TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Anggota Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) RI Herwyn JH Malonda menyebut politik uang masih menjadi persoalan krusial dalam pelaksanaan pemilu dan pilkada, termasuk dalam Pemilihan 2024. 

Salah satu bukti konkret yang disorot Herwyn adalah kasus politik uang yang terjadi dalam Pemilihan Bupati Barito Utara.

“Tantangan yang dihadapi masih ada politik uang, itu dibuktikan pada pemilihan di Barito Utara,” kata Herwyn dalam keterangannya, Rabu (4/6/2025). 

Herwyn menjelaskan, kasus politik uang di Barito Utara terungkap dalam persidangan Mahkamah Konstitusi (MK) dan menjadi pengingat bahwa praktik tersebut masih mengancam integritas pemilihan. 

Selain itu, Bawaslu juga menemukan banyak pelanggaran netralitas aparatur sipil negara (ASN) dalam Pemilihan 2024.

“Netralitas ASN juga banyak yang kami (Bawaslu) proses,” ujarnya.

Meski politik uang dan netralitas ASN masih menjadi tantangan, Herwyn menilai ada kemajuan dalam aspek lain seperti politisasi suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA) serta akurasi daftar pemilih. 

Ia menyebut politisasi SARA cenderung menurun dan mengapresiasi sejumlah daerah yang memilih kepala daerah berdasarkan visi, misi, dan program kerja.

“Pada Pemilihan 2024, justru beberapa daerah patut diapresiasi karena kepala daerah terpilih berdasarkan program kerja, bukan politik identitas,” ungkapnya.

Dari sisi daftar pemilih, Herwyn mengatakan akurasinya juga meningkat. 

Ia menyebutkan temuan Bawaslu maupun putusan MK terkait masalah data pemilih jauh berkurang dibandingkan pemilu sebelumnya.

“Mudah-mudahan pelaksanaan dengan dua rezim UU pemilu dan pemilihan itu ke depan ada pengaturan pasti terkait problem yuridis pengaturan penegakan hukum pemilu dan pemilihan,” tutupnya.