TRIBUNNEWS.COM - Pemilik tambang dan kepala teknik tambang berinisial AK dan AR, ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus longsor tambang galian C di Gunung Kuda, Desa Cipanas, Kecamatan Dukupuntang, Kabupaten Cirebon, yang sejauh ini telah menelan korban jiwa 17 orang.
Kapolresta Cirebon, Kombes Pol. Sumarni, mengatakan kedua tersangka kini telah ditahan.
“Ada dua orang tersangka yang kami tetapkan, yaitu pemilik tambang dan kepala teknik tambang. Keduanya sudah ditahan,” ujar Kombes Pol. Sumarni di RSUD Arjawinangun, Cirebon, Sabtu (31/5/2025), dikutip dari TribunCirebon.com.
Dalam kasus ini, polisi menjerat tersangka dengan pasal-pasal pidana, termasuk Undang-undang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dengan ancaman hukuman maksimal 15 tahun penjara.
Selain itu, pasal lainnya yang dikenakan adalah Undang-Undang Keselamatan Kerja, Undang-Undang Perlindungan Kerja, Undang-Undang Minerba, serta Pasal 359 KUHP tentang kelalaian yang menyebabkan orang lain meninggal dunia.
Hingga saat ini, penyidik diketahui masih terus melakukan pemeriksaan untuk melengkapi berkas perkara.
Selain telah merenggut 17 korban jiwa, tragedi longsor ini juga menyebabkan delapan orang lainnya masih dinyatakan tertimbun material longsor dan enam orang selamat dengan luka-luka.
Berikut adalah daftar korban meninggal dunia hingga selamat.
Korban Meninggal Dunia
Korban Selamat
Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi, secara tegas mencabut izin tambang Gunung Kuda, karena buruknya standar keselamatan tambang dan peringatan yang diabaikan oleh pengelola.
“Cara kerjanya tidak memiliki standar keamanan sebagai pengelola tambang. Jadi, tiga tahun yang lalu sudah saya ingatkan,” ujar Dedi Mulyadi kepada wartawan, saat kunjungannya ke lokasi, Sabtu, dikutip dari TribunCirebon.com.
Dedi juga menyebut tambang yang dikelola oleh Koperasi Pondok Pesantren Al-Azhariyah ini, sudah beberapa kali mendapat surat peringatan dari Dinas ESDM Provinsi Jawa Barat.
Namun, tidak ada perbaikan berarti mengenai standar keamanan tersebut.
“Untuk itu, tadi malam kami sudah mengeluarkan sanksi administrasi dalam bentuk penghentian izin, pencabutan izin dari tambang ini,” ucapnya.
Selain tambang milik Al-Azhariyah, dua tambang lain di kawasan yang dikelola oleh yayasan juga turut dicabut izinnya oleh Dedi.
Dedi menjelaskan, moratorium izin tambang telah diterapkan sejak awal masa jabatannya sebagai gubernur pada 20 Februari 2025.
Kebijakan tersebut diberlakukan terhadap tambang-tambang yang berpotensi merusak lingkungan dan tidak memenuhi standar keselamatan kerja.
“Moratorium sejak saya menjabat. Izin yang habis tidak kita perpanjang. Kalau sejak saya memimpin, sangat selektif dan bahkan tidak mengeluarkan lagi izin tambang. Bahkan menutup, kalau menutup, saya banyak,” jelas dia.
Dedi juga menyinggung bahwa izin tambang Gunung Kuda sebenarnya baru akan habis pada Oktober 2025.
Namun, karena insiden tragis ini, Pemprov Jabar mengambil langkah tegas.
“Izinnya dikeluarkan tahun 2020, saya belum jadi gubernur. Tapi karena peristiwa ini terjadi sekarang, dan ESDM sudah beberapa kali memberi peringatan, akhirnya kita cabut,” katanya.
Menurut Dedi, sikap tegas ini menjadi bagian dari upaya besar menyelamatkan lingkungan Jawa Barat dari eksploitasi tambang berlebihan.
“Saya akan konsisten pada sikap itu, bahkan kemarin di Karawang dan Subang juga saya tutup. Penambangan emas oleh WNA Korea Selatan juga saya tutup. Hampir ratusan tambang ilegal juga sudah kita tutup,” ujarnya.
(Rifqah) (TribunCirebon.com/Adhim Mugni/Eki Yulianto)
