Grid.ID- Pejabat dilarang rapat di hotel oleh Dedi Mulyadi dikarenakan efisiensi anggaran. Hal ini disebut bisa mengancam UMKM.

Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) telah memperbolehkan pemerintah daerah kembali menggelar rapat di hotel. Namun, Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi tetap menegaskan larangan bagi pejabat dan pegawai di lingkup Pemerintah Provinsi Jawa Barat untuk melakukan kegiatan tersebut.

Menurutnya, kebijakan ini diambil demi efisiensi anggaran serta keadilan bagi daerah-daerah yang masih tertinggal secara fiskal. Dedi menyoroti bahwa ada sejumlah daerah yang pendapatannya sangat terbatas, bahkan sampai tak mampu membayar tunjangan pegawai selama berbulan-bulan, seperti yang dirasakan di Kabupaten Pangandaran.

"Kasihan Pangandaran, Ibu Bupatinya kalau ketemu saya suka menangis. Tunjangan pegawainya sudah lima bulan enggak bisa dibayar. Anggarannya terbatas, sedang saya pikirkan solusinya," kata Dedi Mulyadi, dilansir Grid.ID dari Kompas.com.

Dedi Mulyadi kemudian mengatakan bahwa ketimpangan fiskal antara pusat kota dan daerah pinggiran semakin terlihat dari praktik pengelolaan anggaran. Menurutnya, kota-kota besar dengan banyak hotel dan aktivitas pariwisata cenderung mendapatkan pendapatan besar tanpa merusak lingkungan.

Sedangkan, daerah yang menggantungkan ekonomi pada galian pasir, batu, atau hasil hutan justru mengalami kerusakan yang parah. Daerah seperti ini juga cenderungmemiliki pendapatan yang minim.

"Apakah daerah-daerah miskin itu rela uang pajaknya dipakai buat rapat-rapat di hotel berbintang di kota besar?" tanya Dedi.

"Sekolahnya masih jelek, irigasinya rusak, jalan berlubang, puskesmasnya terbatas, BPJS belum terbayar. Bahkan, banyak rakyatnya enggak punya toilet," tambahnya.

Dedi kemudian juga menyinggung terkait pemborosan dan penyimpangan yang sering terjadi dalam pelaksanaan rapat di hotel. Sering terjadi adanya ketidakserasian antara realisasi dengan laporan yang diberikan.

"Saya ini pengalaman, tahu betul apa yang terjadi. Kamar yang dilaporkan lima, yang dipakai tiga. Makan 10, yang hadir 7. SPJ-nya sering tidak sesuai realisasi," ungkap Dedi.

Mantan Bupati Purwakarta tersebut kemudian mengajak seluruh kepala daerah di Jawa Barat untuk bersama-sama mengefisienkan anggaran. Hal ini dilakukan agar pembangunan di daerah masing-masing bisa berjalan.

"Jangan dulu berpesta di atas derita rakyat. Buanglah uang di tempat uang itu dikumpulkan. Rakyat kita berkeringat bayar pajak, ingin daerahnya maju," ucapnya.

Di akhir, Dedi Mulyadi menekankan bahwa sikapnya ini bukan semata-mata untuk melarang. Namun, hal tersebut sebagai bentuk tanggung jawab moral dan kepemimpinan yang berpihak kepada masyarakat kecil.

"Kalau kita bisa alihkan anggaran hotel itu untuk bangun sekolah, irigasi, dan puskesmas, itu jauh lebih bermanfaat. Saya mohon maaf kalau terlihat keras, tetapi ini untuk kebaikan masyarakat Jawa Barat," tutupnya.

Sementara itu, dilansir dari TribunJabar.id, keputusan Dedi Mulyaditerkait pejabat dilarang rapatdi hotel menimbulkan kekhawatiran di kalangan pelaku industri perhotelan dan UMKM Kota Bandung. Hal ini lantaran, mereka sudah lama bergantung pada kegiatan Meeting, Incentive, Convention, dan Exhibition (MICE).

Director of Sales Kimaya Hotel Bandung, Oki Aditia menyebutkan bahwa dampak paling signifikan dari efisiensi terasa pada sektor MICE. Berkurangnya acara seperti rapat yang biasanya diadakan di hotel, membuat pendapatan menurun hingga menjalar pada berkurangnya frekuensi kerja sama dengan UMKM.

“Karena kegiatan pemerintahan yang biasa mengadakan meeting di hotel berkurang drastis, maka otomatis pendapatan hotel pun menurun. Tapi ini bukan hanya urusan hotel. Efeknya menjalar sampai ke UMKM yang selama ini menjadi pemasok kebutuhan hotel, mulai dari bahan makanan, peralatan, hingga dekorasi,” ujar Oki.

Oki mengatakan bahwa saat hotel tak memiliki kegiatan, bukan berarti memutus hubungan kerja dengan para mitra UMKM. Namun, memang tidak bisa melakukan pemesanan karena tak ada kebutuhan.

“Kami bukan sengaja memotong kerja sama, tapi karena tidak ada aktivitas, ya kami pun tidak bisa order. Ini kan bentuk penghematan juga dari sisi operasional kami,” katanya.