TRIBUNNEWS.COM - Militer Thailand siap menghadapi kemungkinan terburuk di perbatasan dengan Kamboja, pasca insiden tembak-menembak tentara penjaga perbatasan kedua negara yang mengakibatkan tentara Kamboja tewas.
Namun Kementerian Luar Negeri Thailand menekankan dikedepankannya solusi damai untuk menyelesaikan konflik perbatasan kedua negara.
“Setiap gerakan militer Thailand dimaksudkan untuk melindungi kepentingan nasional sesuai dengan prinsip-prinsip internasional dan mereka siap menghadapi situasi apa pun yang mungkin terjadi,” kata juru bicara militer Thailand Winthai Suvaree pada hari Minggu, terkait sengketa wilayah di provinsi Ubon Ratchathani dengan Kamboja.
Mayjen Winthai juga mengatakan bahwa klaim teritorial sepihak oleh Kamboja tidak memiliki validitas internasional karena kedua negara telah sepakat untuk menyelesaikan masalah teritorial melalui Komite Perbatasan Bersama (JBC).
Kamboja mengklaim beberapa wilayah perbatasan, tetapi kedua belah pihak sangat menyadari bahwa klaim yang didasarkan pada referensi yang berbeda tidak akan memengaruhi wilayah yang sebenarnya, kata juru bicara militer.
“Oleh karena itu, pihak Thailand berfokus pada koeksistensi di bawah aturan yang disepakati bersama,” katanya.
Menteri Luar Negeri Maris Sangiampongsa mengatakan dalam konferensi pers pada Minggu sore bahwa ia telah memerintahkan anggota JBC Thailand-Kamboja untuk bertemu di Kementerian Luar Negeri pada Minggu untuk mempersiapkan negosiasi mereka dengan mitra Kamboja.
Pertemuan tersebut membahas pertikaian antara tentara Thailand dan Kamboja di Chong Bok di Ubon Ratchathani pada 28 Mei, kata menteri tersebut.
Maris mengatakan bahwa ia telah membahas masalah tersebut dengan mitranya dari Kamboja dan perdana menteri Kamboja baik melalui telepon maupun secara langsung di forum internasional baru-baru ini.
Kedua belah pihak sepakat untuk bekerja sama guna mengurangi ketegangan dan menggunakan mekanisme batas wilayah bersama yang ada untuk menyelesaikan masalah tersebut secara damai.
“Thailand dan Kamboja sangat dekat baik di tingkat pemerintahan maupun sipil. Jadi, penting untuk mencegah situasi agar tidak meningkat… Setiap konflik serius tidak akan menguntungkan pihak mana pun,” kata Maris.
Terkait insiden pada 28 Mei, dia mengatakan bahwa tindakan Thailand mematuhi prinsip-prinsip hukum internasional dan proporsional dengan situasi.
Direktorat Urusan Sipil Angkatan Darat Kerajaan Thailand selama akhir pekan mengunggah laporan dan gambar di laman Facebook-nya yang memperlihatkan komandan angkatan darat regional meningkatkan moral dan memeriksa kesiapan pasukan mereka di dekat perbatasan Thailand-Kamboja.
Panglima Angkatan Darat Kedua Letjen Boonsin Padklang bertemu dengan para prajurit di dekat reruntuhan kuil Ta Muen Thom di distrik Phanom Dongrak, Surin.
Sementara Mayjen Benchapol Dechatiwong na Ayutthaya, komandan Satgas Burapha, bertemu dengan unit kendaraan lapis baja ad hoc di distrik Aranyaprathet, Sa Kaeo.
Kamboja akan melaporkan Thailand ke Mahkamah Internasional (ICJ) terkait sengketa perbatasan pasca tewasnya seorang tentara Kamboja di perbatasan yang disengketakan dengan Thailand, pekan lalu.
“Kamboja berharap pihak Thailand akan setuju untuk bersama-sama membawa masalah ini ke Mahkamah Internasional guna mencegah konfrontasi bersenjata lagi atas ketidakpastian perbatasan,” kata Perdana Menteri Kamboja Hun Manet saat bertemu parlemen dan senat, Senin (2/6/2025).
Hun Manet menegaskan, Thailand boleh saja tidak setuju untuk membawa masalah tersebut ke ICJ, tapi Kamboja akan tetap menyampaikan pengaduan.
Sengketa perbatasan Thailand-Kamboja dipicu oleh kelompok ekstremis kecil di kedua negara yang bisa menyebabkan bentrokan susulan.
Sumber: Bangkok Post
