TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Wakil Ketua Komisi VII DPR RI Fraksi PKB Chusnunia Chalim, menyebut keberadaan tambang di wilayah Raja Ampat yang dikenal dengan kekayaan terumbu karang dan keindahan alam bawah laut ini perlu dikaji ulang.
“Mengenai izin pertambangan nikel di sekitar wilayah destinasi super prioritas, di mana destinasinya mengangkat keindahan alam dan khususnya terumbu karang, ini hal yang harus dikaji kembali,” kata Chusnunia dalam keterangannya, Jumat (6/6/2025).
Ia juga menyoroti potensi ancaman ekologis yang ditimbulkan oleh jalur logistik tambang, terutama aktivitas perlintasan dari lokasi pertambangan ke fasilitas pengolahan (smelter) yang kerap melintasi atau berdekatan dengan kawasan perairan sensitif.
Dampaknya bisa langsung dirasakan oleh ekosistem laut, termasuk rusaknya terumbu karang yang menjadi daya tarik utama pariwisata dan pusat biodiversitas laut dunia.
“Tambang nikel, khususnya perlintasan jalur dari lokasi tambang ke smelter, menjadi hal yang harus dikaji ulang mengingat hal tersebut dapat menjadi ancaman bagi terumbu karang,” ucapnya.
Chusnunia menekankan pentingnya keseimbangan antara pengelolaan sumber daya alam dan perlindungan kawasan konservasi.
Ia menyerukan agar seluruh pemangku kepentingan, termasuk pemerintah pusat, pemerintah daerah, serta pelaku industri, melakukan evaluasi terhadap kebijakan pertambangan yang berada dalam radius sensitif ekologi.
"Saya juga mendorong kebijakan yang tidak hanya berorientasi pada pertumbuhan ekonomi, tetapi juga berpihak pada kelestarian lingkungan dan masa depan generasi mendatang," tandasnya.
Sementara, Menteri ESDM Bahlil Lahadalia mengaku dirinya sudah berkomunikasi dengan Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya terkait polemik izin usaha tambang nikel di Raja Ampat, Papua Barat Daya.
Namun, Bahlil menegaskan komunikasi tersebut tak sebatas Raja Ampat saja.
"Saya kemarin sudah ngomong juga, bahwa komunikasi saya sama Pak Seskab, maupun kepada Bapak Presiden, setiap saat, dalam konteks bagaimana menjalankan tugas, ataupun apa yang ditanyakan, tidak khusus menyangkut dengan Raja Ampat," kata Bahlil di DPP Partai Golkar, Jakarta Barat, Jumat (6/6/2025).
