TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia terus mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan merata di Tanah Air melalui pembukaan Sekretariat Koordinator Wilayah (Korwil) Bali, Nusa Tenggara Barat (NTB), Nusa Tenggara Timur (NTT), Maluku, dan Maluku Utara.
Hal ini menjadi babak baru dalam komitmen Kadin untuk memperkuat pelayanan kepada dunia usaha di lima provinsi strategis tersebut sekaligus untuk mengakselerasi pemulihan ekonomi, meningkatkan investasi, serta memberdayakan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) lokal.
Wakil Ketua Umum (WKU) Bidang Organisasi Kadin Indonesia, Taufan Eko Nugroho Rotorasiko menekankan pentingnya keberadaan sekretariat mandiri ini, sebagai pusat kolaborasi yang vital.
"Saya berharap sekretariat ini juga menjadi ruang kolaborasi yang efektif antara Kadin Daerah, pemerintah daerah, dan mitra strategis lainnya," ujar Taufan di acara peresmian di Jakarta, Rabu, 4 Juni 2025.
Dia menegaskan visi Kadin untuk menciptakan sinergi lintas sektoral demi pembangunan ekonomi yang berkelanjutan.
Karena itu dia mengapresiasi inisiatif WKU Korwil wilayah Bali, NTB, NTT, Maluku, dan Maluku Utara di bawah kepemimpinan Amirullah Abbas.
Kegiatan ini dihadiri sejumlah tokoh Kadin Indonesia, seperti WKU Koordinator Bidang Pengembangan Ekspor, Juan Adoe, dan WKU Korwil Bali, NTB, NTT, Maluku, dan Maluku Utara, Amirullah Abbas, Ketua Umum Kadin Bali Made Ariandi, Ketua Umum Kadin NTB H. Faurani, dan Ketua Umum Kadin Sumatera Selatan Affandi Uji.
Menurut Taufan, Sekretariat Kadin Indonesia Koordinator Wilayah Bali, NTB, NTT, Maluku, dan Maluku Utara bukan sekadar simbol administratif.
Tapi menjadi pusat koordinasi strategis yang memperkuat sinergi antarprovinsi dalam mengembangkan potensi ekonomi kawasan timur Indonesia.
"Ini adalah langkah krusial untuk memastikan bahwa potensi luar biasa yang dimiliki wilayah ini dapat tergarap optimal,” ujar Taufan.
Kegiatan ini dirangkai dengan peluncuran program inovatif: Mobil Bisnis Gerak (MBG) untuk mendekatkan layanan Kadin kepada pelaku usaha di wilayah terpencil, pesisir, dan pedalaman (tribunnews/fin)