TRIBUNNEWS.COM - Kurniawati, Kepala SMAN 9 Tambun Selatan, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, dinonaktifkan setelah didemo ratusan siswanya.

Kurniawati didemo lantaran diduga melakukan pungutan liar berkedok sumbangan.

Di antaranya seperti pembangunan sekolah hingga pembelian alat pendingin ruangan (AC) musala Rp20 ribu per hari.

Ratusan siswa kelas 10 dan 11 SMAN 9 Tambun Selatan menggelar aksi damai di halaman sekolah pada Selasa (3/6/2025).

Siswa kelas 11 berinisial RP mengaku dimintai sejumlah uang oleh pihak sekolah untuk biaya akademik dan nonakademik sejak 2023.

"Katanya untuk Gedung, sampai sekarang masih gini-gini aja. Orang tua saya sudah bayar setiap tahun Rp500.000," katanya, Kamis (5/6/2025), dilansir TribunBekasi.com.

RP menjelaskan, uang pembangunan gedung itu disetorkan satu tahun sekali dengan nominal tidak dibatasi besarannya.

Sementara untuk pengadaan alat pendingin ruangan musala, per kelas diminta menyumbang Rp20 ribu per hari.

Namun, sejak penarikan permintaan itu dilakukan hingga kini, dua kegiatan tersebut tak kunjung terealisasi.

Selain mempertanyakan pembangunan gedung, siswa juga meminta kejelasan mengenai fasilitas Usaha Kesehatan Sekolah (UKS).

Fasilitas UKS di sekolah tersebut disebut tak memadai lantaran hanya ada meja tanpa kasur dan kursi.

Begitu juga dengan ketersediaan obat. Menurut RP, sudah dua bulan tak ada suplai obat dari pihak sekolah.

Para pengurus UKS pun terpaksa menggunakan uang pribadi untuk membeli obat apabila ada pelajar yang memerlukan perawatan.

Sementara, pembelian obat dari uang pribadi itu tak mendapat ganti dari pihak sekolah.

Tak hanya itu, massa aksi juga menyoroti dugaan pemaksaan tanda tangan kehadiran pada berbagai kegiatan internal sekolah.

"Kami mencari kejelasan tentang adanya tanda tangan itu, kami diminta tanda tangan yang kita sendiri enggak tahu kejelasannya apa, begitu," kata siswa kelas 11 berinisial H, Kamis.

H curiga pemaksaan tanda tangan tersebut memiliki maksud tertentu.

Pasalnya, kegiatan seperti buka puasa bersama, pesantren kilat, hingga perlombaan sudah dilaksanakan jauh sebelum pihak sekolah meminta tanda tangan tersebut.

Kecurigan makin bertambah, ketika pelaksanaan kegiatan, mereka tidak mendapat snack dari pihak sekolah, bahkan setelah meminta tanda tangan.

"Padahal kami waktu itu tidak menerima snack itu, kalau mereka minta tanda tangan untuk daftar hadir, waktu hari H kami sudah dimintai daftar hadir," terangnya.

Sementara itu, Humas SMAN 9 Tambun Selatan, Sahri Ramadan mengonfirmasi terkait penonaktifan Kepala Sekolah, Kurniawati.

Sahri menjelaskan, penonaktifan itu dilakukan oleh Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi.

"Iya betul (Kepala SMAN 9 Tambun Selatan) dinonaktifkan oleh Pak Gubernur, tapi saya tidak tahu kapan persisnya," ucapnya.

Dijelaskannya, Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jawa Barat saat ini tengah melakukan audit terhadap SMAN 9 Tambun Selatan terkait dugaan pungli kepada para siswanya.

Namun, ia tak tahu pasti sasaran audit, apakah keuangan sekolah atau pribadi Kurniawati.

"Tapi untuk audit itu benar," ungkapnya.

Selain itu, lanjut dia, sejumlah guru di SMAN 9 Tambun Selatan juga ikut diperiksa Kantor Cabang Dinas (KCD) Wilayah III Jawa Barat.

(Nanda Lusiana, TribunBekasi.com/Rendy Rutama)