SURYAMALANG.COM | MALANG - Fraksi-Fraksi DPRD Kabupaten Malang kompak mengkritisi dan memberi perhatian khusus terhadap sektor pertanian untuk ketahanan pangan yang makin menyusut.
Hal itu tertuang di Pandangan Umum Fraksi Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) dalam Rapat Paripurna tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2025-2026, Senin (2/6/2025).
Di antara isi pandangan umum fraksi-fraksi yang mengkritisi sektor pertanian untuk ketahanan pangan adalah fraksi-fraksi pemilik kursi besar di DPRD Kabupaten Malang.
Fraksi Partai Gerindra misalnya, menyampaikan indikator capaian prosentase ketersediaan pangan sesuai kebutuhan pada 2023 sebesar 100,20 persen.
Prosentase ketersediaan sebesar itu mengindikasikan cadangan pangan telah sesuai dengan kebutuhan konsumsi masyarakat.
Hal itu terjadi seiring adanya pemulihan ekonomi pascapandemi, intervensi kebijakan yang lebih tepat sasaran dan membaiknya musim panen, serta program penyediaan cadangan pangan daerah.
Namun, capaian cadangan pangan pada 2024 menurun ke angka 37,82%.
Fraksi Gerindra menilai kondisi itu mengkhawatirkan karena menandakan sistem penyediaan
pangan belum kuat untuk menjaga konsistensi.
Menurunnya ketersediaan pangan di Kabupaten Malang, termasuk penurunan luas panen padi, dipengaruhi oleh berkurangnya lahan pertanian akibat alih fungsi lahan.
Luas panen padi di Kabupaten Malang mengalami penurunan. Pada 2024 turun 2.899 hektare dibandingkan 2023.
Lahan baku sawah (LBS) juga menyusut dari 44.375 hektar pada 2019 menjadi 37.398 hektar pada usulan perubahan tata ruang 2024.
Hal itu berdampak pada menurunnya kemampuan produksi pangan, terutama beras.
"Kami berharap ada komitmen nyata dari Pemerintah Kabupaten Malang dan dibuktikan dengan melakukan perencanaan tata ruang yang mempertimbangkan kepentingan pertanian, sehingga tidak terjadi alih fungsi lahan pertanian ke penggunaan lain yang tidak sesuai," ujar Juru Bicara Fraksi Partai Gerindra, Feri Andi Suseko di hadapan forum rapat paripurna.
"Menetapkan Lahan Sawah Dilindungi (LSD) dan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan
(LP2B) sebagai zona khusus yang dilindungi, pembangunan dan perbaikan irigasi, dan jalan usaha tani yang kokoh, serta ketersediaan pupuk yang adil," bebernya.
Selaras dengan Fraksi Partai Gerindra, Fraksi PDI Perjuangan juga memiliki catatan khusus pada sektor pertanian.
Khusus sektor pertanian, untuk menunjang program Pemerintah Pusat dalam percepatan ketahanan pangan, Pemerintah Kabupaten Malang semaksimal mungkin menciptakan tata kelola pertanian di daerah.
"Hal ini diharapkan adanya keseimbangan antara biaya produksi dengan hasil produksi. Artinya ketika masuk panen raya, petani yang harusnya untung malah buntung karena tidak tersedianya pasar untuk menampung produk yang dihasilkan," kata Ketua Fraksi PDI Perjuangan, Abdul Qodir.
"Dalam hal ini, Fraksi PDI Perjuangan mengharapkan kepada Saudara Bupati (M Sanusi) untuk melakukan evaluasi berkala terhadap perangkat daerah yang membidangi pertanian. Di mana pandangan umum Fraksi PDI Perjuangan diperkuat oleh data SPI KPK-RI yang menunjukkan di angka 78,05% jauh di bawah beberapa OPD Strategis lainnya, yang diangka kisaran 82 koma sekian persen," sambungnya.
Perhatian terhadap sektor pertanian ini juga disampaikan oleh Fraksi PKB, Golkar, PKS, Hanura dan Demokrat.
Juru Bicara dari Fraksi PKB Golkar PKS Hanura dan Demokrat, Fakih Pilihan juga menyoroti isu swasembada pangan dan penataan lingkungan ruang terbuka hijau yang asri.
"Hal ini sebagaimana yang diamanatkan oleh visi - misi Asta Cita yang kedua, yaitu 'Kemandirian Nasional di berbagai sektor' dari Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakawuning Raka," kata Fakih.
"Program besarnya adalah bagaimana Pemerintah Kabupaten Malang berkomitmen melaksanakan regulasi tentang larangan pengembangan pembangunan industri pada lahan pertanian produktif," ujarnya.
"Mendorong kemajuan sub sektor peternakan dengan mengembangkan sentra kawasan ternak, sentra kawasan perikanan darat dan optimalisasi pengelolaan perikanan laut serta mampu mewujudkan tampilan wajah lingkungan Kabupaten Malang yang hijau, asri dan indah," ucap Fakih.
Fraksi Partai NasDem melalui Juru Bicara Agung Dwi Susanto menyampaikan, pembangunan daerah harus menempatkan keadilan wilayah sebagai prinsip utama.
"Daerah pinggiran perlu diberi afirmasi berbasis potensi lokal seperti pertanian, perikanan, maupun pariwisata. Fraksi NasDem juga menekankan pentingnya penguatan UMKM melalui fasilitasi legalitas, pembiayaan, sertifikasi, serta akses pasar digital," tutur Agung Dwi Susanto. (Rilis)
