BANJARMASINPOST.CO.ID - Tahap satu untuk 100 siswa, Sekolah Rakyat akhirnya akan dibangun di Kota Samarinda, Provinsi Kaltim.

Seperti diketahui, Pemkot Samarinda telah mendapat persetujuan dari Direktorat Jenderal Prasarana Strategis Kementerian Pekerjaan Umum terkait lokasi pembangunan Sekolah Rakyat di kawasan Stadion Palaran, Kecamatan Palaran.

Lokasi Sekolah Rakyat di Samarinda, tahap 1 untuk 100 siswa, Wali Kota Andi Harun akan cek dari rumah ke rumah.

Selain itu, alternatif lahan seluas 6,77 hektare juga sedang dalam proses pengukuran ulang oleh BPN, dan disetujui dengan catatan.

Sementara itu, untuk calon siswa Sekolah Rakyat, Wali Kota Samarinda Andi Harun akan melakukan survei dan pengecekan ketat.

Tujuannya untuk memastikan Program Sekolah Rakyat benar-benar tepat sasaran.

Andi Harun mewajibkan verifikasi ulang data penerima manfaat melalui survei door to door, agar bantuan pendidikan hanya diberikan kepada masyarakat miskin yang benar-benar berhak.

Dalam keterangannya, Andi Harun menegaskan bahwa Pemkot tak ingin data yang menjadi dasar penerimaan siswa Program Sekolah Rakyat hanya bersumber dari data makro.

Oleh karena itu, sejak awal, pihaknya telah berinisiatif melakukan survei door to door untuk memverifikasi ulang data yang diterima dari Badan Pusat Statistik (BPS).

“Pemkot Samarinda selalu update terhadap data-data kemiskinan, baik kemiskinan ekstrem maupun biasa. Setahun kita bekerja sama dengan mahasiswa dan masyarakat untuk melakukan survei door to door terhadap data yang sebelumnya kami terima,” ujar Andi Harun, Minggu (25/5/2025).

Langkah ini diambil sebagai upaya penyaringan berlapis agar bantuan pendidikan seperti Sekolah Rakyat maupun bantuan sosial lainnya benar-benar diterima oleh masyarakat yang berhak.

Ia mengakui bahwa dalam praktiknya, terdapat ketidaktepatan sasaran pada data sebelumnya.

“Karena kita tidak mau yang masuk ke Sekolah Rakyat itu orang yang terdata sebagai masyarakat miskin padahal tidak seharusnya. Dulu sempat ada bantuan langsung tunai dan bantuan sembako yang ternyata tidak tepat sasaran, sehingga kita lakukan survei sendiri terhadap data makro dari BPS,” lanjutnya.

Menurut Andi Harun, data yang digunakan dalam proses rekrutmen siswa harus benar-benar real dan akurat.

“Kami ingin semua intervensi pemerintah, baik dari nasional maupun daerah, itu diterima oleh orang yang berhak. Artinya, harus tepat sasaran,” tegasnya.

Untuk tahap pertama, sebanyak 100 siswa dari keluarga miskin ekstrem akan diterima sebagai angkatan perdana Sekolah Rakyat.

Dalam hal sebaran wilayah, Wali Kota memberi arahan agar semua kecamatan di Samarinda mendapat perwakilan.

“Kami percayakan kepada Disdikbud untuk melakukan koordinasi dan memastikan sebaran siswa dari 10 kecamatan. Saya beri arahan bahwa sekolah ini untuk orang miskin, dan kita harus pastikan bahwa siswa yang direkrut mencerminkan distribusi yang merata. Kalaupun ada kelemahan di periode pertama, kita masih punya kesempatan memperbaiki ke depan,” katanya.

Terkait operasional sekolah, Andi Harun menyampaikan bahwa proses pembangunan fisik terus berjalan.

Namun, Pemkot Samarinda terus melakukan koordinasi intensif dengan Kementerian Sosial, khususnya Desk Sekolah Rakyat.

“Kalau soal operasionalnya kita belum sampai ke sana karena sekolahnya baru akan dibangun. Tapi untuk pengelolaan 100 siswa di awal, kita mengikuti semua petunjuk dari Kemensos. Bahkan tiap minggu, saya minta Disdikbud koordinasi ketat dengan mereka, baik secara langsung maupun lewat teknologi,” ujarnya.