TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Pengamat ekonomi Benny Batara Hutabarat mengatakan, utang Indonesia bisa lunas jika bisnis kasino dilegalkan di Indonesia dan uang yang berputar di bisnis haram tersebut dikelola dan jadi penerimaan negara.
Benny mengatakan, judi online dengan judi kasino memiliki tipologi yang berbeda. Hal ini mengingat, kasino membutuhkan tempat yang menyediakan berbagai jenis permainan taruhan.
“Kalau kita legalkan yang namanya judi kasino, harus beda sama judi yang ada di Kamboja, judi kamboja kan judi online, dari tukang becak, tukang ojek punya handphone mereka bisa judi online tapi kalau judi kasino itu kan ada fisik,” kata Benny di diskusi publik yang digelar Ikatan Wartawan Hukum (Iwakum) bertajuk "Legalisasi Kasino di Indonesia: Antara Kepastian Hukum, Tantangan Sosial, dan Peluang Ekonomi" di Jakarta Selatan, Sabtu (7/6/2025).
Menurutnya, perputaran uang judi sangat fantastis, jika merujuk data PPATK 2025, perputaran uang judi online mencapai 1200 triliun di tahun 2025.
Apalagi, segmentasi pemain kasino cenderung menyasar kelas menengah ke atas.
Oleh karena itu, Benny menilai, jika perputaran uang yang fantastis tersebut masuk ke penerimaan negara maka utang negara bisa dilunasi dengan mudah.
“Kita harus beli tiket pesawat, harus beli kamar hotel (kalau main kasino). Sudah pasti segmentasi pasarnya menengah ke atas, kalau kita legalkan judi kasino utang Indonesia lunas, selesai,” ucap Bennix.
Bennix menilai legalisasi kasino di Indonesia berpotensi menghasilkan pendapatan hingga ribuan triliun rupiah, bahkan cukup untuk melunasi bunga utang negara yang mencapai Rp550 triliun pada tahun 2025.
Katanya, pada tahun lalu di Singapura, pendapatan dari sektor kasino mencapai Rp109 triliun dan diproyeksikan meningkat menjadi Rp150 triliun pada tahun 2025.
“Baru dari judi dalam konsep resor itu. Judi di luar konsep resor itu adalah judi lotre. SDSB, nomor. Itu angkanya sekitar Rp200 triliun. Oke, itu bukan kita yang main. Itu penduduk lokal yang main. Tapi dari situ ada potensi Rp 350 triliun,” ungkapnya.
Menurut Benny, strategi Singapura dalam mengelola bisnis perjudian patut dicontoh. Walaupun negara tersebut awalnya menghadapi penolakan keras, termasuk dari kalangan gereja, saat merencanakan pembangunan kasino.
Namun, solusi yang diambil adalah mengintegrasikan kasino dalam konsep resor terpadu, seperti Marina Bay Sands dan Resorts World Sentosa, yang meniru model eksklusif seperti kawasan Nusa Dua di Bali.
“Jadi judi yang dibayarkan oleh kita ke Singapura, itu bukan seporadis. Tapi terukur dalam satu gedung bangunan kompleks tertentu. itu mereka bangun,” katanya.
Sementara itu, Benny juga mengungkapkan Indonesia selama ini menjadi salah satu penyumbang terbesar dalam industri judi luar negeri.
Ia menilai, potensi ekonomi dari industri perjudian sangat besar jika dikelola secara resmi dan diawasi dengan baik. Dengan pendekatan resor dan integrasi pariwisata, bukan hanya pemasukan dari judi yang diperoleh, tapi juga dari multiplier effect seperti sektor penerbangan, perhotelan, transportasi, hingga kuliner.
Di sisi lain, katanya, saat ini negara berada dalam kondisi darurat fiskal, di mana defisit anggaran terus terjadi dan ruang fiskal semakin sempit.
Dia juga menyoroti lemahnya daya tarik investasi asing, tingginya angka pengangguran, dan terbatasnya lapangan kerja di daerah.
Menurutnya, legalisasi kasino bisa menjadi salah satu solusi cepat untuk memutar kembali uang rakyat di dalam negeri, daripada selama ini lari ke luar negeri.
“Duit kita yang lari ke luar negeri ketika dia masuk ke Singapore Rupiah itu berarti dirubah ke dolar. Semakin banyak orang Indonesia Berjudi ke luar negeri Semakin lemah lah rupiah, itu fakta."
"Belum lagi yang impor dari luar, impor minyak hingga gula segala macam. Nah kalau kita hitung semua. Kita bayar bunga tahun ini Rp550 triliun, selesai,” tutur Benny.
Majelis Ulama Indonesia (MUI) secara tegas menolak usulan legalisasi kasino di Indonesia.
Ketua MUI Bidang Dakwah dan Ukhuwah KH Cholil Nafis menegaskan, ada banyak cara untuk menambah pendapatan negara tanpa harus melegalisasi judi kasino di Indonesia.
Misalnya memaksimalkan dari eksplorasi alam. Perjudian di Indonesia bertentangan dengan undang-undang dan norma masyarakat.
"Jangan pernah berpikir untuk melegalkan judi di Indonesia dengan alasan menambah pendapatan negara," kata dia dikutip dari keterangan tertulis pada Selasa (13/5/2025).
Usulan membuka kasino di Indonesia merujuk langlah yang dilakukan Uni Emirat Arab (UEA) yang sudah lebih dahulu menerapkannya. Baik RI dan UEA merupakan negara yang dianggap mirip dari sisi sumber daya alam.
Sekalipun demikian, Cholil menegaskan, kemiripan tersebut tidak bisa menjadi dalil untuk melegalkan judi di Indonesia.
Sebelumnya diketahui, Anggota Komisi XI DPR RI dari Fraksi Golkar Galih Kartasasmita mengusulkan agar pemerintah menambah penerimaan negara bukan pajak (PNBP) lewat kasino.
Usulan ini disampaikan Galih Sasmita saat rapat kerja Direktorat Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan bersama Komisi XI DPR RI, Senin (12/5/2025).
