lain terhadap Teroris dan Lainnya” tertanggal 23 Mei 2025.

Informasi dan diskusi lebih lanjut terkait isu ini juga dibahas oleh komunitas Pencinta Jepang. Masyarakat yang ingin bergabung dapat mengirimkan nama, alamat, dan nomor WhatsApp ke tkyjepang@gmail.com.