TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Ketua DPP PDI Perjuangan (PDIP), Djarot Saiful Hidayat, mengingatkan Presiden Prabowo Subianto tak buru-buru membuka hubungan diplomatik dengan Israel.

Djarot menyebut Undang-Undang Dasar (UUD) 1945 telah menegaskan bahwa kemerdekaan adalah hak segala bangsa dan penjajahan di atas dunia harus dihapuskan.

Menurutnya, hubungan diplomatik dengan Israel akan dibuka bilamana Palestina merdeka dari penjajahan.

"Untuk kita misalnya membuka hubungan diplomatik dengan Israel, jangan terlalu buru-buru, ya," kata Djarot seusai peringatan Hari Lahir Pancasila di halaman Masjid At Taufiq, Lenteng Agung, Jakarta Selatan, Minggu (1/6/2025).

Djarot ingin Palestina benar-benar merdeka sepenuhnya sebelum Indonesia membuka hubungan diplomatik dengan Israel.

"Kita menginginkan bahwa Palestina harus merdeka. Harus diakui kemerdekaannya sebagai bangsa yang berdaulat, yang selama ini tidak," ujarnya.

Bagi Djarot, membuka hubungan diplomatik dengan Israel sebelum Palestina merdeka bertentangan dengan UUD.

"Sehingga kalau kita menjadikan hubungan diplomatik nanti dulu, sepanjang masih Palestina menjadi bangsa terjajah. Tidak bisa. Karena itu bertentangan dengan UUD," ungkapnya.

Sebelumnya, Presiden Prabowo menyatakan bahwa Indonesia siap membuka hubungan diplomatik dengan Israel jika negara tersebut terlebih dahulu mengakui Palestina sebagai negara merdeka. 

Hal itu disampaikan saat konferensi pers bersama Presiden Prancis Emmanuel Macron di Istana Merdeka, Jakarta, Selasa (28/5/2025).

"Karena itu indonesia sudah menyampaikan begitu negara Palestina diakui oleh Israel, Indonesia siap mengakui Israel, siap buka hubungan diplomatik dengan Israel. Indonesia siap menyumbang pasukan perdamaian di kawasan tersebut," kata Prabowo.

Dalam pertemuan empat mata dengan Presiden Macron, Prabowo mengaku membahas banyak topik, salah satunya mengenai konflik Palestina.

Prancis, kata Prabowo, ingin mendorong penyelesaian damai masalah Palestina.

"Di mana Prancis juga akan terus mendukung langkah-langkah ke arah kemerdekaan Palestina sebagai negara yang merdeka," ucapnya.

Menurut Prabowo, dalam pembicaraan dengan Macron, Prancis akan terus mendesak untuk segera diberlakukannya penghentian kegiatan bersenjata di jalur gaza, Palestina. Selain itu, Prancis juga menyerukan jaminan terhadap akses kemanusiaan penuh. 

"Kami juga mendukung rencana Prancis dan Arab Saudi untuk menyelenggarakan KTT di bulan Juni mendatang guna mendorong penyelesaian two state solution dan mewujudkan perdamaian di kawasan Timur Tengah," tuturnya.

Prabowo menambahkan, dirinya dalam berbagai forum dan kesempatan selalu menekankan bahwa Indonesia hanya memandang penyelesaian two state solution. 

"Kemerdekaan bagi bangsa Palestina untuk mencapai perdamaian yang benar. Tadi di samping itu pun saya tegaskan bahwa kita juga harus mengakui dan menjamin hak Israel untuk berdiri sebagai negara yang berdaulat dan harus juga diperhatikan dan dijamin keamanannya," imbuhnya.