TIMESINDONESIA, JAKARTA – Dalam era transformasi digital, pemerintah di seluruh dunia berlomba-lomba untuk memanfaatkan teknologi guna meningkatkan efisiensi layanan publik dan mendorong pertumbuhan ekonomi. Qatar, sebagai negara di kawasan Teluk, telah menunjukkan komitmen kuat dalam membangun ekosistem digital yang mendukung visi jangka panjang mereka. 

Melalui berbagai inisiatif govtech, Qatar tidak hanya memperkuat sektor publiknya tetapi juga menciptakan peluang ekonomi baru. Indonesia, dengan tantangan dan potensi yang berbeda, perlu mengambil pelajaran berharga dari pengalaman Qatar dalam mengembangkan govtech yang solid dan berkelanjutan. 

Transformasi Digital Qatar

Qatar Digital Agenda 2030 (DA2030) merupakan cetak biru strategis negara ini dalam mengembangkan ekonomi digital. DA2030 terdiri dari enam pilar utama: Infrastruktur Digital, Pemerintahan Digital, Teknologi Digital, Inovasi Digital, Ekonomi Digital, dan Masyarakat Digital. 

Pemerintah Qatar berfokus pada pembangunan infrastruktur teknologi informasi dan komunikasi yang aman dan berkelanjutan, serta mendorong adopsi teknologi canggih seperti kecerdasan buatan, komputasi awan, dan big data untuk meningkatkan efisiensi layanan publik.

Salah satu inisiatif unggulan Qatar adalah program Smart Qatar (TASMU), yang bertujuan untuk mengubah kota-kota di Qatar menjadi pusat urban pintar dan berkelanjutan. Program ini fokus pada lima sektor kritis: transportasi, kesehatan, lingkungan, logistik, dan layanan publik. 

Melalui TASMU, teknologi canggih seperti Internet of Things (IoT), kecerdasan buatan, dan big data digunakan untuk meningkatkan efisiensi layanan dan memberikan solusi inovatif terhadap tantangan sehari-hari.  

Tantangan Govtech Qatar

Meskipun telah mencapai kemajuan signifikan, implementasi govtech di Qatar tidak tanpa tantangan. Salah satu hambatan utama adalah kebutuhan untuk integrasi sistem yang kompleks antar lembaga pemerintah. 

Program Integrated Government (i-Gov) yang diluncurkan pada tahun 2006 bertujuan untuk mengintegrasikan semua layanan yang disediakan oleh berbagai lembaga pemerintah Qatar ke dalam satu sistem yang terkoordinasi. Namun, proses integrasi ini memerlukan waktu dan sumber daya yang signifikan, serta perubahan budaya organisasi di kalangan pegawai negeri.

Selain itu, tantangan dalam hal keterampilan digital juga menjadi perhatian. Untuk mengatasi hal ini, Qatar meluncurkan Qatar Digital Government Training Programme (QDGTP) yang bertujuan untuk meningkatkan kapasitas profesional TIK di sektor publik. Lebih dari 3.000 pegawai telah menerima pelatihan melalui program ini, yang mencakup 96 kursus dalam 55 mata pelajaran teknis.  

Indonesia, Membangun Govtech yang Solid

Negeri kita Indonesia, dengan populasi lebih dari 270 juta jiwa dan keragaman geografis serta budaya yang luas, menghadapi tantangan unik dalam mengimplementasikan govtech. Namun, dengan pendekatan yang tepat, Indonesia memiliki potensi besar untuk mengembangkan ekosistem digital yang inklusif dan berkelanjutan.

Pertama, membangun infrastruktur digital yang kuat. Seperti halnya Qatar, Indonesia perlu fokus pada pembangunan infrastruktur TIK yang aman dan berkelanjutan.

Pemerintah harus bekerja sama dengan sektor swasta untuk memperluas akses internet di daerah-daerah terpencil dan meningkatkan kapasitas data center nasional. Hal ini akan memastikan bahwa layanan publik digital dapat diakses oleh seluruh lapisan masyarakat.

Kedua, Meningkatkan Keterampilan Digital Aparatur Sipil Negara (ASN). Peningkatan kapasitas ASN dalam hal keterampilan digital sangat penting untuk keberhasilan implementasi govtech. 

Program pelatihan seperti QDGTP dapat diadaptasi di Indonesia untuk memastikan bahwa pegawai negeri memiliki pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan untuk mengelola dan mengoperasikan sistem digital.

Ketiga, Mendorong Kolaborasi antara Pemerintah, Swasta, dan Akademisi. Kolaborasi antara berbagai pihak merupakan kunci dalam mengembangkan solusi govtech yang inovatif. 

Indonesia dapat mencontoh Qatar Science & Technology Park (QSTP), yang menjadi pusat inovasi dan kolaborasi antara perusahaan teknologi, universitas, dan lembaga penelitian. Dengan menciptakan ekosistem yang mendukung inovasi, Indonesia dapat mempercepat adopsi teknologi dalam sektor publik. 

Keempat, Menjamin Keamanan dan Privasi Data. Keamanan dan privasi data merupakan aspek krusial dalam implementasi govtech. Indonesia perlu mengembangkan regulasi yang jelas mengenai perlindungan data pribadi dan memastikan bahwa sistem digital yang dibangun memenuhi standar keamanan yang tinggi. Hal ini akan meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap layanan publik digital.

Kelima, Kebijakan yang Mendukung Inovasi. Pemerintah Indonesia perlu menyusun kebijakan yang mendukung inovasi dalam sektor publik. Insentif bagi perusahaan teknologi untuk berkolaborasi dengan pemerintah dalam mengembangkan solusi digital dapat mendorong terciptanya layanan publik yang lebih efisien dan efektif.

Inovasi govtech yang dilakukan oleh Qatar memberikan pelajaran berharga bagi Indonesia dalam mengembangkan ekosistem digital yang mendukung pertumbuhan ekonomi dan peningkatan kualitas layanan publik. 

Dengan fokus pada pembangunan infrastruktur digital, peningkatan keterampilan ASN, kolaborasi antara berbagai pihak, jaminan keamanan data, dan kebijakan yang mendukung inovasi, Indonesia dapat membangun govtech yang solid dan berkelanjutan. (*)

***

*) Oleh : Munawir Aziz, Penerima Beasiswa AIFIS untuk Studi dan Riset di Amerika Serikat, Sekretaris PCI Nahdlatul Ulama United Kingdom (2020-2023).

*) Tulisan Opini ini sepenuhnya adalah tanggungjawab penulis, tidak menjadi bagian tanggungjawab redaksi timesindonesia.co.id

*) Kopi TIMES atau rubik opini di TIMES Indonesia terbuka untuk umum. Panjang naskah maksimal 4.000 karakter atau sekitar 600 kata. Sertakan riwayat hidup singkat beserta Foto diri dan nomor telepon yang bisa dihubungi.

*) Naskah dikirim ke alamat e-mail: [email protected]

*) Redaksi berhak tidak menayangkan opini yang dikirim.