Wamenpar Buka Suara soal Hotel Sepi Akibat Kebijakan Efisiensi Pemerintah
kumparanBISNIS June 05, 2025 04:00 PM
Wakil Menteri Pariwisata (Wamenpar), Ni Luh Puspa, merespons kondisi lesunya sektor perhotelan akibat kebijakan efisiensi belanja pemerintah.
Puspa menyebutkan kebijakan terbaru yang memperbolehkan pemerintah daerah kembali menggelar rapat di hotel menjadi angin segar bagi industri pariwisata, khususnya sektor MICE (Meeting, Incentive, Convention, and Exhibition).
“Ini hal yang baik sekali. Karena memang sudah menjadi masukan banyak sekali dari teman-teman PHRI terkait dengan okupansi hotel utamanya di sektor MICE,” ujar Ni Luh Puspa di acara Puncak Lingkungan Hidup, di Bali, Kamis (5/6).
Menurut dia, hotel-hotel berbintang satu hingga tiga selama ini sangat bergantung pada anggaran dari APBD dan APBN. Namun, Puspa mengatakan ketergantungan terhadap dana pemerintah tidak bisa menjadi strategi jangka panjang. Pemerintah bakal terus mendorong diversifikasi produk dari pelaku usaha pariwisata.
“Jadi jangan karena dibuka seperti ini tapi terus kemudian terus-terusan bergantung dengan APBN/APBD, jangan gitu. Kami mendorong teman-teman di sektor pariwisata utamanya yang punya hotel, ini kan bisnis. Bisnis berarti harus bisa mengembangkan diversifikasi produknya,” tambahnya.
Perbesar
Ilustrasi pintu masuk kamar hotel. Foto: Dragon Images/Shutterstock
Dia menjelaskan keputusan membuka kembali rapat pemerintah di hotel sudah melalui pembahasan lintas kementerian, termasuk dengan Menteri Dalam Negeri dan Menteri Keuangan. Namun, Puspa mengingatkan pelaksanaannya tetap dibatasi.
“Kalau misalnya selama ini 10 rapat dilakukan di hotel yaudah boleh, tapi jangan 10 juga. 5 mungkin yang digelar di hotel, jangan diada-adain juga gitu,” jelasnya.
Mengenai potensi kenaikan okupansi hotel, Puspa mengakui dampaknya tidak akan langsung mengembalikan tingkat keterisian seperti sebelum efisiensi dilakukan.
“Kita harap okupansi hotel naik, pasti tidak akan bisa pulih 100 persen karena nanti itu kan ngandelinnya APBN-APBD, APBN-APBD. Memang dibuka, tapi kan kerannya tidak dibuka 100 persen,” katanya.
Puspa memperkirakan hanya sekitar 40 hingga 50 persen dari kapasitas hotel yang akan terisi lewat kegiatan pemerintah. Oleh karena itu, pelaku industri perhotelan didorong untuk memaksimalkan sisa kapasitas tersebut lewat inovasi dan strategi bisnis lainnya.
Terkait dengan insentif, Wamenpar mengungkapkan Kementerian Pariwisata (Kemenpar) masih merancang bentuk dukungan yang bisa diberikan kepada sektor hotel. Salah satu opsi yang tengah dipertimbangkan adalah paket-paket bundling agar masyarakat tertarik menginap di hotel.
“Nah ini yang lagi kita rancang, masih akan kita rapat bagaimana bentuk insentif-insentif. Tentu dari efisiensi itu apa yang bisa kita berikan atau dorong supaya lebih banyak masyarakat yang ke hotel, menginap di hotel apakah ada bundling-bundling paket dan lain sebagainya,” kata Puspa.
Perbesar
